Anggota Komisi IV Terima Kunjungan Audiensi Siswa SMPN 3 Purwakarta

 

Anggota Komisi IV DPRD Purwakarta ketika menerima kunjungan siswa-siswi SMPN 3 Purwakarta

Purwakarta – Selepas tengah hari, sejumlah siswa-siswi SMPN 3 Purwakarta, Jawa Barat didampingi seorang guru kelas mengadakan kunjungan untuk beraudiensi dengan anggota DPRD Purwakarta dari Komisi IV Purwakarta, Kamis (28/10/2021).

Anggota komisi IV DPRD yang menerima kedatangan mereka dan seorang guru SMPN 3 Purwakarta, Ujang Suherman dipimpin langsung Ketua Komisi IV, Said Ali Azmi yang akrab disapa Bang Jimmy.

Sementara anggota Komis IV lainnya yang menerima kunjungan para siswa SMPN 3 Purwakarta selain Said Ali Azmi alias Bang Jimmy politisi dari partai Gerindra yang menjabat Ketua Komisi IV, juga Hj. Enah Rohanah yang menjabat Wakil Ketua Komisi IV dari partai Golkar dan Moh. Arief Kurniawan, Sekretaris Komisi IV politisi dari PKS.

Sedangkan para siswa SMPN 3 Purwakarta yang berkunjung dan berdialog dengan para politisi di gedung wakil rakyat di Jl. Ir. H. Juanda, Ciganea, Kecamatan Jatiluhur hari itu, selain mendapat petuah dari anggota komisi IV, Ir. HM. Arief Kurniawan, mereka juga sempat melontarkan sejumlah pertanyaan seputar komitmen dan kebijakan pemerintah daerah pada dunia pendidikan di Purwakarta dalam mempersiapkan generasi unggul Purwakarta. 

Jibril Al Shiddiq (baju batik) dan guru SMPN 3 Purwakarta, Ujang Suherman bersama para anggota komisi IV DPRD Purwakarta

Apakah pemerintah daerah sudah menyiapkan anggaran yang berkaitan dengan kebutuhan siswa untuk mendapat pelajaran bahasa asing? tanya seorang siswa kepada anggota komisi IV. “Ini pertanyaan menarik, nanti kita akan koordinasikan dengan Dinas Pendidikan karena bahasa asing dibutuhkan dalam menghadapi tantangan dimasa depan dan menyiapkan generasi unggul Purwakarta dalam menghadapi dunia global saat ini,”jawab Ketua Komisi IV, Bang Jimmy.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi IV, Hj. Enah Rohanah menjelaskan secara rinci bagaimana komitmen Pemkab Purwakarta terhadap Dunia Pendidikan di Kabupaten Purwakarta agar mendapatkan generasi unggul Purwakarta dimasa mendatang dengan menyiapkan anggaran paling besar dibandingkan dengan OPD lain.

“Bukti Pemkab Purwakarta konsen terhadap dunia pendidikan, Pemkab Purwakarta dibawah kepemimpinan Ambu Anne (Bupati Purwakarta-red) sekarang telah menyiapkan anggaran paling besar kepada dinas pendidikan dibandingkan instansi lain, bahkan anggaran untuk pendidikan lebih dari 20 persen,”ujar Hj, Enah Rohanah politisi dari partai Golkar dengan semangat menjawab pertanyaan dari para calon pemimpin masa depan itu.

Para siswa SMPN 3 Purwakarta beraudiensi dengan anggota Komisi IV DPRD Purwakarta terkait penyelesaian tugas penelitian dengan tema “Tantangan Kebijakan Bidang Pendidikan dalam Mempersiapkan Generasi Unggul Purwakarta”

Siswa-siswi yang berkunjung ke gedung DPRD Purwakarta itu antara lain, Keisya Shafa Maura, Farhan Tri Bastian, Sarah Nuriffah, Cut Halida Yasmin dan Jibril Al Shiddiq, (Humas DPRD)

DPRD Purwakarta dan TAPD Pemkab Gelar Rapat Membahas Rancangan KUA-PPAS Tahun 2022

Ketua DPRD, H. Ahmad Sanusi, SM dan Wakil Ketua DPRD, Warseno, SE saat memimpin Rapat Banggar

Purwakarta – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk yang kedua kalinya menggelar rapat pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022, Kamis (21/10/2021), bertempat di Ruang Rapat Gabungan lantai 2 Gedung DPRD Kabupaten Purwakarta.

Rapat Banggar DPRD bersama TAPD Pemkab Purwakarta dipimpin langsung Ketua DPRD, H. Ahmad Sanusi, SM (Golkar) didampingi Wakil Ketua DPRD, Warseno, SE (PDI-P).

 Anggota Banggar DPRD Purwakarta pada rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022

Anggota Banggar yang hadir pada hari itu antara lain, H. Ahmad Sanusi, SM (Ketua Banggar), Warseno, SE (Wakil Ketua Banggar) dengan para anggotanya antara lain; Dedi Juhari (PKS), Dedi Sutardi (PKS), Asep Abduloh (Berkarya), Ceceng Abdul Qodir (PKB), Hj. Enah Rohanah (Golkar), Hidayat, S.Th.I (PKB), Agus Sundana (PAN), Yadi Nurbahrum (PDIP), Zusyef Gusnawan (Gerindra), Yulian Irsyafri (Golkar) dan Rifky Fauzi (Gerindra).

Sedangkan dari Pemkab Purwakarta dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda), H. Iyus Permana sebagai Ketua TAPD, Kepala Bapelitbangda Aep Abdurrohman sebagai Wakil Ketua TAPD, Kepala BKAD, Norman Nugraha sebagai Sekretaris TAPD dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Hj. Nina Herlina bersama para Kabid dan Stafnya.

Ketua TAPD Pemkab Purwakarta, H. Iyus Permana (pegang mike merah), Sekretaris TAPD, Aep Durrochman, Sekretaris TAPD, Norman Nugraha dan Kepala Bapenda Hj. Nina Herlina, S.Sos.

Rapat Banggar dengan TAPD Pemkab Purwakarta juga dihadiri Sekretaris DPRD, Drs. H. Suhandi, M.Si., Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Ari Syamsurizal, SH, M.Kn., Kabag Program dan Keuangan, Ir. H. Wawan Kustiawan serta para Kasubag di Sekretariat DPRD Purwakarta.

Rapat Banggar bersama TAPD Pemkab Purwakarta membahas rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2022 berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.

Hari ini, Jumat (22/10/2022) sebagaimana surat yang di tandatangani Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, SM Nomor: 172.3/978/DPRD tertanggal 21/10/2022 ditujukan kepada Bupati Anne Ratna Mustika meminta menghadirkan pejabat Perangkat Daerah yaitu Sekretaris Daerah, Kepala BKAD, Kepala Bapelitbangda dan Kepala Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan sebagai tindak lanjut rapat KUA dan PPAS lanjutan.

Sebelum memimpin rapat Banggar, Ketua DPRD H. Ahmad Sanusi, SM., Wakil Ketua DPRD, Warseno, SE dan Sekretaris DPRD Purwakarta, Drs. H. Suhandi, M.Si mengikuti Zoom Meeting Grand Launching Buku dengan BPK RI di Ruang Kerja Ketua DPRD, Kamis pagi, (21/10/2021). (Humas DPRD)

Sekretaris DPRD Purwakarta Hadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Bersama Bupati

Purwakarta - Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan para panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam (SAW) yang telah menyelenggarakan kegiatan dengan penuh khidmat kendati masih dalam suasana pandemi Covid-19.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dimasa pandemi Covid-19, menurut Bupati Anne Ratna Mustika yang akrab disapa Ambu Anne ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena harus menerapkan protokol kesehatan.

"Maulid Nabi Muhammad SAW biasanya diperingati dengan memperbanyak shalawat serta saling mengingatkan antar sesama umat muslim. Bentuk ucapan Maulid ini bisa berupa kalimat yang menenangkan hati, berisi untaian do'a kebaikan, atau penggalan arti surat-surat Al-Qur'an dengan makna memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW,"ujar Ambu Anne, Selasa (19/10/2021).

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dihadiri para pejabat eselon II, III, para camat serta para alim ulama juga tokoh masyarakat. Usai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di mesjid Agung Baing Yusuf acara dilanjutkan dengan kegiatan lomba tumpeng kreasi kantor dinas instsansi dilingkungan pemerintah daerah dan kantor kecamatan bertempat di Bale Maya Datar.  Pemenang lomba tumpeng diumumkan oleh Sekda Purwakarta, H. Iyus Permana.

Tampak hadir pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Ketua MUI Kabupaten Purwakarta, KH. Jhon Dien, Ajeungan Nana Cibatu dan Sekretaris DPRD Purwakarta, Drs. H. Suhandi, Msi. (Humas DPRD)

Pimpinan dan Para Ketua Komisi serta Ketua Fraksi DPRD Purwakarta Terima Audiensi Aliansi Kiansantang

 

Pimpinan dan Para Ketua Komisi serta Ketua Fraksi DPRD Purwakarta Terima Audiensi Aliansi Kiansantang

PURWAKARTA - Setelah berulang kali menyambangi gedung DPRD Purwakarta di Jl. Ir H Juanda, Ciganea Kecamatan Jatiluhur, ingin bertemu pimpinan, para ketua komisi dan para ketua fraksi DPRD Purwakarta serta tim fasilitasi CSR, tak kesampaian. Akhirnya, sebuah komunitas besar masyarakat yang tergabung dalam wadah Aliansi Kiansantang bisa bertemu mengadakan audiensi.

Dana CSR ini memang sangat "SEXY" mengingat nominal yang dihasilkan dari penyisihan keuntungan perusahaan yang wajib di salurkan kepada masyarakat lingkungan perusahaan sangat besar. Ada ratusan perusahaan besar berdiri di wilayah Kabupaten Purwakarta yang beroperasi mengeruk keuntungan dari Bumi Purwakarta Istimewa ini.

Sebelum ada deal pertemuan, kedua belah pihak (Aliansi Kiansantang dan DPRD) saling tuding dan suudzon. Namun setelah semua stakeholder bertemu persoalan yang mengganjal pun tersingkap. Aliansi Kiansantang sebagaimana di kemukakan koordinatornya, H. Elan Sopian SE, pihaknya hanya ingin menyampaikan aspirasi dari masyarakat melalui masing-masing organisasi yang tergabung di komunitas Aliansi Kiansantang agar transparansi pengelolaan dana CSR yang didapat dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Purwakarta benar-benar bisa diserap oleh rakyat Purwakarta sehingga kesejahteraan bisa terasakan secara proporsional.

"Kami (Aliansi Kiansantang-red) bersikukuh ingin bertemu langsung dengan pimpinan DPRD dan pengelola CSR agar yang kami sampaikan bisa langsung di eksekusi tidak menggantung yang akan menimbulkan berbagai persepsi negatif,"kata H. Elan Sopian, SE melalui Ramdan Juniar, S.Kom kepada wartawan media ini, Sabtu (2/10/2021) melalui sambungan telepon.

"Dana CSR itu sangat sexy bro, kalau dikelola dengan profesional dan transparan bisa menghasilkan ratusan miliar setiap tahunnya,"ucap Ramdan.

Ramdan Juniar adalah Ketua Ormas Manggala Garuda Putih (MGP) yang tergabung dalam komunitas Aliansi Kiansantang.

Audiensi Aliansi Kiansantang ke gedung wakil rakyat itu diterima langsung oleh Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, SM dan Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Warseno SE serta para ketua Komisi dan Ketua Fraksi yang ada di DPRD Purwakarta. Dipertemuan diatas juga dihadiri oleh Forum CSR dan tim pengelola dana CSR dari Pemkab Purwakarta.

“Untuk dana CSR tahun 2020 jumlah totalnya Rp.3,2 Milyar, ada 5 dinas yang menyalurkan dana CSR,”demikian dilaporkan Norman Nugraha dihadapan peserta audiensi. Norman Nugraha adalah salah satu tim fasilitasi CSR Pemda Purwakarta.  Dia juga membeberkan dana CSR yang berhasil dikumpulkan dari perusahaan-perusahaan di acara audiensi hari itu, 1 Oktober 2021 di gedung DPRD Purwakarta telah disalurkan ke sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Purwakarta.

Dari pertemuan tersebut, Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi SM yang akrab disapa H. Amor, politis dari Golkar ini merekomendasikan kepada Komisi 1 DPRD Purwakarta agar memasukan unsur masyarakat seperti LSM / Ormas ke dalam Peraturan Daerah (Perda) sesuai regulasi.

Sementara Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Purwakarta, Dedi Juhari menyatakan, Peraturan Bupati (Perbup) maupun Keputusan Bupati (Kepbup) merupakan kewenangan Bupati yang menerbitkannya dengan catatan tidak boleh keluar dari pasal-pasal yang ada di Perda.

"Perbup dan Kepbup merupakan kewenangan bupati sesuai hirarki per-undang undangan. Bupati membuat juklak juknis Kepbup maupun Perbup harus selaras dengan Perda. Idealnya, Bupati ketika akan mengeluarkan Kepbup maupun Perbup berkonsultasi dengan dewan agar selaras dengan produk hukum Perda yang dibuat antara legislatif dengan eksekutif," terang Dedi Juhari yang juga menjabat Sekretaris Komisi 1 DPRD Purwakarta, Sabtu (2/10/2021) melalui saluran telepon.

"Kami akan menyampaikan kepada Bupati sesuai rekomendasi dari pimpinan DPRD dari hasil pertemuan dengan Aliansi Kiansantang kemarin," janji Dedi Juhari yang suka di panggil dengan sebutan pak Ustadz ini.

Aliansi Kiansantang merupakan gabungan 13 Ormas dan LSM besar di Kabupaten Purwakarta antara lain, GMBI, Laskar Merah Putih (LMP), GIBAS, Manggala Garuda Putih (MGP), LSM Kompak, LPKSM, Pagar Nusa, KPLHI, NKRI, Laskar Komando, GRIB, GPRI dan GNRI.

Pimpinan DPRD Purwakarta yang menerima audiensi dengan Aliansi Kiansantang saat itu diantaranya Ketua DPRD, H. Ahmad Sanusi, SM (Golkar). Wakil Ketua DPRD Warseno, SE (PDI-P), Ketua Fraksi PKB, Hidayat, S.Th.I, Ketua Fraksi PKS, Dedi Juhari. (Humas DPRD)

Seluruh Fraksi DPRD Purwakarta Setuju Rancangan APBD Perubahan TA 2021 Menjadi Perda

 

Rapat Paripurna DPRD Pembicaraan Tk. II dalam rangka penetapan Keputusan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Purwakarta TA 2021

Purwakarta - Seluruh Fraksi di DPRD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 menjadi Perda Perubahan APBD TA 2021

Hal itu tercermin pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta terkait Pembicaraan Tingkat II Dalam Rangka Pembahasan Tentang Perubahan APBD Purwakarta Tahun Anggaran (TA) 2021 antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Kabupaten Purwakarta sudah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 menjadi Perda Perubahan APBD TA 2021.

Penyampaian agar pengesahan Perda Perubahan APBD TA 2021 diutarakan 7 (tujuh) Fraksi yang ada di DPRD Purwakarta yaitu Fraksi Golkar, Gerindra, PKB, PDI-P, PKS, Fraksi Berani dan Fraksi PDN melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta terkait Pembicaraan Tingkat II Dalam Rangka Pembahasan Tentang Perubahan APBD Purwakarta Tahun Anggaran (TA) 2021. Paripurna ini digelar pada Kamis (30/9/2021) malam.

Ketua DPRD Purwakarta Ahmad Sanusi mengatakan, pelaksanaan rapat paripurna ini merupakan tahapan akhir dari pembahasan dalam rapat-rapat DPRD terhadap perubahan atas Perda No12 tahun 2020 tentang APBD Kabupaten Purwakarta TA 2021.

“Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta terkait Pembicaraan Tingkat II Dalam Rangka Pembahasan Tentang Perubahan APBD Purwakarta Tahun Anggaran (TA) 2021 ini dihadiri oleh 32 anggota dewan dan rapat dinyatakan memenuhi quorum,” kata Sanusi.

Dalam laporannya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Purwakarta yang disampaikan oleh Hj. Neng Supartini, S.Ag (PKB) mengatakan, proses rapat Banggar sudah sesuai dengan Pasal 81 Peraturan DPRD Purwakarta No1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD. Dan Banggar telah menerima berkas Raperda Perubahan APBD Purwakarta TA 2021.

Hj. Neng Supartini yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Purwakarta itu menyebut, jika Banggar DPRD Purwakarta sudah memberikan pertimbangan anggaran. Banggar juga telah menerima berkas Rancangan Perubahan APBD Purwakarta TA 2021 berikut lampirannya, dan Nota Penjelasan Bupati Purwakarta pada Rapat Paripurna DPRD Purwakarta tertanggal 30 September 2021.

“Kami telah melakukan pembahasan seksama, di mana APBD memiliki fungsi alokasi yakni kepentingan publik untuk menunjang kegiatan program bupati, fungsi distribusi guna mengondusifkan perekonomian dan fungsi stabilitas antara lain pembiayaan belanja daerah,” kata Neng dalam laporannya.

Selain itu, Perubahan APBD Purwakarta TA 2021 diarahkan untuk menyukseskan strategi percepatan penanganan Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Mulai dari vaksinasi dan upaya melakukan pembangunan di segala sektor termasuk pelayanan publik.

“Peningkatan infrastruktur jalan lingkungan, jalan umum, pembangunan fasilitas pelayanan publik, pelayanan dasar kesehatan, pembangunan sarana prasarana Pekan Olah Raga Daerah (Porda) Jawa Barat dan pemenuhan kebutuhan lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,”kata Hj. Neng.

Fraksi Golkar, Yulian Irsyafri menyampaikan pandangan fraksi-nya  soal Raperda Perubahan APBD Tahun 2021. Fraksi Golkar mensuport agar usaha target pajak daerah dioptimalkan demi perwujudan layanan dan pembangunan di Purwakarta.

Terbukti dengan adanya peningkatan PAD sebesar Rp.270 miliar, dapat memaksimalkan pos anggaran berdasarkan instruksi Mendagri.

“Kami percaya pemkab sudah melakukan akuntabilitas anggaran, semoga berkesinambungan pada peningkatan infrastruktur jalan lingkungan dan optimalisasi PAD. Pemerintah harus fokus pada aspek pendidikan dan kesehatan. Fraksi Golkar mendukung dan menyetujui agar peraturan tersebut secepatnya ditetapkan,”kata jubir fraksi Golkar.

Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Rifky Fauzi menyampaikan pandangan fraksi Gerindra. Pihaknya mendukung ikhwal kemandirian ekonomi daerah dalam bidang pendapatan, dasarnya politikal will, tidak cenderung dari provinsi dan pusat. “Maksimal menggarap PAD untuk masyarakat demi mewujudkan masyarakat madani,”kata Rifky.

Lebih lanjut, ia mengatakan, Fraksi Gerindra menyarankan perubahan menyeluruh, meninggkatkan SDM, optimalisasi SDM dan transformasi digital.

“Terkait belanja, agar OPD terkait segera menyerap anggaran, di sisi lain Pemkab Purwakarta bisa mengoptimalkan aset daerah,” kata Rifky.

Paripurna dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Tentang Perubahan APBD Kabupaten Purwakarka Tahun 2021. Pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara DPRD dan Bupati Purwakarta.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, Rancangan Perubahan APBD TA 2021 mempunyai makna yang sangat penting, sebagai bentuk aktualisasi dan respon dari penyelenggara pemerintahan terhadap berbagai situasi dan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Perjalanan APBD Tahun 2021 mengalami berbagai dinamika, seiring perubahan regulasi dari pemerintah pusat terutama dalam upaya mengatasi keadaan darurat pandemi Covid-19. Di mana pada Juni-Juli terjadi lonjakan yang signifikan sehingga mengalami beberapa perubahan penjabaran APBD,”kata Anne.

Hal yang sangat vital dalam proses pergeseran APBD antara lain terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE.02/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

“Hal tersebut menjadikan daerah harus mereformulasi kebijakan sektor pendapatan kemudian transfer dimana DAU mengalami pengurangan sebesar Rp26.436.645.000 atau sekitar 3,2 persen dan pendapatan lain daerah yang sah dari cost pendapatan hibah tambah besar sejumlah Rp185.940.000,”katanya.

Diketahui postur Perubahan APBD Purwakarta TA 2021 ini secara kumulatif terdiri dari anggaran pendapatan sebesar Rp2,595 triliun, anggaran belanja Rp2,6 triliun dan defisit Rp46 miliar.

Rapat Paripurna Perubahan APBD TA 2021 dihadiri Ketua DPRD, H. Ahmad Sanusi, SM (Golkar), Wakil Ketua DPRD, Sri Puji Utami (Gerindra), Wakil Ketua DPRD, HJ. Neng Supartini, S.Ag (PKB), Wakil Ketua DPRD Warseno SE (PDI-P), Sekretaris Daerah (Sekda) Purwakarta, H. Iyus Permana, Forkopimda, pejabat eselon II.

Juga hadir Sekretaris DPRD Drs. H. Suhandi, M.Si, para Kabag dan Kasubag di Sekretariat DPRD Purwakarta serta undangan yang hadir baik off line maupun melalui Online. (Humas DPRD)

Sekretaris DPRD Melepas Kasubag Humas Purna Bakhti dan 2 Pejabat Lainnya Mendapat Promosi

Sekwan Drs. H. Suhandi, M.Si pada acara pelapasan Kasubag Humas Purna Bakhti, Hj. Helly disaksikan dua wakil ketua DPRD, Sri Puji Utami dan Hj. Neng Supartini, S.Ag

Purwakarta – Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2021 yang diperingati oleh segenap jajaran di Satuan Kerja Sekretariat DPRD Purwakarta dengan mengikuti upacara kenegaraan melalui virtual di ruang Gabungan Komisi lantai II DPRD Purwakarta dengan khidmat dan haru.

Keharuan itu tercermin pada saat usai mengikuti kegiatan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Jumat 1 Oktober 2021 melalui virtual di lanjutkan dengan melapas pejabat Kasubag Humas Protokol dan Publikasi, Hj. Helly Sustiawati, S.Sos.,M.Si yang memasuki masa purna bakhti sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Acara pelepasan Kasubag Humas Protokol dan Publikasi, Hj. Helly Sustiawati, S.Sos.,M.Si yang memasuki masa pensiun per 1 Oktober 2021 telah mengabdi selama 13 tahun di Sekretariat DPRD dipimpin langsung oleh Sekretaris DPRD Purwakarta, Drs. H. Suhandi, M.Si disaksikan para Kabag, Kasubag juga dihadiri dua pimpinan DPRD Purwakarta yaitu Wakil Ketua DPRD, Sri Puji Utami (Gerindra) dan Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Hj. Neng Supartini, S.Ag (PKB) serta ibu-ibu Darma Wanita.

Selain itu, Sekretaris DPRD Suhandi juga melepas dua pejabat di Sekretariat DPRD yang mendapat promosi jabatan yaitu Suhaeli, M.Pd yang akrab di sapa pak Uweng menduduki jabatan baru sebagai Sekretaris Camat di Kecamatan Tegalwaru. Pak Uweng sebelumnya menjabat sebagai Kasubag di Bagian Umum Setwan. Dan seorang pejabat Setwan lainnya yaitu Dayan Nurjanapriya dipromosikan menjadi Kasubag Program & Keuangan di Kecamatan Sukasari.

Sekretaris DPRD, Drs. H. Suhandi, M.Si pada sambutannya mengucapkan terimakasih atas pengabdian Kasubag Humas Protokol dan Publikasi, Hj. Helly Sustiawati, S.Sos.,M.Si yang telah mengerjakan tugas dengan paripurna bersama tim-nya di kehumasan.

“Selaku pimpinan di Sekretariat DPRD yang tugasnya di kesekertariatan ini memfasilitasi kegiatan pimpinan Dewan bisa dilaksanakan dengan baik. Saya juga ingin menyampaikan laporan ke ibu wakil ketua DPRD, sebagai pengganti Bu Helly di kehumasan saya tugaskan pak Yudi Wahyudi sebagai Pelaksana Tugas (Plt),”kata Sekretaris DPRD, Suhandi yang akrab di sapa pak Sekwan itu. (Humas DPRD)