Raperda Tata Kelola PSU disahkan Ketua DPRD Purwakarta

Pimpinan DPRD, Wakil Bupati dan Sekretaris DPRD dalam Rapat Paripurna TK. II Penetapan Tata Kelola Prasarana, Sarana dan Utilitas

Purwakarta - Rapat Paripurna TK.II Dalam Rangka Penetapan Raperda Tentang Tata Kelola Prasarana Sarana Utilitas (PSU) pada Perumahan dan Pemukiman berlangsung di Aula Ruang Rapat Paripurna Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta (29/09/2022).

Rapat Paripurna di Pimpin langsung oleh Ketua DPRD H. Ahmad Sanusi, SM. Mengawali Rapat Paripurna, H. Amor sapaan beliau, memberi ucapan selamat kepada Norman Nugraha yang terpilih dan dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta kemarin (28/09/2022).

Ketua DPRD juga menyampaikan bahwa Bupati Anne Ratna Mustika tidak bisa hadir, karena menghadiri Pertemuan Pengarahan Presiden terkait Pengendalian Inflasi Daerah, tindaklanjut Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim di Jakarta Convention Center. Kehadiran Bupati diwakilkan oleh H. Aming sebagai Wakil Bupati. 

"Rapat Paripurna ini merupakan tahapan akhir dari serangkaian pembahasan dalam rapat-rapat DPRD terhadap Raperda tersebut"sahut H. Amor. 

Ir.Moh Arief Kurniawan, MM mewakili Pansus C membacakan Laporan Pansus dalam Rapat Paripurna TK. II Penetapan Raperda Tata Kelola Prasarana, Sarana dan Utilitas

Dalam lanjutan Rapat, Pansus C yang diwakili Ir. Moh Arief Kurniawan, MM. selaku yang melakukan pembahasan Raperda ini melaporkan bahwa banyak Pengembang Perumahan dan Pemukiman yang tidak menyerahkan tata kelola Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada Pemerintah Daerah. Sehingga banyak Perumahan yang terlantar, saluran air tidak terurus dan jalan rusak. Kang Akur, sapaan Ir. Moh Arief Kurniawan, MM., berharap dengan lahirnya Raperda ini dapat menjadi solusi dan menjadi standarisasi Peraturan Tata Kelola PSU  di Kabupaten Purwakarta.

Semua Fraksi yang hadir dalam Rapat Paripurna setuju dengan apa yang dikatakan Kang Akur. Bahwa penting agar secepatnya disahkan Raperda PSU ini untuk mencegah Pengembang Perumahan dan Pemukiman yang hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan Prasarana, Sarana dan Utilitas. 

Pendapat akhir Bupati yang diwakili oleh Wakil Bupati H. Aming Kabupaten Purwakarta berterimakasih kepada Pansus C dan Fraksi-fraksi  DPRD Purwakarta yang telah menyampaikan laporan dan pendapat dalam penetapan Raperda Tata Kelola PSU. Pembentukan Raperda ini merupakan upaya dalam memenuhi amanat dari Pemerintah Pusat untuk penyerahan PSU Kabupaten Purwakarta. Di akhir mengemukakan pendapat, Wakil Bupati berharap dengan dibuat Perda ini dapat menjadi aturan yang dapat menyelesaikan masalah Tata kelola Prasarana sarana utilitas di Kabupaten Purwakarta. 

Rapat ini dihadiri oleh Forkopimda, Kepala OPD , Camat dan Kepala Desa Kabupaten Purwakarta.(Humas Setwan)

H. Norman Nugraha, S.Si., MM Terpilih Secara Definitif Sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta

Pelantikan Sekretaris Daerah oleh Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika di Bale Paseban (Foto : Vena Humas Setwan) 

Purwakarta - Setelah dilantik sebagai Pj. Sekda Purwakarta (Penjabat Sekretaris Daerah) pada 1 April 2022, H. Norman Nugraha, S.Si., MM akhirnya terpilih secara definitif dan dilantik Bupati Anne Ratna Mustika di Bale Paseban hari ini (28/09/2022). 

"Terima kasih pada para tamu yang hadir dalam pelantikan ini. Terima kasih juga pada Kandidat lain yang sudah berpartisipasi dalam seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Jabatan Sekretaris Daerah. Seperti Pak Suhandi (Sekretaris DPRD), Pak Nurcahya (Kepala BKAD) dan Pak Ryan (Kepala DPUTR).   Beliau-beliau ini adalah Putra Terbaik yang dimiliki Purwakarta."

H. Norman Nugraha, S.Si., MM saat dilantik dan di ambil sumpah menjadi Sekretaris Daerah (Foto : Vena Humas Setwan) 

Tahapan seleksi ini diawali dengan pengumuman tanggal 8 Agustus 2022 hingga tahapan akhir Tes Kesehatan 19 September 2022. Tiga Besar terpilih hingga tahapan akhir adalah:

1. H. Norman Nugraha, S.Si., MM dengan nilai akhir 77.59;

2. Drs. Suhandi, M.Si dengan nilai akhir 76.55;

3. Ryan Oktavia, ST., MM., MT dengan nilai akhir 75.28.

Sekretaris Dewan (Dasi berwarna kuning), seluruh Kepala OPD dan para tamu hadir dalam pelantikan Sekretaris Daerah

Dalam akhir sambutan, Bupati mengucapkan Selamat kepada Sekretaris Daerah yang terpilih. Semoga dapat membawa perubahan yang lebih baik dan dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah. Pelantikan ini di hadiri oleh Forkopimda, Seluruh Kepala OPD dan seluruh Camat Kabupaten Purwakarta.  (Humas Setwan)

Sekretaris DPRD Purwakarta; Kembali kerjakan Tugas yang tertunda

 

Situasi Upacara Apel Pagi 26 September 2022

Purwakarta - Upacara Apel Pagi minggu ke-4 Bulan September 2022 di hadiri oleh sebagian ASN, Non ASN dan Siswa PKL di halaman gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta, Jl. Ir. H. Djuanda, Ciganea, Jatiluhur, Senin (26/09/2022).

Upacara Apel Pagi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris DPRD Purwakarta, Drs. H. Suhandi, M.Si dengan Pemimpin Apel pagi oleh M. Harry Fadly Solih, S.H (Penyusun Rancangan Undang-undang).

"Hari ini sebagian ASN berkegiatan, sebagai fasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD maupun kegiatan perbagian." Ujar Sekretaris DPRD Drs. Suhandi, M.Si. Beliau juga menyampaikan agar ASN, Non ASN dan Siswa PKL untuk saling bahu-membahu menyelesaikan tugas yang tertunda.

Sekretariat DPRD Purwakarta, Drs. Suhandi, M.Si memberi arahan dalam Upacara Apel Pagi (26/09/2022) 

Disinggung juga oleh Sekretaris DPRD terkait banyaknya info simpang siur pemberkasan Non - ASN,  harus satu komando seperti halnya dalam menjalankan tugas.

Adapun terkait masalah Perubahan Anggaran, Drs. Suhandi, M.Si berpesan agar tidak risau dan khawatir. Karena anggaran yang tersedia akan gunakan sebaik mungkin agar tercukupi hingga akhir tahun.

Dalam penghujung Upacara Apel Pagi Sekretaris DPRD memimpin Do'a agar semua Pegawai diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas, diberikan kesehatan yang baik dan rezeki yang luas. (Humas Setwan)

Ratusan Siswa Al-Muhajirin Mengadakan Field Trip ke DPRD Purwakarta

Kabag Umum Sekretariat DPRD Purwakarta, Rahmat Heriansyah, S.Sos.,M.Si. (baju putih pakai kacamata) dan Nailul Ambari Fauzi (pakai peci hitam)

Purwakarta – Sebanyak 220 siswa siswi SMPS Full Day Al_Muhaijrin, Selasa 20 September 2022 mengunjungi tempat bekerja para anggota legislatif (anggota DPRD) di Jalan Ir. H. Juanda, Ciganea, Purwakarta, Jawa Barat.

Kedatangan para siswa siswi SMPS Full Day Al_Muhaijrin diantar oleh 8 orang guru dan seorang guru koordinator. Mereka dalah Nailul Ambari Fauzi (Koordinator), dengan guru pembimbing Rd. Suntarawinata, Erpan Herdiana, Yanuar Yusuf, Intan Apriliani, Syifa Amelia, Siti Robiah dan Syifa Nurul.

Para Siswa SMPS Al-Muhajirin dan Para Pembimbing serta Pejabat Setwan

Koordinator dan para guru serta siswa siswi SMPS Full Day Al Muhajirin diterima Kabag Umum Sekretariat DPRD Purwakarta, Rahmat Heriansyah, S.Sos.,M.Si dan Analis SDM Aparatur Ahli Muda (setingkat Kasubbag), Fujiyono, S.STP diruang rapat utama gedung DPRD Purwakarta.

“Kami dari SMPS Full Daya Al-Muhajirin kampus 2 sedang melaksanakan salah satu program sekolah kami yaitu melakukan kunjungan ke gedung kantor pemerintahan. Nah untuk tahun ini dapat kesempatan untuk hadir di gedung DPRD Kabupaten Purwakarta tiada lain tugas utamanya adalah ingin mengenal lebih dekat para anggota dewan kami yang ada di sini. Yang kedua juga ingin mengenalkan kepada anak-anak kami bagaimana legislatif itu. Kami ingin mengedukasi kepada anak-anak kami bagaimana proses menjadi anggota dewan dan setelah menjadi anggota dewan. Siapa tahu kedepannya anak-anak yang sudah berkunjung ke gedung ini setelah mendapat penjelasan ada yang berminat menjadi anggota dewan,”demikian disampaikan koordinator para guru yang membawa para siswa SMPS Full Day Al-Muhajirin, Nailul Ambari Fauzi.

Sementara Kabag Umum Sekretariat DPRD Purwakarta, Rahmat Heriansyah, S.Sos.,M.Si memohon maaf atas ketidakhadiran para anggota DPRD sehingga tidak bisa menemui mengingat mereka (anggota dewan) sedang melakukan tugas kunjungan kerja ke luar kota.

“Saya mohon maaf atas ketidakhadiran para anggota dewan. Sebab para anggota dewannya sedang melakukan tugas ke luar kota. Saya ditugaskan oleh Pak Sekwan (Sekretaris DPRD Purwakarta, Drs, Suhandi, M.Si-red) untuk menerima kehadiran bapak ibu guru dan para siswa dari Al-Muhajirin ini. Pak Sekwan juga tidak bisa hadir karena beliau (Sekwan Suhandi) sedang chek up kesehatan,”kata Kabag Umum Sekretariat DPRD Purwakarta, Rahmat Heriansyah, S.Sos.,M.Si.

Selanjutnya, Kabag Umum Sekretariat DPRD Purwakarta, Rahmat Heriansyah, S.Sos.,M.Si. menjelaskan tugas pokok dan fungsi anggota dewan, juga memperkenalkan nama nama pimpinan dan anggota dewan yang berjumlah 45 orang melalui slide video.

Setelah dialog tanya jawab, para siswa dipandu untuk melihat ruang kerja para anggota dewan mulai ruang pimpinan, ruang komisi-komisi, ruang fraksi-fraksi dan kantor Sekretariat DPRD Purwakarta. (Humas Setwan)

DPRD Purwakarta Dua Kali Gagal Menggelar Rapat Paripurna PPA TA 2021

Keadaan dalam Ruang Rapat Paripurna penetapan Keputusan Raperda

PURWAKARTA - DPRD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat tercatat sudah dua kali gagal menggelar rapat paripurna penetapan keputusan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran (TA) 2021.

Kegagalan rapat paripurna membahas penetapan keputusan Raperda tentang PPA Kabupaten Purwakarta TA 2021 yang pertama dilaksanakan pada hari Senin malam, 12 September 2022 hanya dihadiri 23 orang anggota DPRD Purwakarta dari jumlah 45 orang anggota DPRD Purwakarta.

Kemudian rapat paripurna membahas penetapan keputusan Raperda tentang PPA Kabupaten Purwakarta TA 2021 dilaksanakan kembali untuk yang kedua kalinya pada Rabu malam, 14 September 2022.

Namun, kendati rapat paripurna membahas penetapan keputusan Raperda tentang PPA Kabupaten Purwakarta TA 2021 yang semestinya sesuai surat undangan dimulai pukul 19.30 Wib namun hingga rapat paripurna digelar pukul 23.04 Wib anggota dewan yang hadir tetap tidak memenuhi kuorum.

Rapat paripurna membahas penetapan keputusan Raperda tentang PPA Kabupaten Purwakarta TA 2021 yang pertama dan kedua dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami dan Wakil Ketua DPRD Hj. Neng Supartini, S.Ag tanpa dihadiri oleh Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi dan Wakil Ketua DPRD Warseno, SE.

Sedangkan persyaratan bisa dilaksanakan rapat paripurna membahas penetapan keputusan Raperda tentang PPA Kabupaten Purwakarta TA 2021 sesuai Tata Tertib DPRD Purwakarta No.1 Tahun 2022 pasal 119 harus dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPRD Purwakarta.

Perlu diketahui, pimpinan DPRD Purwakarta terdiri dari Ketua H. Ahmad Sanusi (Golkar), Wakil Ketua Sri Puji Utami (Gerindra), Neng Supartini (PKB) dan Warseno (PDI-P).

Rapat paripurna yang digelar dua kali itu tidak dipimpin oleh Ketua DPRD Purwakarta Ahmad Sanusi dan Wakil Ketua DPRD Warseno.

Rapat yang digelar pada Senin malam (12/9/2022) dan Rabu malam (14/9/2022) dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami.

Kegagalan rapat paripurna membahas penetapan keputusan Raperda tentang PPA Kabupaten Purwakarta TA 2021 karena ada perbedaan pandangan antara yang menghadiri rapat paripurna dengan yang tidak menghadiri rapat paripurna.

Pimpinan DPRD Purwakarta Sri Puji Utami (pakai kerudung biru) bersama Bupati Anne Ratna Mustika dan anggota DPRD yang menghadiri rapat tidak kuorum

"Saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD mengucapkan permohonan maaf yang setingi-tingginya bahwa kami sudah berikhtiar beberapa hari ini melakukan pembahasan raperda PPA TA 2021. Kami sudah melaksanakan pembahasan maksimal. Rapat paripurna kami gelar sudah sesuai tata tertib DPRD Purwakarta. Pada kesempatan yang yang lalu (Senin, 12/9/2022-red) tidak terjadi kuorum. Pada hari ini (Rabu malam, 14/9/2022-red) kami sudah melakukan koordinasi dengan sahabat-sahabat untuk duduk bersama diruangan paripurna ini dengan harapan bisa menyelesaikan Raperda dimaksud. Namun demikian sekali lagi kami sebagai wakil bapak ibu masyarakat Purwakarta yang kami cintai ini tidak bisa memenuhi sumpah jabatan kami karena memang secara aturan rapat paripurna ini seyogyanya dihadiri 2/3 atau 30 orang. Kami hadir dihadapan bapak ibu sekalian 23 orang yang masih punya komitmen untuk bagaimana melakukan pengabdian kepada masyarakat Purwakarta,"demikian disampaikan wakil Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami usai memimpin rapat didampingi para anggota DPRD Purwakarta dan Bupati Purwakarta, Hj. Anne Ratna Mustika. (Humas Setwan)

Pimpinan dan Anggota DPRD Purwakarta Terima Aspirasi dari Driver Ojol R2 dan R4

Wakil Ketua DPRD, Hj. Neng Supartini, S. Ag, MM (Baju Kuning) menerima Audiensi Para Ojol Purwakarta. 

PURWAKARTA - Ratusan pengemudi Ojeg Online (Ojol) yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Ojol Purwakarta (G.A.O.P) mengadakan aksi unjuk rasa ke gedung DPRD Purwakarta di Jalan Ir. H. Juanda, Ciganea, Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, untuk menyampaikan aspirasinya kepada para wakil rakyat di gedung dewan, Rabu 14 September 2022.

Para pengemudi Ojol yang tergabung dalam G.A.O.P itu terdiri dari perwakilan Ojol Gojek, Grab, Shopee Food, In Driver, Maxim, Grab Car dan Go Car sampai ke depan pintu gerbang kantor DPRD Purwakarta pada pukul 10.47 Wib dengan mengendarai kendaraan Roda 2 (R-2) dan Mobil Komando untuk berorasi.

Terlihat dilapangan Kapolres Purwakarta, AKBP Edwar Zulkarnain, Dandim 0619 Letkol Arm Andi Achmad Afandi, Ketua DPRD Purwakarta H. Ahmad Sanusi, SM, Wakil Ketua DPRD Hj. Neng Supartini, S.Ag, Ketua Komisi II DPRD Purwakarta, Dias Rukmana Praja SE dan Sekretaris DPRD Purwakarta, Drs. H. Suhandi, M.Si.

Setelah dilakukan negosiasi kemudian disepakati perwakilan driver Ojol mengadakan pertemuan di ruang Gabungan Komisi gedung DPRD Purwakarta lantai II yang dihadiri para driver Ojol baik pengemudi Ojol Roda Dua (R-2) dan pengemudi Ojol Roda 4 (R-4).

Mereka diterima oleh Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, SM (Golkar), Wakil Ketua Hj. Neng Supartini, S.Ag. (PKB) Ketua Komisi II Dias Rumana Praja,SE., (Golkar), Fitri Maryani (Gerindra), H. Alaikassalam, S.H.I (PKB), H. Dedi Sutardi (PKS) dan Agus Sugianto (PAN).  

Pimpinan dan Komisi II DPRD Purwakarta menerima perwakilan Ojol saat menyampaikan Aspirasi

Dari pertemuan itu para pengemudi Ojol menyampaikan tuntutan dan meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD agar dapat memfasilitasi tuntutan mereka kepada para pengelola aplikasi ditempat mereka mancari nafkah.

Adapun tuntutan yang disampaikan para pengemudi Ojol antara lain;

1. Menolak Kenaikan Harga BBM

2. Naikan Tarif

3. Turunkan Biaya Sewa Aplikasi

4. Tetapkan Legalitas dan Payung Hukum Ojol

5. BLT BBM Untuk Driver Ojol Purwakarta.

Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi pada kesempatan dialog dengan para driver Ojol berjanji akan membantu menfasiltasi apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi yang disampaikan, "Kami akan berupaya membantu memfasilitasi apa yang menjadi tuntutan bapak/ibu pengemudi Ojeg Online,"kata Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi. (Humas Setwan)

Rapat Banggar dengan TAPD dan Perangkat Daerah Berakhir Voting

Pimpinan dan anggota Banggar pada rapat pembahasan Raperda PPA TA 2021, Sabtu malam (10/9/2022)

PURWAKARTA - Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Purwakarta yang berlangsung di ruang rapat Gabungan Komisi (Gabkom) gedung DPRD Purwakarta di jalan Ir. H. Juanda No.11 Purwakarta, Jawa Barat pada hari Sabtu 10 September 2022 malam berakhir dengan dilakukan voting.

Pengambilan keputusan voting dilakukan setelah pimpinan rapat menawarkan apakah rapat Banggar akan diteruskan dengan mengundang sejumlah Perangkat Daerah (PD) yang belum di undang untuk rapat terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 (PPA TA 2021) atau cukup dengan memberikan laporan tertulis yang disampaikan kepada Banggar.

Tim TAPD dan Kepala Perangkat Daerah Pemkab Purwakarta pada rapat Banggar membahas PPA TA 2021, Sabtu malam 10 September 2022

Disinilah muncul perdebatan yang terjadi dimana anggota Banggar yang menghadiri rapat pada malam itu bersilang pendapat. Ada yang ingin melanjutkan rapat dengan menambah hari rapat berikutnya. Sementara anggota lainnya cukup perangkat daerah yang belum diundang rapat memberikan jawaban tertulis yang disampaikan kepada Banggar.

Mengingat anggota Banggar tidak mencapai kata sepakat, maka setelah sejumlah perangkat daerah memberikan pemaparan dan terakhir pemaparan dari Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Perindustrian (DKUPP) selesai pukul 22.04 Wib semua peserta rapat diminta untuk meninggalkan tempat termasuk pegawai dari Sekretariat DPRD. Yang tersisa diruang rapat pimpinan rapat, anggota Banggar dan TAPD.  (Humas Setwan).

Banggar DPRD Purwakarta Mencecar Penggunaan dana BTT kepada Kepala Perangkat Daerah

 

Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, SM berbincang dengan Wakil Ketua DPRD, Sri Puji Utami pada rapat Banggar, Sabtu (10/9/2022) siang

PURWAKARTA- Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Purwakarta yang berlangsung di ruang rapat Gabungan Komisi (Gabkom) gedung DPRD Purwakarta di jalan Ir.H.Juanda No.11 Purwakarta pada hari Sabtu 10 September 2022.

Rapat Banggar yang dilaksanakan mulai pukul 13,00 Wib itu menghadirkan Ketua TAPD, Norman Nugraha, wakil ketua TAPD Aep Durohman dan Sekretrais TAPD Nurcahya serta para kepala Perangkat Daerah (PD) Pemkab Purwakarta antara lain Kepala Dinas Sosial Didi Suardi, Kepala Dinas Kesehatan yang merangkap Plt. Direktur Rumah Sakit Bayu Asih, Deni Darmawan., Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakrtrans) Didi Garnadi.,, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdangan dan Perindustrian (DKUPP), Karlijati Juanda, Dewan Pengawas Perumda PDAM Gapura Tirta Rahayu, Riana A. Wangsadiredja.

Sejak rapat dibuka yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami sudah terasa ketegangan dengan diinterupsinya pimpinan rapat oleh anggota Banggar, Hidayat (Ketua Fraksi PKB) sebelum pimpinan rapat menyelesaikan prolog pembukaan rapat dibuka, ,"Interupsi pimpinan,'sela Hidayat. "Ya, Silahkan,"kata pimpinan rapat Sri Puji Utami.

"Pada rapat sebelumnya, Kita (Banggar) sudah meminta agar OPD yang akan melaksanakan rapat hari ini agar menyiapkan data tertulis. Kalau OPD yang kita minta belum menyiapkan data tertulis sebaiknya ditunda sampai OPD yang kita minta datanya menyiapkan,"kata Hidayat.

"Baiklah kita tanyakan kepada Ketua TAPD yang hadir saat ini. Apakah pak Pj. Sekda sebagai Ketua TAPD sudah menyiapkan apa yang ditanyakan oleh anggota Banggar pak Hidayat?" tanya pimpinan rapat Banggar Sri Puji Utami kepada Pj.Sekda yang juga menjabat Ketua TAPD.

Mendapat pertanyaan pimpinan rapat,Ketua TAPD Norman Nugraha kemudian menanyakan kesiapan kepada salah seorang Kepala PD, "Sudah kita siapkan dalam bentuk flashdisk,"yang menjawab Kepala Dinas Kesehatan Deni Darmawan.

"kalau begitu rapat ini sebaiknya kita tunda sampai data tertulis ada dan kami terima,"Hidayat kembali menginterupsi.

"Ok. Bagaimana pak Kadis (ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan). Saya beri waktu 15 menit untuk menyiapkan data tertulis,"kata pimpinan rapat Sri Puji Utami.

Selanjtnya setelah data tertulis diterima oleh para anggota Banggar, kemudian waktu pemaparan diberikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Deni Darmawan. Dan Deni Daramawan memaparkan anggaran yang didapat Dinas Kesehatan dan telah dipakai untuk kebutuhan sesuai yang sudah direncanakan termasuk diantaranya dana Bantuan Tidak Terduga (BTT).

Para pejabat Pemkab Purwakarta pada rapat Badan Anggaran dalam rangka Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Purwakarta TA. 2021 ( Sesi Siang)

Nah, dana BTT yang dipaparkan oleh Kepala Dinas Kesehatan inilah yang menarik perhatian para anggota Banggar. Hal itu bisa disimak dari gencarnya pertanyaan-pertanyaan para anggota Banggar.

Pertanyaan pertama dilancarkan oleh Hidayat (F.PKB) seputar penggunaan dana BTT. Kemudian disusul pertanyaan dari Muhtarom (F. Golkar). Selanjutnya pertanyaan dilontarkan oleh Said Ali Azmi ( Sekretaris F. Gerindra), Lina Yuliani (Ketua F. PDI-P), Dedi Juhari (Ketua F.PKS), Amas Mastur (anggota F. DPN), Muhsin Junaedi (wakil ketua F. Berani), Hj. Enah Rohanah (Ketua F. Golkar), Ceceng Abdul Qodir (Sekretaris F.PKB), Conrad Surawijaya (Sekretaris F. DPN), Arif Kurniawan (wkil ketua F.PKS), Dias Rukmana (Sekretaris F. Golkar) dan Rifky Fauzi (anggota F. Gerindra).

Tingginya intensitas pertanyaan yang dilontarkan oleh anggota Banggar sehingga tak terasa menghabiskan waktu rapat sesi sinag itu hanya untuk satu Perangkat Daerah dan RS Bayu Asih hingga rapat ditutup pukul 17.10 Wib. Rapatakan dilanjutkan hari itu juga pada pukul 18.30 Wib.

Perlu diketahui, rapat Banggar hari Sabtu 10 September 2022 dalam rangka pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) Kabupaten Purwakarta TA. 2021. (Humas Setwan)

Ketua Banggar Minta Disdik Bayar Hutang Honor GTT Satap dan GTT Keagamaan Nunggak sejak 2017

Ketua Badan Anggaran yang juga menjabat Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, SM

Purwakarta – Nasib guru Umar Bakri yang digambarkan penyanyi Iwan Fals ternyata belum beranjak dari keteraniayaan. Khususnya tenaga guru honor atau yang biasa di sebut Guru Tidak Tetap (GTT).

Hal itu terungkap dari pernyataan Ketua Banggar, H. Ahmad Sanusi, SM yang juga menjabat Ketua DPRD Purwakarta saat dilangsungkannya rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Purwakarta dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Purwakarta yang menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Dr. H. Purwanto, M.Pd, Rabu malam (7/9/2022) di gedung DPRD Purwakarta, Jl. Ir. H. Juanda, Ciganea.

Ketua Banggar H. Ahmad Sanusi yang akrab disapa H. Amor dari Fraksi Partai Golkar itu mempertanyakan soal masih adanya tunggakan hutang Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta terhadap guru-guru di SMP Satap (satu atap-red) dan guru pendidikan keagamaan serta honor operator pendataan. Nilainya pun cukup fantastis, Rp. 3,3 miliar !. 

“Saya mau bertanya kepada Pak kadisdik. Pertama menyangkut sisa hutang pada tahun 2017. Ini sudah terlalu lama beban hutang kepada pegawai honor stimulus guru SMP Satap masih punya hutang Rp. 1,4 miliar, guru pendidikan keagamaan tercatat Rp. 1,8 miliar dan ketiga honor operator pendataan sekitar Rp. 240 juta. Mohon dianggaran berikutnya  hutang-hutang ini sudah harus diselesaikan. Karena ini sudah dikerjakan, tolong nanti dianggarkan kepada ketua TAPD untuk penyelesaian hutang-hutang di Dinas Pendidikan yang nunggak sejak tahun anggaran 2017,”ungkap H. Amor.

Bahkan Ketua Banggar yang juga menjabat Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi menekankan kepada Kadisdik dan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta harus menyelesaikan hutang itu. “Kalau tidak dibayar dan dilunasi pada tahun 2023, maka mereka termasuk orang-orang yang dzolim !,”tegas H. Amor. 

Apa yang disampaikan ketua Banggar menarik perhatian anggota Banggar lainnya yaitu dari Ketua Fraksi PKB, Hidayat, S.Th.I. “Kalau yang namanya hutang harus diselesaikan. Apapun alasannya hutang harus dibayarkan bisi kaburu maot (Sunda= khawatir keburu meninggal),”semprot Hidayat. (Humas Setwan)

Urusan Lemahnya Perencanaan Pembangunan dan Penggunaan BTT Bikin Rapat Banggar Selesai Pukul 00.36 Dinihari

Pimpinan Badan Anggaran saat rapat dalam rangka Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Purwakarta TA. 2021

PURWAKARTA - Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Purwakarta, Jawa Barat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah Pemkab Purwakarta membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan mulai hari Rabu, 07 September 2022 pukul 09.00 pagi hingga Kamis, 8 September 2022 lepas tengah malam belum juga tuntas berkutat akibat jawaban dari para Kepala Perangkat Daerah memberi jawaban tidak memuaskan atas pertanyaan yang disampaikan oleh anggota Banggar.

Pada sesi pertama rapat yang dilaksanakan pagi hari sejak pukul 09.00 Wib hingga sempat terhenti pukul 12.15 Wib karena kedatangan para mahasiswa yang melakukan Unjuk Rasa (Unras) di depan pintu masuk gedung DPRD setempat yang menyampaikan tuntutannya; 1. Menolak kenaikan harga BBM., 2. Berantas mafia migas., 3. Menuntut stabilitas harga sembako., 4. Menuntut ketersediaan BBM.

Anggota Banggar pada rapat pemembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2021 Rabu (7/9/2022) hingga Kamis (8/9/2022) dinihari

Rapat Banggar membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2021 dilanjutkan pada malam hari mulai pukul 20.00 WIB dengan menghadirkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin langsung oleh Ketua TAPD Pemkab Purwakarta, Norman Nugraha (Kepala BKPSDM) yang menjabat Pj. Sekda, Wakil Ketua TAPD Ketua Aep Durohman (Kepala Bapelitbangda), Sekretaris TAPD Muchamad Nurcahya (Kepala BKAD), Deni Darmawan (Kepala Dinas Kesehatan) yang merangkap Plt. RSUD Bayu Asih, Agung Wahyudi (Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman), Jaya Pranolo (Plt. Kepala Disporaparbud), Juddy Herdiana (Kepala BPBD), Ryan Oktavia (Kepala Dinas PU&TR), Asep Supriatna (Kepala Bapenda), Dinas Damkar dan Penyelamatan.

Rapat Banggar yang membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2021 tadi malam dihadiri langsung oleh Ketua Banggar yang juga menjabat Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, SM, Wakil Ketua 1 DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami dan Wakil Ketua 3 Warseno SE. Sedangkan anggota Banggar yang hadir antara lain, Ketua Fraksi Gerindra Zusyef Gusnawan, Said Ali Azmi yang akrab disapa Bang Jimmy (F. Gerindra), Rifky Fauzi, SH (F. Gerindra), Ketua Fraksi PKB Hidayat, S.Th.I., Ceceng Abdul Qodir (F. PKB), Ketua Fraksi PDI-P Lina Yuliani, Ketua Fraksi PKS Dedi Juhari, Ir. H. Moch. Arief Kurniawan, MM (F. PKS), H. Amas Mastur, SE (F. DPN), Muhsin Junaedi (F. Berani) dan Asep Abduloh (F.Berani). 

TAPD Pemkab Purwakarta dan para pejabat Eselon II yang dihadirkan pada rapat Banggar membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2021

Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami yang memimpin rapat Banggar membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2021 diawali dengan Pj. Sekda menyampaikan pemaparan baik hasil yang dicapai maupun yang belum dicapai dilanjut dengan pemaparan setiap Kepala Perangkat Daerah.

Selanjutnya pimpinan rapat memberi kesempatan bertanya kepada anggota Banggar. "Baik untuk mempersingkat waktu dan saya lihat tadi pak Amas Mastur dari tadi senyum-senyum dan sudah pegang mike, silahkan,"kata pimpinan rapat Sri Puji Utami memberi kesempatan waktu bertanya.

"Sebenarnya apa yang sudah dipaparkan para Kepala OPD itu sangat normatif seperti kita diibaratkan diberi uang 100 ribu. Kemudian disuruh belanja ABCD gampang banget. Mana yang harus dibelanjakan dan mana yang tidak terbelanjakan. Tapi indikatornya apa, hasil dari pelaksanaan itu apa. Manfaat untuk masyarakat apa. Tolong jelaskan dengan konkrit,"kata Amas Mastur dengan suara sinis.

Perdebatan mulai sengit ketika Ketua Fraksi Gerindra Zusyef Gusnawan merasa kecewa atas janji-janji pejabat Pemkab Purwakarta yang akan memberikan laporan tertulis tapi tidak pernah dilaksanakan, "Ini peringatan terakhir dari saya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang pernah saya sampaikan sejak saya menjadi anggota Banggar tapi mana buktinya sampai saat ini saya belum menerima laporan tertulis itu,"ucap Zusyef Gusnawan dengan suara berat menahan kecewa.

Pertanyaan juga datang dari Said Ali Azmi. Dia menanyakan ada sekolah yang baru direhab belum lama sudah rusak lagi. "Coba jelaskan kenapa bisa terjadi seperti itu,"tanya Bang Jimmy.

Berikutnya giliran Ketua Fraksi PKB Hidayat mendapat kesepatan bertanya. Pada momen ini Hidayat - mantan aktifis mahasiswa Permata Bandung paling vokal itu - mempertanyakan penggunaan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT). Kemudian pertanyaan juga meluncur dari anggota Banggar Muhsin Junaedi dan Ceceng Abdul Qodir.

Pada giliran bertanya anggota Banggar, Rifky Fauzi SH langsung menohok pada soal lemahnya perencanaan sehingga ketika ada pembangunan sekolah karena lemahnya perencanaan bisa saja terjadi bangunan sekolah yang baru dibangun tak lama roboh, "Coba ada kejadian saat pembelajaran dimana ditempati oleh murid atau siswa kemudian roboh. Ini akibat lemahnya perencanaan. Apa perlu saya merekomendasikan agar ada pemeriksaan ulang oleh BPK atau meminta APH melakukan penyelidikan dan penyidikan,"ujar Rifky Fauzi.

Rapat semakin tinggi tensinya ketika jawaban baik dari Ketua TAPD maupun dari para Kepala Perangkat Daerah soal lemahnya perencanaan dan penggunaan dana BLT yang dianggap tidak tepat penggunaannya sehingga menghambur-hamburkan anggaran. Apalagi ketika Kepala Dinas Kesehatan yang merangkap jabatan sebagai Plt. Direktur Bayu Asih menjelaskan pemakaian dan BLT.

Demikianpun ketika Kepala Dinas PU&TR Ryan Oktavia menjelaskan penggunaan dana BTT diantaranya untuk membuat ruas jalan baru yang langsung ditanggapi oleh Ketua Fraksi PKB Hidayat dengan contoh konkrit pembangunan ruas jalan baru yang akhirnya mubajir tidak terpakai. Jalan lama yang dikatakan kena bencana alam sehingga harus membuat ruas jalan baru malah kembali menggunakan jalan yang lama. "Banyak yang mubajir penggunaan dana BTT yang harus diungkap,"kata Hidayat kepada wartawan media ini usai rapat Bangar.

Rapat berakhir melintasi pergantian hari dari Rabu (7/9/2022) ke hari Kamis (8/9/2022) pukul 00.36. "Baiklah karena waktu sudah lewat tengah malam, rapat akan kita lanjutkan pada waktu yang kita sepakati bersama dengan TAPD dan OPD lainnya,"kata pimpinan rapat Banggar Sri Puji Utami. (Humas Setwan)

Ditengah Terik Panas Matahari Aksi Unras BEM Se-Purwakarta Diterima Pimpinan DPRD Dihalaman Gedung

Pimpinan dan anggota DPRD Purwakarta ketika menerima Unras para mahasiswa dihalan gedung DPRD setempat, Rabu (7/9/2022)

PURWAKARTA - Unjuk Rasa (Unras) mahasiswa terkait penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat seperti air bah susul menyusul hampir setiap hari.

Sehari sebelumnya, Selasa (6/9), aksi unjuk rasa mahasiswa ke gedung DPRD Purwakarta dilakukan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Purwakarta.

Hari ini, Rabu (7/9/2022), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari puluhan perguruan tinggi di Purwakarta yang tergabung dalam Gerakan Aksi OKP, Mahasiswa & Pelajar seluruh Purwakarta mengadakan Unjuk Rasa (Unras) ke DPRD Purwakarta di Jl. H. Juanda, Ciganea, Jatiluhur.

Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, SM menerima aspirasi dari BEM se-Purwakarta

Ditengah panasnya terik matahari, para mahasiswa berorasi diluar pagar gedung dewan lebih dari 1 jam sebelum diterima oleh pimpinan dewan dan anggota DPRD lainnya didampingi Kapolres Purwakarta, AKBP Edwar Zulkarnain dihalaman gedung DPRD setempat dan para pejabat dari Sekretariat DPRD Purwakarta.

Pimpinan DPRD yang menerima para mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aksi OKP, Mahasiswa & Pelajar seluruh Purwakarta itu antara lain; Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, SM (F. Golkar), Wakil Ketua 1 DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami (F. Gerindra), Wakil Ketua 2 DPRD Purwakarta, Hj. Neng Supartini, S.Ag (F. PKB), Wakil Ketua 3 DPRD Purwakarta, Warseno SE. Juga hadir Ketua Fraksi PKS Dedi Juhari, H. Dedi Sutardi (F. PKS), Didin Hendrawan (F. PKS) dan Ir. Arif Kurniawan (F. PKS).

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD H. Ahmad Sanusi, SM mengapresiasi atas kedatangan para mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasinya. "Saya sebagai ketua DPRD dan atas nama anggota DPRD menyampaikan terimaksih atas kehadiran para mahasiswa ke gedung DPRD ini. Kalian merupakan generasi masa depan yang akan menggantikan kami-kami disini. Kami siap mendengarkan aspirasi yang ingin disampaikan,"kata Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi yang akrab disapa H. Amor.

Setelah mendapat kesempatan untuk menyampaikan asprasinya, komandan lapangan gerakan aksi mahasiwa Didin Wahidin menyampaikan tuntutannya antara lain;

Menolak kenaikan harga BBM

Berantas mafia migas

Menuntut stabilitas harga sembako

Menuntut ketersediaan BBM.

(Humas Setwan)

Sempat Tak Mau Masuk Gedung Dewan, Unras PMII Diterima Ketua Komisi II DPRD Purwakarta

Aksi Demonstrasi Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Purwakarta mengenai Kenaikan Harga BBM di DPRD Purwakarta

PURWAKARTA - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mendapat reaksi keras dari kalangan masyarakat yang diwakili oleh para mahasiswa. Sebab, dengan naiknya harga BBM berdampak pada kenaikan semua kebutuhan pokok hajat hidup rakyat.

Para mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Purwakarta, mengadakan aksi Unjuk Rasa (Unras) ke Gedung DPRD Purwakarta di Jl. Ir. H. Juanda, Ciganea, Selasa (6 September 2022.

Awalnya, para mahasiswa PMII enggan masuk ke Gedung DPRD Purwakarta, mereka bertahan sambil mengadakan orasi didepan pagar Gedung DPRD. Keengganan para mahasiswa PMII masuk kedalam area Gedung wakil rakyat itu karena mereka (PMII-red) meminta agar pimpinan dewan menemui mereka diluar area Gedung DPRD.

Ketua Komisi II DPRD Purwakarta, Dias Rukmana Praja (Pegang Mic) 

Tak lama berselang, sejumlah anggota DPRD Purwakarta didampingi Sekretaris DPRD Purwakarta, Suhandi juga Kapolres Purwakarta AKBP Edwar terlihat menemui para mahasiswa.

Anggota DPRD Purwakarta yang menemui para mahasiswa antara lain Ketua Komisi II Dias Rukmana Praja (F. Golkar), Ceceng Abdul Qodir (F. PKB) dan Fitri Maryani (F. Gerindra).

Sekretaris DPRD, Drs. Suhandi, M. Si mendampingi para Anggota Dewan saat menerima Mahasiswa PMII

Dias Rukmana Praja yang menjadi negosiator akhirnya bisa mengajak para mahasiswa untuk berdialog didalam Gedung dewan.

Para mahasiswa PMII pada kesempatan berdialog dengan anggota DPRD Purwakarta menyampaikan sejumlah tuntutan berupa;

Menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi

Mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia Bahan Bakar Minyak (Mafia BBM). 

Mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran

Mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi. (Humas Setwan).