Ketua DPRD Purwakarta Pimpin Rapat Paripurna LKPJ Bupati TA 2022

Rapat Paripurna DPRD Kab.Purwakarta dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2022 (Foto: Muhammad Hikmah- Humas Setwan) 

PURWAKARTA - DPRD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat mengadakan rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungajawaban (LKPJ) Bupati akhir tahun, Tahun Anggaran (TA) 2022, Kamis (30/3/2023).

"Diawali dengan mengucapkan Bismillah Hirrohmannirohim, pada hari ini. Kamis 30 Maret 2023, rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta Kami nyatakan dibuka,"demikian pimpinan rapat paripurna penyampaian LKPJ Bupati TA 2023 resmi dibuka oleh Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, SM yang mempin rapat hari itu. 

LKPJ adalah keterangan laporan berupa informasi penyelenggara pemerintahan selama satu tahun anggran atau akhir masa jabatan yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD, H. Ahmad Sanusi, SM (F. Golkar) didampingi Wakil Ketua (Waka) DPRD  Sri Puji Utami (F. Gerindra), Hj. Neng Supartini, S.Ag (F. PKB)., dan Waka DPRD Warseno, SE (F. PDIP). Rapat Paripurna penyampaian LKPJ Bupati TA 2023 dimulai tepat pukul 10.00 Wib.

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika pada keterangan penyampaian LKPJ Bupati TA 2022 menjelaskan banyak keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta di tahun 2022, "Pemkab Purwakarta selama tahun 2023 telah meraih 98 penghargaan diantaranya Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK Jabar sebanyak tujuh kali berturut-turut,"kata Bupati Purwakarta, Anne saat menyampaikan keterangan LKPJ dihadapan pimpinan dan anggota DPRD Purwakarta.

Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dan tamu undangan pada rapat Paripurna LKPJ Bupati TA 2022, Kamis (30/3/2023) Foto: Muhammad Hikmah - Humas Setwan

Menurut Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika yang akrab disapa Ambu Anne Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purwakarta Tahun Anggaran 2022 disusun sedemiian rupa dengan mengusung tema “Memantapkan Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Daerah Berkelanjutan”

Adapun program prioritas pembangunan dalam LKPJ tahun 2022 diarahkan pada :

Peningkatan SDM yang berkualitas dan berwawasana lingkungan

Pemulihan Ekonomi dan Perlindungan Sosial Masyarakat

Peningkatan Penyelenggaraan good governance yang berbasis IPTEK

Peningkatan infrastruktur dasar perekonomian masyarakat

Permasalahan pembangunan yang dihadapi kedepan akan penuh dengan tantangan, seiring dengan banyaknya tuntutan dan dinamika pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Meski begitu, saya berharap sinergitas yang selama ini terjalin antara Pemkab dan DPRD Kabupaten Purwakarta dapat terus terjaga dan ditingkatkan untuk mewujudkan Purwakarta istimewa,"harap Ambu Anne.

Perlu diketahui, penyampaian LKPJ merupakan Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada Peraturan Pemerintah tersebut, dinyatakan pada Pasal 19 ayat 1 bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. (Humas Setwan)

Pimpinan dan Anggota DPRD Purwakarta Serta Sekwan Melaksanakan Medical Check Up

Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, SM saat melaksanakan Medical Check Up. Foto: Rani Tresnawulan Puspita, S.I.Kom

PURWAKARTA - Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta terdiri dari Ketua DPRD, H. Ahmad Sanusi, SM, Wakil Ketua Sri Puji Utami, Hj. Neng Supartini, S.Ag, dan Wakil Ketua DPRD Warseno, SE serta para pimpinan komisi, para ketua fraksi dan anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dan Sekretaris DPRD, Drs. H. Suhandi, M.Si melaksanakan Medical Chek Up, diruang rapat paripurna gedung DPRD Purwakarta, Jl. Ir. H. Juanda, Ciganea, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (16/3/2023).

Medical check-up dilaksanakan bagi para poltisi yang kini sebagai anggota legislatif di DPRD Purwakarta itu, menurut dokter Arieco selain memeriksa kesehatan para pimpinan dewan, juga kepada seluruh anggota DPRD Purwakarta. MCU dilaksanakan bagi pimpinan dan anggota DPRD Purwakarta dilakukan setiap tahun untuk melihat kondisi kesehatan badan seseorang.

“Sejauh ini kami (tim medis) belum menemukan indikasi gejala penyakit yang serius dikalangan pimpinan dan anggota DPRD serta Sekwan Purwakarta. Pemeriksaan kesehatan ini untuk mengetahui gejala penyakit agar lebih awal terdeteksi sebelum keluarnya gejala. Pemeriksaannya dari ujung kepala hingga ujung kaki kita periksa, termasuk ambil darah,”kata Dr. Arieco, Kamis (16/3/2023) disela kegiatan memeriksa kesehatan para anggota legislatif di ruang rapat utama gedung DPRD Purwakarta. Pelaksanaan medical check-up kepada pimpinan dan anggota DPRD Purwakarta dilaksanakan mulai pukul 09.00 hingga selesai. 

Sekretaris DPRD Purwakarta, Drs. H. Suhandi, M.Si sedang melaksanakan Medical Chek Up. (Foto: Rani Tresnawulan Puspita, S.I.Kom - Humas Setwan)

Menurut Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, SM - politisi Partai Golkar - yang ditemui di sela pelaksanaan MCU, Kamis (16/3/2023) mengatakan, pemeriksaan MCU rutin dilaksanakan setiap tahun secara periodik. "Pimpinan dan anggota DPRD Purwakarta diharuskan mengikuti Medical Check Up,"kata Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, SM yang akrab disapa H. Amor.

Dari keterangan yang diperoleh dari Koordinator Tim Medis, Bidan Siska dari Rumah Sakit Bhakti Husada dengan 9 orang yang membantu keperluan yang dibutuhkan para pimpinan dan anggota DPRD Purwakarta dalam melaksanakan MCU hari ini. "Kalau dokter nya dr. Arieco dan dibantu 9 orang tenega medis,"kata Bidan Siska.

Jenis Pelayanan Medical Chekup meliputi pemeriksaan TTV, Pemeriksaan dokter, pengambilan sampel darah, pengambilan sampel urine, pemeriksaan rontgen thorax, pemeriksaan EKG. (Humas Setwan)

Kali Kedua Menolak dikunjungi, Komisi III DPRD Purwakarta Sidak ke PT. Assa Paper

Ketua Komisi III Hidayat (Kemeja Pulkadot Merah Hitam) saat Sidak PT. Assa Paper. 

Purwakarta - Komisi III DPRD Purwakarta lakukan Sidak (Inspeksi Mendadak) Ke PT. Assa Paper yang terletak di Jalan Raya Cibatu, Desa Ciparungsari Kecamatan Cibatu Rabu 15 Maret 2023. 

Komisi III yang mengikuti Sidak antara lain, Ketua Komisi III Hidayat, S.Th.I, Wakil Ketua H. Asep Abdulloh, Sekretaris Rifky Fauzi, S.H beserta Anggota Komisi III H. Asep Nuryani, S.Th.I, H. Ahmad Sumitha Sutjana, BE, Lina Yuliani, Neneng Sri Kustinah dan Hj Tuti Rohayati, S.H serta didampingi oleh Sekretaris Camat Cibatu, Kosasih. 

Perlu diketahui Komisi III melalui Sekretariat DPRD sudah dua kali menyurati PT. Assa Paper untuk melakukan Kunjungan Kerja perihal Pengelolaan Limbah, Industri, B3 dan Domestik berdasarkan surat aduan masyarakat. Namun dari Pihak PT. Assa Paper menolak dikunjungi oleh Komisi III dengan berbagai alasan. 

Kedatangan Komisi III membuat PT. Assa Paper gelagapan dan panik, sehingga Komisi III hanya diterima selevel Staff, disamping ruangan pos security. "Kenapa Kunjungan Kerja Kita (red-Komisi III DPRD Purwakarta) selalu ditolak? Apa alasan nya? Ini sudah dua kali kita ditolak. " Ungkap Hidayat dengan nada meninggi. 

"Kita disini hanya melakukan pengawasan sebagaimana Tupoksi Kami di Komisi III Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 dan Domestik, bukan untuk apa-apa. Kalaupun ada yang salah, maka kami akan beritahu seperti apa yang benar. Justru dengan terjadi penolakan ini, Kami malah curiga bahwa PT. Assa Paper dalam pengelolaan limbah B3 melakukan hal yang tidak baik yang mengarah kepada pengrusakan alam dan merugikan masyarakat." Ujar Rifky Fauzi. Staff yang ditugasi oleh Manajemen PT. Assa Paper meminta maaf pada Komisi III, karena belum bisa menerima kunjungan kerja. Dikarenakan ada faktor non teknis seperti mesin off. 

Setelah Sidak, Komisi III berencana akan mengirimkan kembali Surat Kunjungan Kerja ke PT. Assa Paper dengan mengundang pejabat setempat seperti Camat, Lurah dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai Leading Sector. (Humas Setwan) 

Pembina Apel : Selalu Jaga Etika

Pembina Apel saat memberikan arahan

Purwakarta - Pegawai Sekretariat DPRD ASN maupun Non ASN kembali melakukan kegiatan rutin Apel Senin Pagi di halaman Gedung Sekretariat DPRD, Jl. Ir. Djuanda , Ciganea, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta (13/03/2023).

Pembina Apel kali ini adalah Ari Syamsurizal, S.H., M.Kn (Kepala Bagian Risalah dan Perundang-undangan) dan Pemimpin Apel M. Harry Fadly Solih, S.H (Penyusun Rancangan Undang-undang). 

Pembina Apel memberikan arahan mengenai Etika. Etika yang dimaksud adalah perilaku sopan santun kepada yang lebih tua atau sebaliknya. Hal yang harus diterapkan pada lingkungan kerja maupun diluar lingkungan kerja.   

Pemberian Hadiah Pendamping Reses Terbaik
Foto: Rani Tresnawulan

Tak hanya itu, Pembina Apel pun memberikan pesan kepada seluruh Pegawai untuk menjaga Etika Birokrasi saat menjalankan tugas individu dan tugas perbagian, sehingga tercapai kinerja yang maksimal.

Diakhir Apel, Pembina mengumumkan Pendamping Reses yang dinilai Baik dalam hal pelaksanaan maupun administrasi. Apresiasi ini agar memacu Pendamping Reses yang lain agar lebih baik dalam pelaksanaan dan tertib administrasi. (Humas Setwan) 

Ketua DPRD minta Dinas PUTR Segera Cari Solusi Terkait Ambruknya Jembatan Citamiang

 

Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, SH (pakai kacamata), didampingi ketua Komisi III Hidayat, S.Th.I (pakai batik), Sekretaris Komisi III Rifky fauzi (pakai topi), dan wakil Ketua Komisi III Asep Abdulloh (Sebelah ketua DPRD)

PURWAKARTA - Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, H. Ahmad Sanusi, SM memimpin Rapat Kerja (Raker) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Ruang (PUTR), Camat Bungursari dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), di ruang Gabungan Komisi lantai II gedung DPRD Purwakarta, Jl. Ir. H. Juanda, Ciganea, Jatiluhur, Rabu (8/3/2023).

Raker juga dihadiri Ketua Komisi III DPRD Purwakarta, Hidayat, S.Th.I, Wakil Ketua Komisi III Asep Abdulloh, Sekretaris Komisi III Rifky Fauzi, SH dengan Dinas PUTR, Camat Bungursari dan BKAD membahas amblasnya Jembatan Citamiang yang longsor pada Selasa (7/3/2023) mengakibatkan akses penghubung dari Desa Cibungur, Kecamatan Bungursari  ke Desa Cikumpay Kecamatan Campaka terputus mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu.

"Saya minta penjelasan dari Dinas PUTR status jembatan itu dibangun oleh pihak Pemda atau pihak pengembang perumahan. Kalau oleh pihak pengembang bagaimana statusnya, apakah sudah dilimpahkan ke Pemda. Sebab, Ini terkait dengan anggaran pemeliharaan dan ketika nanti jembatan itu akan diperbaiki atau dibangun jembatan baru. Terlepas dari status jembatan, saya minta saat ini agar pihak Pemda melaui Dinas PUTR agar segera mencari solusi mengingat untuk kepentingan masyarakat yang kini terhambat akibat putusnya akses jalan penghubung,"kata Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, SM.   

"Saya sudah pernah bicara dengan pihak pengembang perumahan minta jembatan itu dihibahkan ke pihak Pemkab. Tapi, dokumennya tidak ada. Dengan kejadian ini stake holder (pemangku kebijakan) harus segera mengambil langkah (solusi) segera,"pinta Ahmad Sanusi yang akrab disapa H. Amor.

"Saya sangat miris setelah kejadian itu, masyarakat langsung membuat jembatan dari bambu. Karena disana penduduknya kebanyakan karyawan. juga dilalui oleh siswa yang bersekolah di Kecamatan Bungursasi. Jangan sampai jembatan darurat yang dibuat terbuat dari bambu oleh masyarakat malah nanti menimbulkan masalah baru,"katanya lagi mengingatkan. 

Kepala Dinas PUTR, Ryan Oktavia pada Rapat Kerja dengan komisi III DPRD Purwakarta

Sementara Ketua Komisi III, Hidayat merasa kecewa atas tidak bisa hadirnya Sekda Purwakarta Norman Nugraha mengingat raker menyangkut pengambilan keputusan kebijakan yang harus diambil oleh pengambil kebijakan. Kami dari Komisi III sudah mendengar ambruknya jembatan itu, tadi kami akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Alhamdulillah pak Ketua (Ketua DPRD-red) langsung respon dan meminta untuk Raker. Harapan saya, yang hadir minimal pak Sekda agar menghasilkan kebijakan. Langkah-langkah strategisnya seperti apa dan harus dieksekusi agar ada keputusan. Tapi saya memaklumi mengingat pak Sekda sedang ada kegiatan diluar daerah. Semoga rapat ini bisa menghasilkan solusi,"kata Ketua Komisi III Hidayat dari Fraksi PKB.

Hidayat menyoroti Pemkab yang dinilai tidak konsisten dengan perencanaan. "Ada kejadian sudah lama dari tahun 2020 tidak bisa diperbaiki, sehingga jalan terputus. Maysrakat berinisiatif dengan kerja bhakti bikin jalan antara Desa Sukamulya dengan Penyindangan,"beber Hidayat.

Sekretaris Komisi III, Rifky Fauzi meminta secara teknis ada di Pemda yang terpenting agar warga bisa beraktifitas. "Saya berharap dan meminta Pemda dalam waktu dekat ada eksen. Semoga rapat ini membuahkan hasil yang menjadi harapan masyarakat. Secara teknis silahkan Pemda. Harus secepatnya,"kata Rifky Fauzi.

Wakil Ketua Komisi III, Asep Abdulloh agar semua pihak sama memperjuangkan, mengingat ada anak sekolah yang harus dipikirkan,"Tolong segera direalisasikan. Kita minta prioritas, karena jalan itu jalan Pemda. Perosalannya bagaimana memecahkan persoalan ini, bagaimana caranya. Demikian pandangan saya pak Ketua,"kata Asep Uwoh sapaan Asep Abdulloh

Kepala Dinas PUTR, Ryan Oktavia menjelaskan hasil kajian Badan Fulkanologi mengeluarkan surat ada beberapa titik rawan bencana. "Di Purwakarta dari hasil kajian Badan Fulkanologi ada beberapa titik rawan bencana. Itu perlu kajian. Tapi terimakasih atas gerak cepat pak ketua dan dewan atas kejadian ambruknya jembatan itu."kata Kepala Dinas PUTR Ryan.  

Ryan menjelaskan jembatan yang ambruk itu merupakan jembatan yang dibangun oleh pihak ketiga dan sampai sekarang belum diserahkan ke Pemkab Purwakarta, artinya belum menjadi aset Pemkab Purwakarrta"Persoalannya pengembang yang membangun jembatan itu sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya. Kalau kita bangun kembali atau perbaiki jembatan itu relugasinya seperti apa,"ujar Ryan.  Camat Bungursari, Wawan Darmawan memberi masukan agar jembatan yang longsor itu bukan diperbaiki tapi dibangun permanen, "Setalah saya mendapat informasi sekitar pukul 10 30, langkah-langkah n memasang police line. Kalau pake jembatan sementara akan lebih rawan. yang perlu ditangani saat ini bagaimana anak anak yang sekolah bisa ke sekolahnya dengan lancar, walau jauh supaya disiapkan aparat dari Pemda yang mengarahkannya. Bisa difasilitasi kendaraan oleh Pemda karena butuh ongkos yang besar. agar tidak terlambat masuk sekolah dan sekolah menyesuaikan jam masuk sekolah pada anak-anak yang terdampak robohnya jembatan, saran Camat Bungursari, Wawan Darmawan. (Humas Setwan)

Sekwan Sosialisasikan Penggunaan Aplikasi Kerjasama Media Kepada Para Ketua Organisasi Wartawan di Purwakarta

Sekretaris DPRD Drs. H. Suhandi, M.Si saat mensosialisasikan aplikasi kerjasama media dengan setwan, Rabu (8/3/2023). Foto: Vena - Humas Setwan

PURWAKARTA - Sekretaris DPRD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mengadakan pertemuan dengan seluruh pimpinan Organisasi Wartawan yang ada di Kabupaten Purwakarta dalam rangka memperkenalkan program kerjasama media dengan Sekretariat DPRD menggunakan jaringan aplikasi, diruang Gabungan Komisi lantai II gedung DPRD Purwakarta, Jl. Ir. H. Juanda no.11 Ciganea, Jatiluhur, Rabu (8/3/2023).

Pertemuan dipimpin langsung oleh Sekretaris DPRD, Drs. H. Suhandi, M.Si didampingi Kabag Risalah dan Perundang-undangan (Risdang) Ari Syamsurizal dengan menghadirkan pihak penyedia jasa aplikasi.

Pada kesempatan tersebut, Sekwan Suhandi menjelaskan bahwa untuk kerjasama antara media dengan pihak Sekretariat DPRD pada Tahun Anggaran (TA) 2023 ini menggunakan aplikasi.

Para ketua organisasi wartawan yang mengikuti sosialisasi penggunaan aplikasi kerjasama media dengan Setwan. Foto: Vena - Humas Setwan

"Bagi teman-teman wartawan yang mau mengikuti kerjasama wajib mendaftarkan medianya melalui aplikasi yang sudah kita siapkan,"demikian disampaikan Sekwan Suhandi.

Mengenai undangan mengapa disampaikan hanya kepada para ketua organisasi wartawan agar lebih efektif yang selanjutnya para ketua organisasi wartawan memberikan penjelasan dan pemberitahuan kepada para anggota di masing-masing organisasinya.

"Setelah pertemuan ini kami harap para ketua organisasi wartawan untuk menjelaskan kepada para anggotanya masing-masing dari hasil pertemuan ini,"ucap pak Sekwan - panggilan Sekretaris DPRD Drs. H. Suhandi, M.Si biasa disapa dikantornya. (Humas Setwan)

Anggota DPRD Purwakarta dari Fraksi Golkar Mengikuti Pendidikan Politik

 

Dari kiri; Yulian Irsyafri, SM., H. Muhtarom, M.Pd., Hj. Putriarti Putik Harumawangi, SE., Hj. Tuti Rohani, SH., H. Ahmad Sanusi, SM., Hj. Enah Rohanah., Lina Nur Silvia Lestrari, A.Md., Rahman Abdurrahman, S.Pd., H. Oja Sutisna dan Dias Rukmana Praja, SE

PURWAKARTA - Sebanyak 11 anggota DPRD Purwakarta, Jawa Barat, dari Fraksi Golkar mengikuti Pendidikan Politik selama dua hari, bertempat di Aula Anven Water Park, Jl. Jendral Ahmad Yani Purwakarta, Jumat (3/3/2023)

Kegiatan Pendidikan Politik (Dikpol) dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Purwakarta. Ke-11 Anggota DPRD Purwakarta dari Fraksi Partai Golkar Purwakarta yang mengikuti tersebut Dikpol Ketua Fraksi Hj. Enah Rohanah, Wakil Ketua Yulian Irsyafri, SM., Sekretaris Dias Rukmana Praja, SE. , anggota F. Golkar masing-masing H. Ahmad Sanusi, SM., *H. Muhtarom, M.Pd*., H. Oja Sutisna., Hj. Tuti Rohani, SH., Anita Diana, Rahman Abdurrahman, S.Pd., Hj. Putriarti Putik Harumawangi, SE. dan Lina Nur Silvia Lestrari, A.Md.

Menurut Fasilitator Diklat Fungsionaris Partai Golkar, Sape'i, Dikpol bagi fungsionaris Partai Golkar itu dilaksanakan selama 2 hari sejak 2 Maret - 3 Maret 2023. "Kegiatan Dikpol partai Golkar Kabupaten Purwakarta ini diperuntukan bagi fungsionaris Golkar baik yang lama maupun yang baru,"kata kang Pe'i Sapaan Sape'i kepada wartawan media ini, dilokasi kegiatan, Jumat (3/3/2023).

Dikatakannya, Dikpol bertujuan memberikan pemahaman kepada fungsionaris yang lama maupun yang baru bagaimana etika berpolitik, cara membesarkan organisasi, cara bagaimana loyalitas terhadap organisasi.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRDPurwakarta, Hj. Enah Rohanah (baju putih) saat mengikuti Pendidikan Politik (Dikpol) yang diselenggarakan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Purwakarta bertempat di aula Anven Water Park, Jumat (3/3/2023). Foto: Rani Tresnawulan Puspita, S.I.Kom - Humas Setwan

"Yang sekarang duduk sebagai anggota DPRD Purwakarta dari fraksi Golkar wajib mengikuti kegiatan ini. Dikpol ini juga bertujuan selain para fungsionaris yang kelak ingin mencalonkan menjadi anggota legislatif, "Para peserta yang ditunjuk mewakili partai didaerahnya masing-masing ditugaskan untuk membesarkan oraganisasi dan membesarkan partainya,"katanya.

Saat dilaksanakan kegiatan Dikpol Partai Golkar, pada pembukaan yang dilaksanakan pada hari Kamis 2 Maret 2023 dibuka oleh Sekretaris DPD I Partai Golkar Jawa Barat, Iswara dengan pemateri dari DPP Partai Golkar yang kini duduk sebagai anggota DPR RI, Dedi Mulyadi, demikian dikatakan Sape'i.

Perlu diketahui, Partai Golkar Kabupaten Purwakarta pada pemilihan Legilatif 2019, partai berlambang pohon beringin ini memperoleh kursi terbanyak di DPRD Purwakarta yakni 11 dari 45 Kursi di DPRD Purwakarta. (Humas Setwan)

Komisi IV DPRD Purwakarta Menerima Audiensi Pospera Terkait Jam Masuk dan Seragam Sekolah

 

Sekretaris Komisi IV DPRD Purwakarta, Ir. H. Moh. Arief Kurniawan, MM dari Fraksi PKS (pakai peci hitam) didampingi anggota Komisi IV Muhsin Junaedi dari Fraksi Berani dan Zaenal Arifin yang akrab disapa Bentar dari Fraksi PKB dan Kadisdik Dr. H. Purwanto, M.Pd (pakai iket kepala) saat menerima audiensi Pospera, Rabu (1/3/2023)

PURWAKARTA - Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menerima audiensi Dewan Pimpinan Cabang Posko Perjuangan Rakyat (pospera) terkait dengan Perbup nomor 69 tahun 2015 tentang Pendidikan berkarakter, Rabu 01 Maret 2023.

Pengurus dan anggota Pospera yang dipimpin Ketua DPC Pospera Kabupaten Purwakarta, Sutisna Sonjaya diterima oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Purwakarta Ir. H. Arief Kurniawan, MM (F.PKS), Zaenal Arifin yang akrab disapa Bentar dari F. PKB dan Muhsin Junaedi dari F. Berani  (gabungan partai Berkarya, PAN dan Hanura) 

Hadir pada audensi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Dr. H. Purwanto M.Pd beserta pejabat utama Disdik dan beberapa Kepala Sekolah serta pengurus MKKS SMP.

Kedatangan pengurus dan anggota Pospera terkait penggunaan seragam sekolah SD dan SMP yang menggunakan seragam pramuka pada hari Senin dan juga persoalan jam masuk sekolah yang di pandang terlalu pagi.

Menurut Ketua DPC Pospera Purwakarta Sutisna Sonjaya, Peraturan Bupati (Perbup) nomor: 69 tahun 2015 dianggap bertentangan dengan Permendikbudristek nomor: 50 tahun 2022 dimana pada salah satu pasalnya menyatakan, "Pakaian seragam nasional dikenakan paling sedikit setiap hari Senin dan Kamis serta pada hari pelaksanaan upacara bendera,"kata Sutisna.

"Seragam Pramuka dan khas sekolah yang digunakan pada hari yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah berbeda dengan yang ada di Perbup nomor: 69 tahun 2015 pada Bab V pasal 9. Disana tertuang salah satu poin-nya menyebutkan seragam sekolah hari Senin menggunakan seragam pramuka. Nah, cantolan Perbup tersebut ke mana nginduknya, karena berbeda dengan aturan yang lebih tinggi yaitu Permendikbudristek, tolong jelaskan pak Kadisdik,"ujar Sutisna.

Ketua Pospera, Sutisna (paling kiri) beserta pengurus Pospera saat audiensi dengan anggota Komisi IV DPRD Purwakarta, Rabu (1/3/2023) Foto: Rani Tresnawulan Puspita, S.I.Kom - Humas Setwan

Demikian halnya soal jam masuk sekolah. Sudah beberapa tahun kebelakang hingga saat ini untuk jenjang pendidikan SD dan SMP jam masuk sekolah pukul 06.00 wib. Padahal di Perbup nomor: 69 tahun 2015 di sebutkan untuk daerah perdesaan jam 06.30 Wib. Sedangkan untuk wilayah perkotaan pukul 07.00 Wib. 

"Menurut hemat kami wajar kalau Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta tidak menjalankan Perbup dan Permendikbudristek,"kata Sutisna lagi

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Purwanto menjelaskan soal seragam sedang dikonsultasikan dengan kementrian pendidikan. Sedangkan soal jam masuk sekolah Fluktuatif. Artinya jam masuk sekolah disesuaikan dengan alamat anak didik dan sekolah. "Kalau soal jam masuk sekolah itu fluktuatif artinya jika dipandang mengandung risiko takut terlambat datang sehingga anak didik berangkat sekolah terlalu pagi maka pihak sekolah menyesuaikan jam masuk sekolah. Kalau ada hal-hal yang kasuistik tolong laporkan ke saya dimana alamat anak didik dan sekolahnya agar saya bisa meninjau ke lokasi supaya saya bisa memberikan arahan kepada Kepala Sekolahnya agar menyesuaikan,"jawab Kadisdik Purwakarta, Purwanto. *(Humas Setwan) *

Murid SDIT Al Bina Purwakarta Mengadakan Outing Class ke DPRD

Sekretaris Komisi IV DPRD Purwakarta, Ir. H. Arief Kurniawan, MM pakai peci) saat menerima kunjungan guru dan murid SDIT Al Bina, Rabu 1 Maret 2023.
Foto: Rani Tresnawulan Puspita, S.I.Kom - Humas Setwan. 

PURWAKARTA- Sebanyak 93 murid kelas VI dari SDIT Al Bina Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mengadakan Outing Class ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Rabu (1/3/2023).

Kedatangan para murid dan guru SDIT Al Bina dipandu oleh koordinator guru SDIT Al Bina Febriana diterima oleh sekretaris Komisi IV, Ir. H. Arief Kurniawan, MM dari Fraksi PKS, di ruang rapat utama gedung DPRD Purwakarta, Jl. Ir. H. Juanda, Ciganea, Jatiluhur.

Pada kesempatan tersebut, Arief menjelaskan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) anggota DPRD dan menjelaskan Alat Kelangkapan Dewan (AKD) yang ada di DPRD Purwakarta termasuk partai yang anggotanya terpilih menjadi anggota dewan melalui pemilihan legislatif tahun 2019 lalu.

Sekretaris Komisi IV DPRD Purwakarta, Ir. Arief Kurniawan yang juga menjabat Ketua Partai PKS Kabupaten Purwakarta itu juga memberikan wejangan pentingnya disiplin dan rajin, konsisten (istiqomah), "Negara Jepang itu negara kecil tapi kenapa maju. Karena msayarakat Jepang disiplin dan menjadi kebiasaan yang wajib dilakukan setiap warganya. Contohnya membuang sampah pada tempatnya,"beber Arief.

"Pegang prinsip itu agar anak-anak sekalian Insya Alloh menjadi orang yang sukses dibidang apapun. Siapa tahu, kelak nanti anak anak ada yang berminat menjadi anggota dewan,"pesan Arief.

Arief juga menjelaskan tugas komisi IV diantaranya, membidangi Pendidikan dan Kebudayaan. Kesehatan, Ketenagakerjaan, RSUD, Kesejahteraan Sosial, Agama, Peranan wanita, olahraga dan pariwisata. Keluarga Berencana. CSR.

Foto: Rani Tresnawulan Puspita, S.I.Kom - Humas Setwan

Usai mengadakan sesi tanya jawab, selanjutnya murid dan para guru SD IT Al Bina diperkenalkan melihat ruangan tempat para anggota legisltaif bekerja.

Sementara koordinator guru outing class SDIT Al Bina,  Febriana Hidayat, mengemukakan tujuan membawa murid SDIT Al Bina yang sekarang duduk di kelas VI mengadakan Outing Class memilih berkunjung ke gedung dewan dan menemui anggota dewan diharapkan para murid mendapatkan pengetahuan tambahan pembelajaran diluar kelas.

Febriana mengucapkan terimakasih atas penerimaan dan sambutan yang cukup baik dan hangat dari anggota DPRD Purwakarta dari Komisi IV maupun dari Sekretariat DPRD yang telah memfasilitasi kunjungan mereka, "Terimakasih kepada Bapak anggota dewan yang terhormat yang telah menerima dengan baik dan mudah. Sebelum pandemi covid-19, kami juga pernah mengadakan kunjungan outing class ke sini,"tutur Febriana. (Humas Setwan)

Sekretariat DPRD Mengadakan Sosialisasi Perundang-undangan Menghadirkan Narsum dari Polres dan Bagian Organisasi Pemkab Purwakarta

Sekretaris DPRD Purwakarta, Drs. Suhandi, M.Si saat mengikuti Sosper, Selasa (28/2/23). Foto: Rani Tresnawulan Puspita, S.I.Kom dan Vena Comelina Oryza, SM - Humas Setwan

PURWAKARTA - Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat mengadakan sosialisasi perundang-undangan dengan menghadirkan narasumber dari Kepolisian Resort Purwakarta dan Bagian Organisasi Setda Pemkab Purwakarta, Selasa (28/02/2023).

Tema yang diusung pada sosialisasi perundang-undangan (Sosper) hari itu adalah tentang "Pendidikan dan Pelatihan Pegawai tentang Kelembagaan Serta Potensi Pelanggaran Terhadap Kewenangan".

Kegiatan Sosper Perundangan-undangan dihadiri langsung oleh Sekretaris DPRD Purwakarta, Drs. H. Suhandi, M.Si, para pejabat utama Setwan dan pegawai ASN dan Non ASN di ruang Gabkom DPRD Purwakarta lantai II, Jalan Ir. H. Juanda, Ciganea, Jatiluhur.

Foto: Vena Comelina Oryza, SM dan Rani Tresnawulan Puspita, S.I.Kom - Humas Setwan

Pada kegiatan Sosper tersebut, Rudi dari Bagian Organisasi Setda Pemkab Purwakarta memaparkan tugas Tupoksi pejabat Jabatan Fungsional yang kini menempati posisi setara eselon IV di Setwan berkaitan dengan pemberlakuan Permenpan-RB No. 7 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati yang diberlakukan sejak 10 Pebruari 2023.

Sementara narasumber dari Mapolres Purwakarta dari unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memaparkan tentang kehati-hatian para pejabat ASN khususnya yang mengelola anggaran. "Saya pesan agar para pejabat pengelola keuangan agar hati-hati dalam melakasanakan kerja jangan sampai bersentuhan dengan Aparat Penagak Hukum (APH),"kata salah satu narasumber dari Mapolres Purwakarta. (Humas Setwan)