Full Kekuatan, Anggota Pansus LKPJ Bupati TA 2021 Langsung ‘Ngegas’ ke OPD yang Dihadirkan

 

Anggota Pansus LKPJ Bupati TA 2021 DPRD Purwakarta

Purwakarta – Suasana rapat anggota DPRD yang tergabung di Pansus LKPJ Bupati TA 2021 dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Purwakarta seperti serangan Rusia ke Ukraina tahap II. Semua kekuatan dikerahkan. Hal itu terpantau dari “serangan” pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh anggota Pansus LKPJ Bupati, di ruang Gabungan Komisi (Gabkom) DPRD Purwakarta, Jl. Ir.H. Juanda No.11, Ciganea, Jatiluhur, Sabtu (23/4/2022) .

Kendati wajah para kepala OPD sesekali tampak tegang usai memberikan pemaparan capaian kinerja dan rekomendasi atau catatan yang pernah disampaikan para anggota DPRD pada LKPJ tahun sebelumnya, namun sesekali joke yang diluncurkan oleh anggota Pansus membuat suasana cair kembali dan terkadang diselingi aplaus tepuk tangan ketika ketua Komisi II, Alaikassalam, SH.I memberi dukungan penuh agar di Bidang Olahraga pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud) supaya anggaran lebih ditingkatkan dengan fantastis.

Kepala BKPSDM yang juga menjabat Pj. Sekda H. Norman Nugraha (pegang mike) saat mengikuti rapat Pansus LKPJ Bupati TA 2021

Kalau perlu pada bidang olah raga dianggarkan sampai 50 miliar. Sebab, dengan cabang olahraga nama daerah bahkan nama negara bisa terangkat dari prestasi, contohnya negara kecil seperti Brazil terkenal karena olehraganya,”kata Alex, sapaan Ketua Komisi II DPRD Purwakarta dari Partai PKB Alaikassalam. Karuan saja, dukungan yang disampaikan Alex mendapat sambutan dan aplaus dari peserta rapat termasuk anggota Pansus LKPJ.

Alex, politisi muda dari partai besutan Cak Imin itu juga memberikan saran kepada Pemkab Purwakarta bila ada atlet yang berprestasi harus diperhatikan nasibnya misalnya dijadikan pegawai di Pemda. “Jangan sampai atlet Purwakata yang berprestasi pindah ke daerah lain karena tidak mendapat perhatian pemerintah daerah,”saran Alex.

Agus Sugianto, anggota Pansus LKPJ Bupati TA 2021 menyoroti tenaga kerja lokal yang masih termajinalkan, “Saya ingin menyampaikan agar Dinas Tenaga Kerja berupaya Naker lokal lebih banyak diterima di setiap perusahaan. Apalagi pak Kadisnya masih segar baru dilantik jadi Kepala Dinas nih,”kata Agus Sugianto.

H. Dedi Juhari, Ketua Fraksi PKS menyoroti soal perselisihan tenaga kerja dengan pihak perusahaan yang menyangkut uang pesangon. “Apalagi dengan terbitnya peratuan omnibuslaw, perselisihan Naker dan perusahaan kerap menimbulkan dampak negatif. Coba pak Kadis benahi,”kata H. Dedi Juhari yang tidak pernah absen mengikuti rapat Pansus LKPJ Bupati TA 2021 sejak awal hingga rampung rapat dengan seluruh OPD yang dihadirkan.

Ceceng Abdul Qodir, anggota Pansus LKPJ dari PKB menyarankan agar Disnaker membuat Maping jumlah Naker dan Jumlah perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Purwakarta,”Pak Kadis agar lebih intens berkomunikasi dengan satuan pekerja perusahaan,”kata Ceceng ditujukan kepada Kadisnakertrans, Didi Garnadi.

 

Demikian pula Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami tidak kalah sengit,”Coba jelaskan mengapa angka pengangguran di Purwakarta begitu tinggi, padahal di Purwakarta banyak perusahaan,”kata Sri Puji Utami yang intens memonitor jalannya LKPJ Bupati Purwakarta bersama pimpinan DPRD lainnya seperti Wakil Ketua DPRD dari PKB Hj, Neng Supartini, S.Ag., Wakil Ketua DPRD dari PDI-P Warseno SE dan Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, SM.

Rapat LKPJ Bupati TA 2021 yang dimulai pukul 10.00 wib dan berakhir pukul 16.00 Wib menghadirkan kepala OPD seperti Badan Kepagawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) merangkap sebagai Pj. Sekda, H. Norman Nugraha., Kepala Bapelitbangda Dr. Aep Durrohman, Kasatpol-PP Aulia Pamungkas, Kepala DPMD Jaya Pranolo, Kepala Disporaparbud H Agus Hasan Saepudin, Kepala Disnakertrans Didi Garnadi, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan H.Mohamad Ramdhan, Kabag Organisasi Setda Iman Abdurachman sebagai tim penyusun LKPJ Bupati TA 2021, Para Sekretaris pada OPD masing-masing, Kabag Risdang Setwan, Ari Syamsurizal dan Kasubag Humas Setwan Dhadi Maulanawan.

Sedangkan anggota Pansus LKPJ Bupati TA 2021 yang hadir hari ini antara lain ketua Pansus, Dias Rukmana Praja dari partai Golkar, H. Dedi Juhari Ketua Fraksi PKS, Agus Sugianto (PAN), Ketua Fraksi PDI-P Lina Yuliani, Wakil Ketua DPRD Sri Puji Utami (Gerindra), Wakil Ketua DPRD, Hj. Neng Supartini, S.Ag., Ceceng Abdul Qodir (PKB), Wakil Ketua Pansus LKPJ Haerul Amin, Ketua Fraksi Gerindra Zusyef Gusnawan SE., Ketua Komisi IV DPRD Said Ali Azmi (Gerindra) yang akrab disapa Bang Jimmy dan Ketua Komisi II DPRD, Alaikassalam, SH.I.

Sebelumnya pada hari Rabu (20/4/2021) Pansus LKPJ Bupati rapat dengan menghadirkan Inspektorat, Bagian Ekonomi Setda, Lembaga Keuangan Masyarakat, Bank Perusahaan Rakyat (BPR), Bank Jabar Banten (BJB), Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, dan Bagian Organisasi Setda.

Para hari berikutnya, Kamis (21/4/2022), Pansus LKPJ Bupati TA 2021 juga telah melakukan rapat dengan Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP), Dinas Pengembangan Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dan Badan Kesbangpol. (Humas Setwan)

Komisi II DPRD Purwakarta Terima Audience dari LPKSM Putra Siliwangi dan Menghadirkan Hiswana Migas

 

Anggota Komisi II DPRD Purwakarta, Fitri Maryani (Gerindra) dan Dedi Sutardi (PKS) saat menerima audience LPKSM Putra Siliwangi dan Hiswana Migas

Purwakarta – Anggota DPRD Purwakarta dari Komisi II menerima audience dari LPKSM Putra Siliwangi menyoal masih tingginya harga gas elpiji 3 kg ditingkat pangkalan. Apalagi ketika sudah sampai kepada pengecer sehingga harga beli masyarakat cukup mahal.

Padahal, berbagai regulasi baik di tingkat pemerintah pusat hingga daearah bahwa Harga Eceran Tetap (HET) ditingkat pangkalan sudah ditetapkan harganya Rp.16.000.

suasana rapat Komisi II DPRD Purwakarta dengan LPKSM Putra Siliwangi, HIswana Migas dan Para pejabat Pemkab Purwakarta

Tapi kenyataan dilapangan HET ditingkat Pangakalan lebih mahal dari yang ditetapkan pemerintah dengan alasan keuntungan para pengusaha gas LPG (gas melon 3 kilogram) itu terlalu kecil sehinga tidak bisa menutupi biaya operasional, “Bahwa apa yang dikemukakan para pengusaha migas ini sudah melanggar aturan yang berdampak tingginya harga gas subsidi 3 kg melambung tinggi di masyarakat,”demikian dikatakan Ketua LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) Putra Siliwangi, Aan Sujiana dihadapan anggota Komisi II DPRD Purwakarta. 

Pada kesempatan tersebut hadir Asda II dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Sekdis Koperasi, UKM, Perdaganan dan Perindustrian (KUPP) Eka Sugriayana, SP, MM., Kabid Gakda SatPol-PP, Iman Sukmana, AP, S.Sos, M.Si., Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi atau ( Hiswana Migas ) Purwakarta, Apry S bersama Kabid LPG Hiswana, Nani Jumiah.

Kehadiran LPKSM Putra Siliwangi diterimaoleh anggota Komisi II DPRD Purwakarta antara lain, Fitri Maryani dari partai Gerindra dan Dedi Sutardi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), “Disini kita ingin mencari solusi. Mengenai ada penyimpangan seperti yang disampaikan ketua LPKSM itu ranahnya Aparat Penegak Hukum (APH) jadi kita sepakati tidak membahas itu. Kami (DPRD-red) akan terjun ke lapangan mengecek kebenaran laporan yang kami terima,”kata pimpinan rapat Fitri Maryani yang didampingi anggota Komisi II Dedi Sutardi dari PKS. (Humas Setwan)

Dua Srikandi Pimpinan Dewan Pantau Ketat Jalannya Rapat Pansus LKPJ Bupati Purwakarta TA 2021

 

Wakil Ketua DPRD, Sri Puji Utami, Ketua Pansus LKPJ Bupati, Dias Rukmana Praja, Wakil Ketua DPRD, Hj. Neng Supartini, S.Ag (depan mike) dan ketua Fraksi PDI-P, Lina Yuliani

Purwakarta – Selama dua hari libur, rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati (LKPJ Bupati) Tahun Anggaran 2021 (TA 2021) dipantau ketat oleh dua orang srikandi yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Purwakarta.

Dua srikandi yang tak mengenal hari libur pada rapat hari Jumat dan Sabtu (15-16 April 2022) yang semestinya dipakai libur, ternyata tak menyurutkan menyelasaikan kewajiban tugasnya agar LKPJ Bupati bisa selesai tepat waktu. Mengingat pembahasan LKPJ Bupati TA 2021 oleh Pansus dibatasi waktu hanya 1 (satu bulan) setelah LKPJ Bupati diserahkan Bupati.

Pejabat Tinggi Pemkab Purwakarta yang hadir pada Rapat Pansus LKPJ Bupati TA 2022 pada Sabtu (16/4/2022)

"Seharusnya kita menikmati hari libur, tapi demi kepentingan tugas dan amanah yang harus kami penuhi maka rapat Pansus ini kita laksanakan pada hari libur nasional dan hari libur kerja. Sebenarnya, rapat Pansus LKPJ ini menurut jadwal dari Badan Musyawarah dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa lalu. Tapi karena kita (DPRD-red) menerima audience dengan para mahasiswa selama dua hari berurut-turut, maka rapat kita laksanakan pada hari libur,”kata Wakil Ketua DPRD Purwakarta dari partai Gerindra, Sri Puji Utami pada kesempatan mengawali dimulainya rapat Pansus LKPJ Bupati TA 2021.

Tak kalah serius, Wakil Ketua DPRD Purwakarta dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hj. Neng Supartini, S.Ag menyoroti berbagai persoalan yang belum diselesaikan oleh pemerintah daerah atas rekomendasi dan catatan-catatan yang pernah disampaikan pada rapat-rapat sebelumnya.

“Saya prihatin dan kecewa mengapa jembatan penghubung Kabupaten Subang dan Purwakarta tidak juga diselesaikan. Kalau dibiarkan dzolim namanya. Ada apa dan dimana macetnya. Saya malu saat memantau ke lapangan, padahal jembatan Cihambulu merupakan penghubung Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang. Coba jelaskan pak Kadis PUTR, ada apa?,”sergah Neng Supartini yang mantan aktivis Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta (Permata) dan selalu vokal setiap kali rapat.

Pertanyaan Neng Supartini langsung ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta, Ryan Oktavia yang dihadirkan pada rapat Pansus LKPJ hari itu.

Demikian pun para anggota Pansus LKPJ Bupati TA 2021 langsung “menggeber” sejumlah pertanyaan usai para Kepala Perangkat Dinas menyampaikan pemaparan. Seperti pertanyaan menohok dari anggota Pansus LKPJ Bupati kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Deden Guntari soal masih ada pungutan liar terhadap para sopir angkutan sampah yang dilakukan oleh kekuatan eksternal dilapangan.

“Masa negara kalah sama preman, coba benahi seperti Dinas Perhubungan membersihkan Bang Jago,”kata seorang anggota Pansus LKPJ.

Statemen anggota Pansus LKPJ ditimpali oleh Ketua Pansus LKPJ Bupati TA 2021, Dias Rukmana Praja, SE.”Parah kalau dibiarkan bisa-bisa jadi negara 1000 amplop. Ini persoalan serius harus segera dibenahi,”pinta Dias, politisi muda dari partai Golkar.

Suasana rapat yang terpantau cukup dinamis, adu argumentasi tak terelakan antara anggota Pansus dengan para Kepala Dinas yang dihadirkan pada hari Sabtu (16/4/2022) kendati anggota Pansus sedang menjalani puasa Ramadhan 1443 H. Para pejabat Pemkab Purwakarta yang hadir didampingi Pj. Sekda H. Norman Nugraha yang mengikuti rapat dari awal hingga akhir.

Rapat Pansus LKPJ Bupati TA 2021 hari Sabtu (16/4/2022) menghadirkan pejabat tinggi Pemkab Purwakarta antara lain;

1.Pj. Sekda H. Norman Nugraha,

2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Drs. R. Deden Guntari,

3. Asda II, dr.H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes,

4. Kepala DPMPTSP Hariman Budi Anggoro, ST, MT.,

5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang, Ryan Oktavia, ST, MM, MT.,

6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Agung Wahyudi, ST, MT, MM.,

Rapat yang dimulai sejak pukul 10.00 Wib dan berakhir menjelang masuk Asar dilaksanakan di Ruang Gabung Komisi (Gabkom) lantai II DPRD Purwakarta pada hari Sabtu (16/4/2022). (Humas Setwan)

Ada Bang Jago di Forum Rapat Pansus LKPJ Bupati TA 2021

Rapat Pansus LKPJ dalam rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2021

PURWAKARTA - Rapat pembahasan LKPJ Bupati Purwakarta Tahun Anggaran (TA) 2021 oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Purwakarta yang berlangsung selepas magrib di ruang Gabungan Komisi (Gabkom) lantai II gedung DPRD Purwakarta diwarnai oleh pertanyaan sejumlah anggota Pansus kepada Kepala Dinas Pehubungan soal keberadaan "Bang Jago".

Rapat Pansus LKPJ Bupati Purwakarta TA 2021 dikawal oleh tiga pimpinan dewan antara lain Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, SM.,Wakil Ketua Hj. Neng Supartini, S.Ag.,Wakil Ketua DPRD, Warseno, SE.

Selain pimpinan dewan, rapat Pansus LKPJ Bupati TA 2021 juga dipimpin langsung Ketua Pansus LKPJ Bupati, Dias Rukmana Praja, SE dan wakil Ketua Pansus Haerul Amin dengan anggota Pansus yang hadir diantaranya, Ketua Fraksi Gerindra Zusyef Gusnawan SE., Ketua Fraksi PKS H. Dedi Juhari, Ketua Komisi II Alaikassalam, SH.I., yang akrab disapa Alex dari PKB, Ketua Komisi IV Said Ali Azmi dari partai Gerindra yang akrab disapa Bang Jimmy dan Agus Sugianto dari PAN.

Ketua DPRD, H. Ahmad Sanusi dan Anggota Pansus LKPJ Bupati TA 2021

“Coba jelaskan kenapa ada istilah Bang Jago selain juru parkir resmi dilahan-lahan parkir sehingga terjadi kebocoran pendapatan retribusi dari sektor retribusi parkir,”kata Alex meminta penjelasan kepada Kepala Dinas Perhubungan, R. Iwan Soeroso.

Pertanyaan dari Alex disambut oleh Ketua Fraksi PKS, H. Dedi Juhari, “Kita tidak boleh membiarkan keberadaan Bang Jago. Sebab, persoalan seperti ini tidak akan pernah selesai jika tidak dibenahi kalau perlu melibatkan aparat penegak hukum,”ketus H. Dedi Juhari dengan suara kalem tapi berat.

Kadishub, R. Iwan Soeroso para rapat Pansus LKPJ Bupati TA 2021, Jumat malam (15/4/2022)

Sementara Ketua Pansus LKPJ Bupati Dias Rukmana dan Wakil Ketua Pansus LKPJ, Haerul Amin mengapresiasi kinerja jajaran Dishub kendati anggaran terbatas dan gedung serta peralatan uji kendaraan sudah dianggap memprihatinkan, namun masih bisa memberikan pelayanan optimal.

Ditempat dan waktu yang sama, Pansus LKPJ Bupati juga menyoroti capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). “Didaerah Kecamatan Maniis masih terdapat jaringan internet yang lup lep bahkan tanpa sinyal coba bagaimana caranya agar tidak demikian,”kata Ketua Pansus LKPJ Bupati TA 2021, Dias Rukmana Praja mengkritisi temuan lapangan ditujukan kepada kepala Dinas Kominfo, Rudi Hartono.

Rapat Pansus LKPJ Bupati Sesi II, Jumat malam  (15/4/2022) menghadirkan Kepala Dishub Purwakarta, R. Iwan Soroso dan Kadis Kominfo Rudi Hartono di kawal oleh Pj. Sekda H. Norman Nugraha hingga selesai pukul 22.30 Wib. (Humas Setwan)

Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi Temui Mahasiswa Purwakarta yang Datang Ke Gedung Dewan Sambil Lesehan

 

Ketua DPRD, H. Ahmad Sanusi, SM., Wakil Ketua DPRD Sri Puji Utami, Ketua Fraksi PKS, H. Dedi Juhari, Ketua Fraksi Gerindra Zusyef Gusnawan dan Ketua Komisi IV Said Ali Azmi menerima para mahasiswa sambil lesehan

Purwakarta –  Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Poros Gerakan Mahasiwa Purwakarta – terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), BEM STIE Muttaqien, dan dari Gerakan Pemuda Islam Indonesia ( GPII ) – mengadakan orasi menyampaikan sejumlah tuntutan kepada anggota DPRD Purwakarta, di depan kantor DPRD Purwakarta, Jl. Ir. H. Juanda No.11, Ciganea, Jatiluhur, Selasa (12/4/2022).

Kedatangan para Mahasiswa sempat tertahan didepan pintu gerbang kantor tempat para legislataor bertugas. Para Mahasiswa pun melakukan orasi dan meminta agar menghadirkan anggota DPRD Purwakarta untuk menemui mereka.

Tak berselang lama, Ketua DPRD dari Partai Golkar H. Ahmad Sanusi, SM., Wakil Ketua DPRD dari Partai Gerindra Sri Puji Utami, Ketua Fraksi PKS H. Dedi Juhari, Ketua Fraksi Gerindra Zusyef Gusnawan, SE., dan Ketua Komisi IV Said Ali Azmi serta Sekretaris DPRD, Drs. H. Suhandi, M.Si menemui para Mahasiswa dan terjadi dialog sambil lesehan didepan pintu masuk gedung DPRD Purwakarta.

Dalam orasinya para Mahasiswa menyampaikan kondisi saat Indonesia sedang menghadapi polemik dan permasalahan yang kompleks dimulai dari kemunduran kualitas demokrasi, kesenjangan ekonomi serta isu sara yang berimplikasi pada masyarakat Indonesia sampai-sampai terjadi gelombang aksi di beberapa daerah di Indonesia.

Maka dari itu, Poros Gerakan Mahasiswa Purwakarta menegaskan sikap untuk turun kejalan demi mempertegas keberpihakan mahasiswa kepada masyarakat dengan tuntutan aspirasi sebagai berikut;

1. Menuntut kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kenaikan harga BBM
2. Mendesak kepada pemerintah untuk menolak kenaikan PPN 11 %
3. Mendesak pemerintah untuk menyelesaikan tingginya harga minyak goreng demi stabilnya kebutuhan primer masyarakat

Serta permasalahan daerah yang perlu juga perhatikan yaitu;

1. Menuntut kepada DPRD Purwakarta untuk mengaudit serta mengevaluasi dengan kritis LKPJ Bupati dengan point isu:

a. Pengangguran Pemuda. Dari data BPS 201802021, bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Purwakarta selalu konsisten diangka 20 %, maka perlu ada kebijakan strategis yang berorientasi pada penuntasan masalah pengengguran pemuda.

b. Kesejahteraan. Dari data BPS 2021, masyarakat Purwakarta sebanyak 41,80 % dengan pengeluaran Rp.300.000/kapita/bulan. Sedangkan garis kemiskinan ialah Rp.78.287/kapita/bulan. Artinya, ada sebanyak 41,8 % masyarakat Purwakarta yang terancam kemiskinan.

c. Kesehatan Publik. Kami sangat berpihak pada pelayanan kesehatan yang baik dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat Purwakarta. Jangan biarkan rakyat Purwakarta kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan. Maka dari itu seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk memberikan pandangan tentang penyampaian LKPJ Bupati Purwakarta. Keberpihakan ini menjadi landasan sebagai tanggungjawab aktivitas mahasiwa di Purwakarta, demikian disampaikan koordinator aksi Poros Gerakan Mahasiswa Purwakarta, Miqdad Amr.

Atas berbagai masukan dan harapan dari para Mahasiswa sebagaimana disampaikan pada dialog sambil lesehan tanpa alas itu, satu persatu dari mulai Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Para Ketua Fraksi dan Ketua Komisi memberikan jawaban apa yang dipertanyakan dan disampaikan para Mahasiswa.

“Kami (DPRD-red) sangat berterimakasih atas kedatangan para Mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya dan tentu saja apa yang disampaikan kami akan rekomendasikan ke pusat dan yang menjadi kewajiban kami di DPRD Purwakarta tentunya menjadikan spirit bagi kami untuk lebih mengkritisi kinerja aparatur pemerintah daerah,”kata Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, SM. (Humas Setwan)

Demo BEM se-Purwakarta di Gedung DPRD Berjalan Kondusif Kendati Mahasiswa Sempat Bakar Ban

 

Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Warseno, SE didampingi Sekretaris DPRD, Drs.. H. Suhandi, M.Si saat menerima Unras Aliansi BEM Purwakarta, Senin (11/4/2022)

Purwakarta – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Purwakarta melakukan unjuk rasa (Unras) ke Gedung DPRD Purwakarta, di Jl. Ir. H. Juanda, Ciganea, Senin siang (11/4/2022).

Sebelum menggelar aksinya, para mahasiswa sempat melakukan long march (jalan kaki) dari Kampus STIE Muttaqien di Jalan KK Singawinata hingga pertigaan pintu tol keluar Ciganea. Selanjutnya, mereka menggelar sejumlah spanduk dan berorasi sebelum mereka diterima perwakilan dari pimpinan DPRD dan dari Sekretariat DPRD setempat.

Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Warseno, SE usai menandatangi pernyataan sikap pimpinan DPRD atas tuntutan para mahasiswa didampingi Sekwan, Suhandi dan Koordinator Aliansi BEM Purwakarta, M. Hidayatulloh

Setelah beberapa perwakilan mahasiswa berorasi entah sudah persiapkan atau dapat nemu ban bekas dijalan, mereka pun membakarnya diluar pintu masuk gedung dewan.

Sejumlah polisi wanita (Polwan) dari Mapolres Purwakarta dan dari satuan Dalmas serta aparat kepolisian berpakaian dinas lengkap maupun preman terlihat menjaga ketat pintu masuk sebelum terjadi negosiasi antara mereka (para mahasiswa) diizinkan masuk ke dalam lingkungan kantor DPRD. Aparat kepolisian di bantu dari TNI, Satpol-PP dan petugas Dinas Perhubungan Purwakarta.

Terlihat pula Kapolres Purwakarta, AKBP Suhardi Hery Haryanto bersama Dandim 0619 Purwakarta, memantau langsung jalannya Unjuk Rasa (Unras) mahasiswa.

Awalnya, para mahasiswa enggan masuk ke dalam lingkungan kantor Setwan. Mereka (mahasiswa-red) ingin para anggota dewan menemui mereka diluar gedung tempat mereka berkumpul dan berorasi.

Setelah wakil Ketua DPRD, Warseno, SE dari PDI-P didampingi Sekretaris DPRD, Drs. H. Suhandi, M.Si menemui dan menjelaskan bahwa dirinya mendapat mandat dari pimpinan dewan lainnya yang sedang melaksanakan tugas kunjungan kerja ke luar kota untuk menemui dan mengakomodir tuntutan yang disampaikan para mahasiswa, akhirnya mereka mau memasuki gedung wakil rakyat yang sohor dengan sebutan gedung putih itu.

Alotnya negosiasi ditengah guyuran hujan deras antara para mahasiswa dengan perwakilan anggota DPRD karena para mahasiswa bersikukuh agar para anggota dewan dihadirkan saat itu juga.

Namun keinginan para mahasiswa tidak dapat dikabulkan mengingat para anggota dewan sedang melaksanakan tugas kunjungan kerja keluar daerah dan setelah Wakil Ketua DPRD, Warseno menghubungi para pimpinan dewan lainnya ahirnya disepakati dengan pembicaraan via telpon ke masing-masing pimpinan dewan lainnya yang bersedia menandatangi aspirasi yang disampaikan para mahasiswa.

Adapun tuntutan yang disampiakan oleh para mahasiwa antara lain;

1. Tolak Wacana tiga priode dan penundaan Pemilu 2024.
2. Tolak kenaikan harga BBM
3. Tolak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan
4. Mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dan menjamin ketersediaan minyak goreng

Unras Aliansi BEM mahasiswa se-Purwakarta berlangsung selepas tengah hari dan baru berakhir hingga pukul 19.30 wib tanpa ada ekses kekerasan dan pengrusakan. (Humas Setwan)

Rapat Pansus LKPJ Bupati TA 2021 Kembali Digelar Menghadirkan 6 Pejabat Eselon II dan Kepala BPJS Kesehatan

Anggota Pansus LKPJ Bupati TA 2021 mengadakan rapat dengan sejumlah pejabat eselon II

Purwakarta – Anggota DPRD Purwakarta yang bertugas di Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati ( PANSUS LKPJ Bupati ) Tahun Anggaran ( TA ) 2021 kembali menggelar rapat diruang Gabungan Komisi (Gabkom) lantai II DPRD Purwakarta, Jl. Ir. H. Juanda No.11 Ciganea, Jatiluhur dengan menghadirkan enam pejabat eselon II dan sejumlah pejabat III Pemkab Purwakarta serta Kepala BPJS Kesehatan Purwakarta, Rabu (6/4/2022).

Enam pejabat eselon II yang dihadirkan pada rapat Pansus LKPJ Bupati TA 2021 antara lain;

1. Kepala Dinas Kesehatan, dr. Deni Darmawan, MARS.

2. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, H. Didi Suardi, SH.,M.Si.

3. Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembanguan ( Asda II ), dr. H. Agung Darwis          Suriaatmadja, M.Kes.

4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Drs. H. Sulaeman Wilman, M.Si.

5. Plt. Direktur RSUD Bayu Asih, dr. Deni Darmawan, MARS.

6. Kepala Dinas Pendidikan, Dr. H. Purwanto, M.Pd.

7. Kabag Hukum Setda, Dani Abdurahman, SH, MH.

8. Kabag Adm. Pembangunan Setda, Deden Ramdhan N, ST.

9. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Purwakarta, dr. Ario

Dan para pejabat eselon III ( setingkat Kabid ) di masing-masing OPD yang mendampingi atasanya mengikuti rapat pembahasan bersama anggota PANSUS LKPJ Bupati TA 2021.

Kepala BPJS Kesehatan Purwakarta, dr. Ario ( pakai batik ) ketika memberi penjelasan dihadapan anggota Pansus LKPJ Bupati TA 2021.

Sehari sebelumnya, Selasa (5/4/2022) rapat perdana pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( PANSUS LKPJ Bupati ) Tahun Anggaran (TA) 2021 oleh tim Pansus dilaksanakan bersama Penjabat Sekda (Pj. Sekda) Purwakarta, H. Norman Nugraha.

Suasana rapat yang terpantau dimulai sejak pukul 9.00 Wib pagi hingga lepas waktu Ashar, para anggota PANSUS LKPJ Bupati TA 2021 langsung mencecar sejumlah pertanyaan menyangkut pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pelayanan dan perkembangan kependudukan, Perkembangan Pendidikan serta kepesertaan BPJS bagi masyarakat tidak mampu.

Kendati rapat di laksanakan pada bulan Suci Ramadhan 1443 H tidak mengurangi ketatnya adu argumentasi antara anggota Pansus LKPJ Bupati TA 2021 hasil temuan lapangan para anggota DPRD dengan para kepala OPD yang hadir.

Demikian pun cross chek dilakukan langsung oleh anggota Pansus LKPJ Bupati TA 2021 kepada Kepala BPJS Purwakarta mengingat ditemukan dilapangan kepesertaan BPJS sering ditolak pihak RSU milik Pemda maupun RS Swasta karena Pemkab Purwakarta masih punya tunggakan kepada BPJS Kesehatan.

Tak luput keberadaan Saung Ambu yang dianggap tidak efektif mengingat pendirian Saung Ambu berada di wilayah yang ada Puskesmasnya.

Demikian pula masalah Rumah Sakit milik Pemda pelayanannya lebih rendah dibanding RS Swasta dan diduga adanya oknum di sejumlah Puskesmas mengarahkan perawatan pasien ke Rumah Sakit Swasta ketimbang ke RSUD Bayu Asih milik Pemda.

Rapat Pansus LKPJ Bupati TA 2021 dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Dias Rukmana Praja, SE dari Partai Golkar dan di pandu oleh Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami dari Partai Gerindra.

Anggota Pansus yang hadir antara lain, Ketua Fraksi Gerindra, Zusyef Gusnawan SE., Ketua Komisi IV Said Ali Azmi dari partai Gerindra, Ketua Komisi II Alaikassalam dari PKB, Ceceng Abdul Qodir, S.Pd.I dari PKB, Ketua Fraksi PDI-P Lina Yuliani, Ketua Komisi I Hj. Ina Herlina dari PDI-P., Ketua Fraksi PKS., H. Dedi Juhari dan Agus Sugianto dari PAN. (Humas Setwan)

DPRD Purwakarta Menggelar Rapat Perdana Pansus LKPJ Bersama Pj. Sekda TA 2021

Rapat Pansus LKPJ dalam rangka Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2021

PURWAKARTA - Panitia Khusus  Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( PANSUS LKPJ) Bupati Tahun Anggaran (TA) 2021 mulai dibahas anggota DPRD Purwakarta bersama tim dari Pemkab Purwakarta yang dipimpin langsung Penjabat Sekretaris Daerah ( Pj. Sekda ) Kabupaten Purwakarta, H. Norman Nugraha, di ruang Gabungan Komisi (Gabkom) lantai II DPRD Purwakarta, Jl. Ir. Juanda, Ciganea, Jatiluhur, Senin siang (05/04/2022).

Rapat Pansus LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2021, dipimpin langsung oleh Ketua Pansus LKPJ Bupati, Dias Rukmana Praja, SE dari Partai Golkar yang juga Ketua Komisi III dan Wakil Ketua Pansus PKPJ Bupati, Haerul Amin ( Demokrat ).

Rapat  Pansus LKPJ Bupati dipandu oleh Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami dari partai Gerindra dengan anggota Pansus yang hadir antara lain, Ketua Fraksi Gerindra Zusyef Gusnawan, SE., Ketua Komisi IV Said Ali Azmi dari partai Gerindra, Ceceng Abdul Qodir dari PKB, Ketua Fraksi PDI-P, Lina Yuliani., Ketua Komisi I Hj. Ina Herlina dari PDI-P., Ketua Fraksi PKS., H. Dedi Juhari dan Agus Sugianto dari PAN.

Anggota Pansus LKPJ Bupati TA 2021

Sementara dari Pemkab Purwakarta hadir Kabag Adm.Pembangunan Setda, Deden Ramdhan N, ST., serta Kabag Risdang, Ari Syamsurizal, SH. M.Kn dari Sekretariat DPRD Purwakarta.

Wakil Ketua DPRD Purwakarta Sri Puji Utami mengawali rapat mengucapkan selamat atas pelantikan Pj. Sekda H. Norman Nugraha, “Yang terhormat pak Pj. Sekda Pak Norman wilujeung melaksanakan tugas baru semoga amanah, sehat selalu, koordinasinya semakin baik, juga yang saya hormati pak Deden Kabag Adm Pembangunan Setda yang saya hormati Kabag Risdang Setwan dan seluruh jajaran. Alhamdulillah pada siang ini kita akan memulai rapat perdana pembahasan LKPJ Tahun Anggaran (TA) 2021. Insya Alloh, Alloh memberikan kepada kita kekuatan lahir bathin dan kesehatan sehingga kita bisa membahas , kita bisa menyelesaikan tugas ini,”demikian disampaikan Sri Puji Utami mengawali pembukaan rapat perdana Pansus LKPJ Bupati TA 2021.

Selanjutnya, Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami menjelaskan, karena pembahasan LKPJ dibatasi oleh waktu dimana pada tanggal 31 Maret 2022 yang lalu Bupati Purwakarta sudah menyampaikan dalam  rapat paripurna dan kami di Banmus sudah menjadwalkan rapat paripurna penyampaian rekomendasi hasil kerja panitia khusus  LKPJ ini.

Acara ini, menurut bu Puji, demikian sapaan Wakil Ketua DPRD Purwakarta Sri Puji Utami dikantornya, kegiatan pembahasan LKPJ Bupati merupakan kegiatan rutin tahunan DPRD melaksanakan ini, “Tapi tentu saja dengan kondisi dan situasi yang berbeda.  Tahun 2021 kita masih dalam situasi pandemic covid-19 banyak hal program dan kegiatan pembangunan masih kita tunda karena tentu saja kita masih fokus kepada pemulihan ekonomi, mengatasi pandemik,”kata bu Puji.

Puji berharap, mudah-mudahan pandemik ini cepat berlalu, dan kedepan menjadi endemic masuk pada hidup yang normal seperti biasa . Saya kira hasil pansus nanti akan merekomendasikan  berbentuk catatan atau rekomendasi yang sifatnya strategis akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya. 

Dan setiap tahun, lanjut Puji, DPRD menyampaikan catatan-catatan strategis atau rekomendasi . DPRD dalam kesempatan yang lain juga pernah berbicara tentang bagaimana tindak lanjut catatan strategis yang sudah DPRD sampaikan kepada pemerintah daerah.

Pj. Sekda H. Norman Nugraha menghadiri rapat Pansus LKPJ Bupati TA 2021

Namun demikian mudah-mudahan setiap tahun catatan startegis atau rekondasi dari DPRD juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah. “Terlebih lagi, hari ini sebenarnya saya pak Sekda, lebih khusus saya kira pansus hari ini karena kami di DPRD Juga sedang membahas tigas Raperda yang memang belum tuntas masih terikat dengan Pansus masing-masing,”Sri Puji Utami membeberkan padatnya kegiatan anggota DPRD Purwakarta belakangan ini.

“Saya kira ini karena kesempatan pertama rapat LKPJ Bupati saya perkenalkan dulu Pak Dias seabagai ketua Pansus LKPJ. Wakil Ketua Pansus pak Haerul Amin yang lainnya anggota. Sebelum kepada anggota Pansus saya memberi kesempatan kepada pak Sekda untuk menyampaikan pemaparannya kemudiaan akan dijadwalkan kembali pada rapat berikutnya. Insya Alloh waktunya mencukupi,”demikian Sri Puji Utami. (Humas Setwan)

Sekretariat DPRD Purwakarta Laksanakan Taddarus dan Doa Bersama Selama Ramadhan 1443 H

Sekretaris DPRD Purwakarta, Drs. Suhandi, M.Si didampingi staff Setwan melaksanakan Taddarus dan Do'a bersama di Mushola Setwan, Senin (4/4/2022)

Purwakarta - MEMASUKI hari ke 2 bulan suci Ramadhan 1443 H, para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat melaksanakan Taddarus dan Do’a bersama. 

Pelaksanaan Taddarus dan Do’a selama bulan suci Ramadhan 1443 H berdasarkan Surat Edaran Bupati Purwakarta tentang Pelaksanaan Taddaarus dan Doa Bersama tahun 1443 H / 2022 M Nomor: KPG.03.01.01/987-Kesra/2022 di laksanakan di kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.

Sekretariat DPRD Purwakarta, melaksanakan kegiatannya di Mushola di lingkungan kantor Setwan. 

Tampak hadir Sekretaris DPRD, Drs. H. Suhandi, M.Si, para pegawai ASN dan Non ASN melaksanakan kegiatan Taddarus dan Doa bersama sebagaimana Surat Edaran Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, Senin (4/4/2022)

Sementara isi surat edaran yang diperoleh redaksi media ini menyebutkan; Dalam rangka mengisi kegiatan ibadah di bulan Suci Ramadhan 1443 H/2022 M sebagai ikhtiar menuju ridho Allah SWT. Dengan ini kami sampaikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, BUMD, dan Kecamatan agar melaksanakan Taddarus dan Doa bersama di kantor masing-masing . Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan mulai pada pukul 07.00 s/d 08.00 WIB. (Humas Setwan)

Ketua DPRD Pimpin Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian LKPJ Bupati Purwakarta TA 2021

PURWAKARTA – Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, SM memimpin langsung jalannya Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2021, Kamis (31/3/2022) di ruang rapat utama gedung DPRD Purwakarta, Jl. Ir. H. Juanda, Ciganea, Jatiluhur.

Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, SM dari partai Golkar dalam memimpin rapat didampingi tiga wakil Ketua DPRD Purwakarta yaitu Sri Puji Utami dari partai Gerindra, Hj. Neng Supartini, S.Ag dari partai PKB dan Warseno, SE dari partai PDI-P.

Pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2021 dihadiri lengkap 7 fraksi yang ada di DPRD Purwakarta yaitu, F. Golkar, F. Gerindra, F. PKB, F. PDIP, F. PKS, F. DPN (gabungan partai DEMOKRAT, PPP dan NASDEM ), F. Berani (gabungan partai BERKARYA, PAN dan HANURA).

Juga dihadiri langsung Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika dan Wakil Bupati H. Aming, SM beserta para pejabat eselon II (setingkat Kepala Dinas dan staff ahli Bupati), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI-Polri, tokoh masyarakat dan pejabat instansi vertical lainnya. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2021 juga diikuti oleh para pejabat di Kecamatan dan Desa melalui zoom.

Ketua DPRD Purwakarta yang memimpin rapat paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2021 menjelaskan, dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 71 ayat (2) bahwa Kepala Daerah menampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka berdasarkan dalam hal tersebut Sekretaris Daerah melalui surat nomor: KU.03/968-ADBANG/2022 telah menyampaikan surat perihal penyampaian dokumen LKPJ dan permohonan agenda siding paripurna LKPJ Bupati Purwakarta TA 2021.

“Yang mendasari dilaksanakannya rapat paripurna pada hari ini, penyampaian LKPJ Bupati adalah untuk memenuhi kewajiban konstitusional Bupati selaku Kepala Daerah kepada DPRD sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat ayat (1) dan pasal 207 ayat (20) huruf B Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban kepada DPRD, ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup, materi dan mekanisme pembahasan LKPJ Bupati akhir tahun anggaran diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan,”demikian disampaikan Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, SM

Menurut Ahmad Sanusi, pada pasal 15; Bahwa ruang lingkup LKPJ mencakup hasil penyelengaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Dan di Pasal 20 ayat (1) mengatur mengenai muatan materi, yakni bahwa paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima, DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan;

Capaian kinerja program dan kegiatan; dan

Pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Pasal 20 ayat (2): Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:

Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;

Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan

Penyusuanan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis Kepala Daerah

Selanjutnya, Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, SM dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1443 H tahun 2022, bulan dimana Allah SWT memberikan keberkahan, ampunan, rahmat serta kasih sayangnya, “Maka dari itu semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah SWT dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini. Dan semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan ridho-nya kepada kita sekalian, sehingga segala niat baik, pengabdian dan berbagai ikhtiar yang kita tempuh diharapkan senantiasa bernilai ibadah serta mampu memberikan manfaat yang berlipat ganda bagi kemajuan masyarakat Kabupaten Purwakarta. Mari bersama-sama menjadikan Purwakarta Istimewa,”tutup Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi. (Humas Setwan)