Terkait Raperda HIV AIDS dan Tuberkolosis, Pansus A menargetkan Tri-Zero

Purwakarta – Ketua Pansus A Hj. Enah Rohanah mengatakan, mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan, pihaknya menargetkan Tri-Zero dalam pembahasan Raperda tentang Penanggulangan HIV AIDS dan Tuberkolosis, ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (5/3/2020).

Tiga zero yang dimaksud, kata Enah Rohanah, yakni zero kematian, zero kasus baru, dan zero diskriminasi. Dengan demikian, lanjutnya, ketika Raperda ini menjadi Perda, maka pihaknya berharap ketiga hal penting tersebut bisa dicapai oleh pemerintah daerah.

Selain itu, terang Enah Rohanah (Fraksi Golkar), dalam Raperda ini juga akan lebih menonjolkan eksistensi dan fungsi KPA (Komisi Penanggulangan Aids) supaya lebih optimal. Dalam kesempatan itu Enah Rihanah didampingi Wakil Ketua Pansus A Ir. H. Moch Arif Kurniawan, MM (Fraksi PKS), dan anggota lainnya Said Ali Azmi, Zusyef Gusnawan, SE (Keduanya Fraksi Gerindra), Zaenal Arifin (FRaksi PKB), Muksin Junaedi (Fraksi Berani), dan Yulian Irsyafri, SM (Fraksi Golkar),

Enah Rohanah mengakui, jika penyebaran AIDS HIV ini memang semakin meluas di Purwakarta, bahkan bayi pun ada yang terjangkiti akibat kesalahan orang tuanya. Namun, perlu diingat, bahwasanya pasien-pasien itu tidak semuanya berasal dari Purwakarta.

“Di Bayu Asih ada pasien rujukan dari Bandung atau daerah-daerah lain di sekitar Purwakarta,”jelas Moch. Arif.

Sementara itu, Said Ali Azmi juga menambahkan, terhadap TKW juga lebih diperketat pengawasannya. Artinya, mereka sebelum berangkat diperiksa, sekembalinya juga diperiksa. “Intinya dalam Raperda ini tidak hanya mengatur tentang penanggulangan, tetapi juga pencegahannya sekaligus,” tegasnya.

Ia menerangkan, dalam rapat kerja pertama pembahasan Raperda itu Pansus A mengundang pihak-pihak terkait antara lain Dinas Kesehatan, Komisi Penanggulangan Aids (KPA), dan Bagian Hukum.

“Rapat-rapat berikutnya kami mengundang Dinas Sosial terkait rehabilitasi, Bapeda terkait anggaran dan mitra kerja lain yang diperlukan,”ujarnya.

Selesai melakukan kegiatan Komisi dan Pansus di gedung DPRD, sekitar pukul 13.00 WIB Komisi IV langsung melakukan kegiatan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan, dipimpin oleh Ketua Komisi IV Said Ali Azmi.

“Tujuan kujungan kerja ini guna melakukan pengawasan terhadap kinerja dinas terkait, juga mencari informasi lebih dalam lagi terkait berbagai hal,” tegasnya.  (Humas DPRD)

Pengurus Penyandang Disabilitas, Ngadu Kepada Komisi IV

Purwakarta -  Hari itu, Kamis (5/3/2020), merupakan hari tersibuk bagi Komisi IV DPRD Purwakarta yang membidangi Kesejahtraan Rakyat. Ketua Komisi IV Said Ali Azmi didampingi Hj. Enah Rohanah menerima audiensi dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Purwakarta, di ruang Komisi IV, sementara rekan-rekannya menerima kunker DPRD Kabupaten Buton Tengah dan audiensi FOMPA (Forum OSIS MPK Purwakarta) di ruang rapat utama dan ruang gabungan komisi.

Puluhan pengurus dan anggota PPDI Purwakarta itu hadir dipimpin Ketuanya Agus Kusnadi dan Sekretaris Fefrina M. Wiraatmadja.   Pada kesempatan itu, Agus Kusnadi menyinggung implementasi UU No.8 / 2016 tentang Disabilitas dan Perpu No. 70/2019. Pasalnya, kata dia, selama ini hak-hak kaum disabilitas belum mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

“Banyak sarana dan prasarana yang ada dibuat terkesan hanya sebagai aksesori belaka,” tuturnya. Dicontohkannya, trotoar di Purwakarta kebanyakan dibangun tinggi dan menyulitkan kaum disabilitas.

Ia juga menyinggung soal pekerjaan, banyak perusahaan yang memandang kaum disabiltas seolah-olah manusia cacat, yang tak bisa dipekerjakan. Padahal, lanjutnya undang-undang No.8 / 2016 jelas mengatur bahwa 2 persen dari jumlah seluruh karyawan, diperuntukkan bagi kaum disabilitas.

“Persayaratan untuk masuk kerja harus sehat jasmani dan rohani, tentu sangat memberatkan bagi kami,” ujar Agus. “Kami merasa sehat walafiat, sementara pihak perusahaan mengatakan sebaliknya,”tuturnya. “Oleh karena itu, kami mohon Komisi IV dapat memfasilitasi, agar pemerintah punya perhatian kepada kami,” harapnya.

Ia juga mengatakan, data jumlah warga kaum disabilitas Purwakarta, saat ini masih sulit dideteksi. Pasalnya, banyak masyarakat yang masih minder dan menyembunyikan kalau keluarganya ada yang kurang sempurna.

Agus lebih jauh mengungkapkan bahwa organisasinya punya sekretariat, tapi belum mempunyai fasilitas apapun. Terakhir, lanjutnya, ia mendapat bantuan hibah dari pemerintah daerah terakhir tahun 2010. “Tahun-tahun berikutnya, informasi ada di DPA, tapi sampai sekarang belum ada,”tuturnya, seraya menyampaikan anggotanya juga banyak yang belum tercover BPJS.

Said berjanji akan melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait, terutama dengan Disnakertrans, agar kaum disabilitas mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah daerah. Terkait adanya warga yang masih minder atau menyembunyikan keluarganya yang menyandang disabilitas, Said berjanji, pihaknya akan membantu pengurus guna melakukan pendekatan.

“Komisi IV akan membantu melakukan pendekatan, jika kebetulan tidak sedang ada kegiatan. Yang penting, semua kaum disabilitas harus tetap semangat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kalau saat ini belum tercover dalam anggaran, karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, kami akan berjuang untuk menganggarkannya pada tahun 2021 nanti,”ujarnya. (Humas DPRD).

FOMPA Butuh Perhatian Bupati, Minta Difasilitasi Komisi IV

Purwakarta – Hari itu memang hari tersibuk bagi Komisi IV yang sering berhadapan dengan urusan masyarakat

Di tengah kepadatan kegiatan hari itu, anggota Komisi IV Muksin Junaedi (Fraksi Berani) menerima audiensi FOMPA (Forum OSIS MPK Purwakarta), Kamis (5/3/2020) di ruang rapat paripurna. Semula ia didampingi Zaenal Arifin (Fraksi PKB). Namun, sehubungan ia harus menemani Ir. H. Moch Arif Kurniawan MM menerima kunjungan  kerja DPRD Kabupaten Buton Tengah, selanjutnya Muksin Junaedi didampingi Yanthi Nurhayati, S.Pd ( Fraksi DPN).

Sekitar 60 orang rombongan  FOMPA diketuai oleh Muhammad Rihandi.  Ia menerangkan, FOMPA sebenarnya sudah lama berdiri, tepatnya tanggal 23 April 2013. Anggotanya terdiri dari pengurus OSIS pada masing-masing sekolah SMA/SMK yang terdapat di tujuh belas kecamatan. Namun, sejauh ini merasa tidak diperhatikan oleh Bupati, terutama semenjak pertangungjawaban pengelolaan SMA/SMK diambil alih oleh Provinsi Jawa Barat.

“Padahal sebagai organisasi kepemudaan, FOMPA cukup berprestasi. Ada beberapa penghargaan yang pernah diterima. Sedangkan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Provinsi Jabar cukup jauh. Karena itu, kami mengharapkan Komisi IV mau memfasilitasi kami, karena bagaimanapun kami warga dan putra daerah Purwakarta,”tutur Rihandi.

Ia menerangkan, sejauh ini telah mengajukan permohonan audiensi, hanya DPRD Purwakarta dan Disporaparbud yang mau menerima mereka. Sebaliknya, sudah lima kali mengajukan permhonan yang sama  kepada Bupati, belum pernah ditanggapi. “Kami ingin dipandang seperti organisasi kepemudaan yang lain, yang ingin bersinergi dan turut serta mengharumkan Purwakarta,” tukasnya.

Sebelumnya, Muksin Junaedi secara rinci menerangkan tentang tatanan organisasi DPRD dan tupoksinya, sebagaimana hal utama yang dipertanyakan FORMA. Mulai dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, sehubungan jumlah penduduk Purwakarta masih di bawah 1 juta orang. Pimpinan ada 4 orang, di mana kursi Ketua dan Wakil Ketua diduduki partai pemenang Pemilu legislatif lalu.

Selanjutnya Muksin menjelaskan tentang jumlah fraksi dan 4 Komisi yang ada, terkait karakter bidangnya. Ia juga menerangkan tentang  badan-badan di DPRD terkait tugasnya, yaitu Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan. Semuanya diterangkan secara rinci dan detail kepada rombongan FOMPA, termasuk tupoksi anggota DPRD yakni Anggaran, Legislasi, dan Pengawasan.

Sebagai alumni SMAN I Wanayasa dan pernah menjadi Ketua OSIS, Muksin menyambut gembira, karena banyak anggota FOMPA yang bercita-cita menjadi anggota DPRD. “Komisi IV juga bertangungjawab turut mensukseskan penyelenggaraan dunia pendidikan, sebagaimana menjadi salah satu bidang kerjanya,”tuturnya.

Zaenal Arifin menambahkan, anggota DPRD juga berasal  dari 6 daerah pemilihan (Dapil). Dijelaskannya, jika ingin menjadi anggota DPRD, terlebih dulu harus masuk menjadi anggota partai politik. Pasalnya,  partai politik merupakan kendaraan bagi seseorang untuk menjadi anggota DPRD atau jabatan politis lainnya.

“Kalau anggota DPRD hanya diusung  satu partai politik, sedangkan jabatan Bupati bisa diusung oleh gabungan partai politik,” jelasnya.

Yang menarik pada saat berlangsung tanya-jawab. Muksin Junaedi menjawab dengan cukup  bijaksana dan cekatan, karena pertanyaan bervariasi yang dilontarkan audiens mulai perkawinan di bawah usia, demo pelajar, masih minimnya fasilitas bagi penyandang disabilitas dll.

“Namun, apakah FORMA itu adalah organisasi legal atau tidak, harus mengacu pada aturan yang ada. Mulai dari Akte Notaris pendirian yang sah, terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, dan terdaftar di Kantor Kesbangpol. Jika dokumen-dokumen pendukung itu terpenuhi, silahkan lain waktu beraudiensi lagi dengan Komisi IV,”jelas politisi partai Hanura ini. (Humas DPRD).

Kabupatan Buton Tertarik Perkembangan Pariwisata Purwakarta

Purwakarta –  Padatnya kegiatan pada  hari Kamis (5/3/2020), membuat anggota Komisi IV DPRD Purwakarta terpaksa harus berbagi tugas. Sekretaris Komisi IV Ir. H. Moch Arif, MM (Fraksi PKS) didampingi Zaenal Arifin (Fraksi PKB) menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Buton Tengah, Provinsi  Sulawesi Tenggara. Lantaran kunjungan DPRD Kabupaten Buton Tengah berkaitan dengan pariwisata, maka Komisi IV juga mengundang Kadis Disporaparbud dan jajarannya untuk mendampingi Komisi IV dalam rapat kerja tersebut.

Ditemui seusai acara, Moch Arif menerangkan, Komisi III DPRD Kabupaten Buton mempertanyakan, mengapa sebagai kota industri Purwakarta malah meningkatkan kepariwisataan dan sejauh mana potensi peningkatan PAD Purwakarta dari aspek Pariwisata dengan sentuhan budaya.

Menurut Moch Arif,  seiring perkembangan industri di Purwakarta, tentu ada dampak plus dan minusnya. Plusnya, lanjutnya, memang dapat membuka dan meningkatkan lapangan pekerjaan. Namun, minusnya berdampak pada terganggunya ekosistem mulai dari pencemaran udara, alih fungsi lahan dsb. Karena itu, kata Moch Arif, pemerintah daerah mengimbanginya dengan meningkatkan destinasi wisata untuk pemberdayaan lingkungan.

Ditambahkannya, pariwisata di Purwakarta tidak secara langsung meningkatkan PAD, karena selama ini masih bersifat sosialisasi, sehingga tidak dipungut biaya pada masyarakat pengunjung. Namun, efek dari pariwisata itu sendiri, banyak mendongkrak PAD. Misalnya, terangnya, pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan hal-hal lain yang terkait mengalami peningkatan.

“Sehingga sumbangan  dari efek sektor pariwisata ini, dapat menyumbangkan PAD sampai Rp. 300 M dari total target Rp. 500 M, “jelasnya.

Lebh jauh ia mengungkapkan, DPRD Kabupaten Buton Tengah juga mempertanyakan, bagaimana upaya promosi yang dilakukan Purwakarta, sehingga banyak dikunjungi para wisatawan. Menurutnya, Purwakarta justru mempromosikan destinasi wisatanya ke daerah-daerah wisata yang selama ini banyak dikunjungi wsatawan, baik domestik maupun mancanegara, seperti Yogyakarta, Bali dan lain-lain.

“Purwakarta justru sanggup  melakukan promosi destinasi wisata  di daerah–daerah tersebut, tapi tidak mati gaya. Maksudnya, Purwakarta mensiasati dengan mempromosikan hal-hal yang baru, yang tidak dimilki daerah lain. Harapan kita semua, pariwisata Purwakarta ke depan juga dapat mendongkrak PAD secara langsung,” tutur politisi PKS ini. (Humas DPRD)

7 Fraksi DPRD Purwakarta Setujui 3 Raperda Usulan Bupati

Purwakarta – Tujuh Fraksi DPRD Purwakarta melalui juru bicaranya masing-masing menerima dan menyetujui 3 Raperda usulan Bupati Purwakarta, yakni Raperda yakni Raperda tentang Penanggulangan HIV AIDS dan Tuberkolosis, Raperda tentang Perubahan atas Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, dan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Pemukiman Kumuh.

Juru bicara Fraksi Golkar Rahman Abdurrahman, juru bicara Fraksi Gerindra Zusyef Gusnawan, SE, juru bicara Fraksi PKB Zaenal Arifin, juru bicara Fraksi PDIP Lina Yuliani, juru bicara Fraksi PKS Asep Nutyani, S.Pd.I, juru bicara Fraksi DPN (Demokrat, PPP, Nasdem) Conrad Surawijaya, juru bicara Fraksi Berani Agus Sugianto, SE (Berkarya, Hanura, PAN), dalam pemandangan umumnya menyatakan persetujuannya agar Raperda ini dijadikan Perda, mengingat  pentingnya hal-hal yang disampaikan oleh Bupati.

Hal itu terungkap dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat I, yang dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Purwakarta H. Ahmad Sanusi, Selasa (2/3/2020) pagi. Dijelaskan Ahmad Sanusi, ketiga Raperda tersebut sesuai dengan surat Bupati Purwakarta Hj. Anne Ratna Mutstika No. 188.342/742/HUK, tertanggal 2 Maret 2020.

Hadir dalam acara itu antara lain Bupati Purwakarta Hj. Anne Ratna Mustika, Wakil Bupati H Aming, unsur Forkopimda, Pimpinan dan anggota DPRD, Sekda dan pejabat perangkat daerah, Sekretaris DPRD Drs. H. Suhandi, M.Si didampingi Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Dicky Darmawan, SH, M Hum, para Camat, para Lurah/Kepala Desa, para Kabag dan Kasubag di lingkungan Setwan, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu Bupati Hj. Anne Ratna Mustika menjelaskan, bahwa Raperda-Raperda ini sudah melalui pembahasan dan kajian internal di lingkungan Pemda Purwakarta. Namun, untuk lebih memperdalam, maka perlu kiranya dibahas kembali dalam rapat-rapat DPRD. Ia melanjutkan, HIV AIDS maupun Tuberkolosis di Purwakarta akhir-akhir ini semakin meningkat dan meluas, walau sejumlah strategi sudah dilakukan.

“Oleh karena itu, memerlukan tindakan, pendekatan khusus, dan percepatan upaya  melalui pencegahan  dan penanggulangan penularan secara optimal. Maka, diharapkan Raperda ini menjadi pijakan Pemda dan masyarakat untuk menanggulangi penularan HIV AIDS dan Tuberkolosis secara menyeluruh,” jelasnya.

Sementara dasar utama penyusunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terang Ambu Anne, agar perubahan status ini dapat meningkatkan efektifitas, keselarasan, sinergitas serta koordinasi dari pusat, provinsi sampai kabupaten, dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Selanjutnya, terkait diterbitkannya Permendagri No. 16 Tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan provinsi dan kabupaten/kota, mengamanatkan agar Dinas Damkar dan Penanggulangan sebagai dinas yang mandiri, tidak tergabung dengan urusan pemerintahan lainnya.

“Oleh karena itu, pemerintah daerah harus membentuk BPDB tersendiri, tidak tergabung dengan Dinas Damkar,”urai Ambu Anne.

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemukiman yang berkualitas, efektif dan efisein perlu didukung oleh pemerintah daerah. Penyelenggaran ini merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan perumahan pemukiman yang layak, sehat, nyaman, tertib dan teratur, maka Raperda ini diharapkan menjadi landasan hukum dan acuan pelaksanaan yang komprehensif dan mewujudkan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)

Setelah masing-masing fraksi menyetujui, Ketua DPRD lalu mengumumkan pembentukan panitia khusus (pansus) guna melakukan pembahasan ketiga Raperda tersebut. Terpilih menjadi Ketua Pansus A Hj. Enah Rohanah - Wakil Ketua Ir. H. M.Arief Kurniawan,MM, Pansus B Ketua Drs. Akun Kurniadi, MMi – Wakil Ketua Devi Mutiasari, Pansus C Ketua Yadi Nurbahrum – Wakil Ketua Alaikassalam, SH.I. (Humas DPRD)

Kenal Pamit Pejabat Di lingkungan Setwan DPRD Purwakarta

Purwakarta – Semakin tinggi jabatan, maka semakin besar pula beban dan tanggung jawab yang harus dipikul seseorang, apalagi diharuskan memfasilitasi masyarakat. “Yang penting jalankankan tugas sesuai  peraturan yang berlaku dan senantiasa mengikuti arahan dari Bupati. Segala sesuatu, pasti ada hikmahnya.”  Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Purwakarta Warseno,SE, ketika memberikan wejangannya, saat acara kenal-pamit pegawai di lingkungan Setwan, Rabu (26/2/2020) pagi. “Semoga Dede kelak juga bisa menjabat Lurah,”harap Warseno.

Acara kenal-pamit sudah menjadi tradisi di lingkungan Sekretariat Dewan, khususnya dibudayakan sejak Drs. H. Suhandi, M.Si menjadi Sekretaris DPRD (Sekwan). Semua pegawai di tingkat apapun,  akan diberi penghormatan yang sama oleh Sekwan. Acara kenal-pamit kali ini, dilakukan untuk melepas kepindahan Drs. H. Mohamad Ramdhan, M.Si yang biasa dipanggil “Abah Dadan”, dari semula Kabag Penatausahaan Keuangan (Penkeu) diangkat menjadi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Di samping itu, juga melepas Dede Ridwan M. Nur, SE dari staf di Bagian Umum  menjadi Kasi Trantib  di Kelurahan Ciserureuh.

“Saya memang berharap, semua yang pindah dari sini, sebaiknya dalam keadaan promosi jabatan,” kata Suhandi. ´“Kalau ada yang baik tentang Setwan, silahkan bawa ke tempat yang baru,”  ujarnya.

Suhandi juga menyampaikan, pihaknya juga mulai dari nol masuk ke lingkungan Setwan. Namun, berkat kerjasama yang terjalin harmonis, kompak dan dinamis dengan para Kabag, Kasubag dan seluruh pegawai lainnya, kini Setwan punya branding sendiri di mata Bupati Ambu Anne Ratna Mustika.

“Kamar mandi kita disebut Bupati bersih dan mengkilat sekelas  kamar mandi hotel berbintang,” tuturnya menirukan ucapan Bupati, yang langsung disambut aplaus oleh pegawai yang hadir pada saat itu. “Alhamdulillah, Setwan sekarang menjadi tempat yang nyaman,”sambungnya. “Hanya saja yang perlu diingat, kita harus selalu taat pada pada peraturan yang berlaku, supaya tidak terulang lagi kejadian-kejadian negatif masa lalu,” himbaunya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Abah Dadan yang dikenal gemar bercanda ini menuturkan, selama 8 bulan bekerja di lingkungan Setwan, banyak kesan positif yang dia dapatkan. “Dulu, saya sering berdiskusi dengan Sekwan dan para Kabag yang lain tentang berbagai hal untuk melancarkan tugas-tugas. Saya juga minta maaf pada rekan-rekan semua, jika ada kesalahan baik disengaja atau tidak,” tuturnya.

Bagi Wawan Kustiawan, lingkungan Setwan memang bukan hal yang baru, karena pada tahun 2017 lalu ia pernah menjabat sebagai Kabag Umum di sini. Namun, sesuai penuturannya, perjalanan kariernya banyak dihabiskan di Dinas Bina Marga. “Sekitar 15 tahun saya di Bina Marga,” katanya, seraya menambahkan, terakhir menjabat sebagai Sekdis di  Dinas Pertanian. Namun, berdasarkan SOTK baru di lingkungan Setwan sesuai Permendagri No. 104/2016, Kabag Penkeu  yang didudukinya saat ini, telah berubah nomenklatur menjadi Kabag Program dan Keuangan. 

  

Acara penuh kekeluargaan yang berlangsung di Ruang Gabungan Komisi itu, dihadiri antara lain Wakil Ketua DPRD Warseno, SE, anggota DPRD Asep Abdulloh (Fraksi Berani), Sekretaris DPRD Drs.H.Suhandi, M.Si, para Kabag, para Kasubag, dan seluruh pegawai Sekretariat DPRD, ditambah sejumlah anak sekolah yang sedang PKL di lingkungan Setwan.  Pada puncak acara, Warseno dan Asep Abdulloh didaulat untuk menyampaikan cindera mata dari Sekwan diberikan kepada Abah Dadan dan Dede Ridwan. ( Humas DPRD)

Komisi IV DPRD Purwakarta Fasilitasi Tuntutan Buruh PT Dada Indonesi

Purwakarta – Hari libur, Sabtu ( 22/2/2020). tak menjadi halangan bagi Komisi IV DPRD Purwakarta untuk memfasilitasi tuntutan buruh PT Dada Indonesia, yang tergabung dalam tiga  serikat pekerja, yakni SPSI, KASBI, FSPMI.

Tuntutan ini untuk kedua kalinya disampaikan, setelah pada Rabu (19/2/2020) sebelumnya mereka melakukan aksi damai ke gedung DPRD. Namun, karena salah satu pihak kreditur tidak hadir, sehingga belum ditemukan solusinya.

Sebagaimana diketahui, setelah PT Dada Indonesia, yakni perusahaan garment besar yang berlokasi di Jl. Raya Sadang – Ciwangi, Purwakarta, dinyatakan pailit beberapa waktu lalu, ternyata menyisakan setumpuk hutang yang tidak sedikit.  Baik itu hutang berupa upah buruh dan pesangon yang belum dibayar, hutang kepada PT Hana Bank dan PT Koexim Mandiri Finance (lembaga pembiayaan)  yang mencapai ratusan milyar.

Jika dihitung-hitung, total hutang yang harus dibayarkan PT Dada sebesar Rp. 222 M.  Rinciannya, sisa upah yang belum dibayar Rp. 8 M, hutang pada Hana Bank sebesar Rp. 103 M, sedang hutang pada PT Koexim Mandiri Finance sebesar Rp.56 M, sementara jumlah pesangon masih tergantung prosentase dari hasil penjualan aset PT Dada. Masalah timbul, karena pihak buruh berprasangka, Hana Bank akan menguasai seluruh aset PT Dada. 

Menurut keterangan masing-masing pengurus serikat pekerja, yang belum dibayar tergabung dalam SPSI sebanyak 289 orang, yang tergabung dalam FSPMI sebanyak 333 orang, yang tergabung dalam KASBI  sebanyak 369 orang.

Pada pertemuan kedua kalinya ini, selain Ketua Komisi IV Said Ali Azmi didampingi  anggotanya Zusyef Gusnawan, SE  (Keduanya Fraksi Gerindra) juga dihadiri Kadisnakertrans Titov Firman, perwakilan PT Hana Bank, perwakilan Kok Eksim, juga perwakilan dari masing-masing pengurus serikat buruh.

 “Kami di sini sama sekali tidak punya kepentingan apa-apa, kecuali hanya memfasilitasi dan untuk mencarikan solusi terbaik,” tegasnya.

Said Ali Azmi mencoba mengurai satu demi satu persoalan dan tuntutan yang diajukan masing-masing pihak. Disepakati kemudian, bahwa masing-masing pihak adalah korban dari PT Dada.

“Dalam hal ini, para buruh, PT Hana Bank, dan PT Koexim Mandiri Finance merupakan korban dari kepailitan yang dialami PT Dada Indonesia, sehingga masing-masing punya hak yang sama,” ujarnya.

Diterangkan Said, aset PT Dada yang diagunkan kepada Hana Bank sebanyak 3 sertifikat tanah, sedangkan kepada PT Koexim Mandiri Finance banyak 2 sertifikat tanah, dari keseluruhan luas aset dan bangunan milik PT Dada sebesar 113.000 Meter. Ditambahkannya, nilai agunan PT Dada itu jauh lebih besar dibanding hutang yang harus dibayarkan.

Dalam pertemuan yang cukup alot itu akhirnya disepakati 7 butir kesepakatan, antara pihak buruh, PT Hana Bank dan PT Koexim Mandiri Finance Kesepakatan tersebut antara lain, Bank Hana Bank diwajibkan melakukan apraisal (penilaian) ulang tentang aset PT Dada, yang akan dikawal pihak buruh.

Apraisal yang ditunjuk harus independen dan obyektif. Buruh diminta tidak memaksakan kehendak. Artinya, jika apraisal mau disuruh bersumpah (pocong) dulu silahkan, jika tidak jangan memaksakan kehendak. Jika aset PT Dada terjual, maka hak para buruh harus dibayarkan terlebih dulu.

Kadisnakertrans menyampaikan, pihak buruh tidak perlu ragu, karena pihaknya percaya pada kejujuran PT Hana Bank. Disarankan pula olehnya, agar masing-masing pengurus serikat pekerja tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus satu suara, sehingga pertemuan hari ini tidak mentah kembali.

Sementara itu, Said mengatakan, kalau menurut Hana Bank Aset PT Dada sebesar Rp. 180 M dan tentunya nilai agunan di PT Koexim Mandiri Finance lebih dari Rp. 56 M, maka persoalannya sudah bisa diselesaikan. Pasalnya, nilai agunan PT Dada memang jauh lebih besar dibanding hutang yang harus dibayarkan.

" Kalau ada kekurangannya, tinggal sedikit saja. Artinya, kemungkinan buruh tidak mendapat seratus persen pesangon seperti tuntutannya, karena aset PT Dada tidak bisa mengcover semua. Tapi ini tergantung nanti setelah aset PT Dada sudah terjual,”ujarnya, seraya menambahkan, semoga masalah yang ditinggalkan PT Dada dapat diselesaikan dengan baik oleh semua pihak.

Zusyef juga menegaskan, semua pihak bisa saling mengawal mulai dari pengawasan apraisal. Diharapkan pula olehnya, agar semua proses diharapkan berjalan secara sistematis dan normatif. Sedangkan, terkait gaji atau upah serta pesangon sudah ada Keputusan MK 67 tahun 2017 yang mengaturnya.

“Pengurus atau perwakilan, tidak bisa membuat keputusan sendiri,” ujarnya. (Humas DPRD)