Rapat Paripurna Tingkat II; DPRD Purwakarta Bersama Bupati Setuju Empat Raperda Ditetapkan Menjadi Perda

Wakil Bupati Abang Ijo Hapidin, pimpinan DPRD dan Sekwan H. Suhandi pada rapat Paripurna DPRD Kab.Purwakarta Pembicaraan T.k II dalam rangka Persetujuan Bersama terhadap Penetapan empat Raperda menjadi Perda

PURWAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dan Bupati Purwakarta setuju 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di tetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Empat Raperda itu;

1. Pembentukan Produk Hukum Daerah. 

2. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

3. Penyelenggaraan Inovasi Daerah

4. Penyelengaraan Administrasi Kependudukan 

Persetujuan itu dicapai antara pihak eksekutif (Bupati) dan Legislatif (DPRD) pada rapat paripurna tingkat II yang digelar di ruang rapat paripurna gedung DPRD Purwakarta pada hari Rabu (18/6/2025).

Dalam agenda rapat paripurna DPRD hari itu, Pansus A yang ditugaskan membahas Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyampaikan laporannya yang dibacakan oleh Ceceng Abdul Qodir, S.Pd dihadapan para anggota dewan dan pejabat Pemkab Purwakarta.

Pansus B yang membahas Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menyampaikan laporannya dibacakan oleh Ricky Syamsul Fauzi, SH. 

Pansus C yang membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah menyampaikan laporannya dibacakan oleh Dulnasir, SH.,MH. 

Pansus D yang membahas Raperda tentang Penyelengaraan Administrasi Kependudukan menyampaikan laporannya dibacakan oleh Sulaeman, S.Pd. 

Setelah laporan dari Anggota Panitia Khusus (Pansus), dilanjutkan dengan Pendapat akhir Fraksi-fraksi di DPRD Purwakarta.

Setelah itu, pimpinan rapat meminta persetujuan kepada anggota dewan dan Bupati, ”Untuk mendapatkan persetujuan ini, saya akan menanyakan kepada para anggota DPRD dan saudara Wakil Bupati, apakah setuju 4 (empat) Raperda ini untuk ditetapkan menjadi Perda?”tanya pimpinan rapat, Sri Puji Utami dan dijawab, ”Setuju!”. 

Perlu diketahui, rapat hari itu dipimpin Ketua DPRD Purwakarta Sri Puji Utami didampingi Wakil Ketua I DRPD Dias Rukmana Praja, Wakil Ketua II DRPD Luthfi Bamala, Sekretaris DRPD Drs. H. Suhandi, M.Si dan dihadiri 36 anggota DPRD, Forkopimda, Pejabat Pemkab Purwakarta dan tamu undangan lainnya.  

Pada kesempatan rapat paripurna hari itu, Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hapidin saat itu mewakili Bupati Purwakarta Sapeul Bahri Binzein menyampaikan pendapat akhir Bupati. (Humas Setwan)

Rekomendasi DPRD tidak diindahkan, Ketua DPRD Panggil Pemerintah Daerah, PJT II dan PLN

Purwakarta - Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PJT II, PLN, Bapperida, Satpol PP, Dinas Perkim, Dinas PUTR, Camat Purwakarta, Lurah Tegal munjul, Lurah Munjul jaya dan Lurah Ciseureuh di Gedung DPRD Ruang Gabungan Komisi (17/06/2025) 

Seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa tanggal 11 Juni 2025 telah terjadi kesepakatan antara DPRD Purwakarta dan PJT II yang dibuatkan Surat Rekomendasi serta disaksikan oleh Bapperida, Satpol PP, Dinas Perkim dan Dinas PUTR. Namun Surat Rekomendasi tersebut dihiraukan oleh Pemerintah Daerah maupun PJT II dan melanjutkan penggusuran, dengan dalih penggusuran tersebut atas kemauan warga sendiri.

"Kalau seperti ini, Surat Rekomendasi yang dibuat kemarin tidak diindahkan oleh Pemerintah Daerah dan PJT II selaku pengelola tanah Negara. Padahal Saya sudah koordinasi dengan Bupati Purwakarta mengenai Surat Rekomendasi tersebut, untuk menunda penggusuran. Namun melihat konten dan berita yang beredar bahwa Pemerintah Daerah dan PJT II melanjutkan Penggusuran. Kalaupun penggusuran terus jalan, Pemerintah Daerah dan PJT II harus memikirkan penggantiannya seperti yang tertera dalam Perpres Nomor 78 Tahun 2023 Pasal 6, bahwa penggantian bisa dengan uang atau dikasih Permukiman Kembali. Dengan Syarat harus 10 tahun berturut-turut tinggal di lahan tersebut"ungkap Wakil Ketua II Luthfi Bamala dengan nada meninggi. 

Sri Puji Utami menambahkan bahwa PJT II seharusnya mengindahkan Surat Rekomendasi, PJT II pun menandatangi Surat tersebut. Karena Surat Rekomendasi ini dapat meredakan kegaduhan dimasyarakat terkait penggusuran bangunan. Selanjutnya ada fakta yang menarik, yaitu bangunan yang tergusur tersebut sudah teraliri listrik. "Saya akan mengungkapkan fakta bahwa bangunan yang tergusur tersebut sudah teraliri listrik sambungan PLN sejak lama. Namun kita ketahui bahwa banyak dari bangunan tersebut belum mempunyai legalitas seperti Sertipikat." Ungkap Ketua DPRD Sri Puji Utami. 

"Pertama-tama Saya sangat Kecewa dengan Pak Sekda karena untuk kedua kali tidak hadir dalam RDP ini. Terkait masalah penggusuran yang ada di konten dan berita itu, memang benar itu penggusuran itu atas kemauan sendiri, tapi kenyataan dilapangan warga yang tergusur tersebut melapor ke Saya Pak. Sebenarnya mereka tidak mau dilakukan penggusuran. Namun ada ancaman dari Bupati, andaikata tidak dilakukan penggusuran, maka tidak ada penggantian. Lalu terkait masalah PLN, sangat berani memberikan aliran listrik dan meteran pada bangunan tersebut, padahal legalitas nya tidak ada. Jelas persyaratan untuk mendapatkan meteran dan aliran listrik PLN ini mewajibkan legalitas bangunan."ucap Ricky Samsul Fauzi dengan menggebu-gebu. 

Fraksi PKB Alaikassalam menjelaskan, seharusnya dibuatkan Tim Terpadu yang bertugas melakukan pendataan, verifikasi dan validasi bidang tanah yang dikuasai oleh masyarakat. Tim Terpadu ini juga yang bertanggungjawab apabila penggusuran ini dilanjutkan serta mengusulkan bentuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Perpres nomor 78 Pasal 6.

Hadir dalam RDP ini Ketua DPRD Sri Puji Utami, Wakil Ketua DPRD Luthfi Bamala, A.Md, Ricky Samsul Fauzi, S.H Fraksi Gerindra, Teddy Nandung Heryawan, S.E Fraksi Gerindra, Fraksi PKB Alaikassalam, S.Hi dan H. Elan Sopyan, S.M dari Fraksi Golkar. Sedangkan dari Pemerintah Daerah dihadiri oleh Kadis PUTR Ryan Octavia, Sekban Bapperida Edi Sukanda, Kepala BPN Juarin Jaka, Sekdis Dishub Pramuji Nugroho, Kabid Satpol PP Mimid Munajat, Teddy Ekasastya mewakili Disperkim, Camat Purwakarta Aan, Lurah Tegal munjul Dadan, Lurah Munjul jaya Sumarna dan Lurah Cibeureum Yai Uun. Yang hadir dari PJT II Jhon Rio GM II dan Perwakilan PLN Dhika Arya (Humas Setwan)

DPRD Purwakarta Menggelar Rapat Paripurna Tingkat I Penyampaian Raperda P2APBD TA 2024

Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin pada rapat paripurna tingkat 1, Jumat 13/6/2025

PURWAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta menggelar rapat Paripurna Tingkat I penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 dengan Agenda Pokok pandangan umum Fraksi-fraksi di DPRD Purwakarta dilanjutkan Jawaban Bupati, Jumat 13 Juni 2025.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami didampingi Wakil Ketua I DPRD Dias Rukmana Praja, Wakil Ketua II Luthfi Bamala, Wakil Ketua III H. Entis Sutisna dan Sekretaris DPRD Drs. H. Suhandi, M.Si. dengan dihadiri 35 anggota dewan, Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hapidin, para pejabat Pemkab Purwakarta dan undangan lainnya.

Fraksi partai Gerindra dalam pandangan umumnya menyampaikan duka yang mendalam atas musibah pergerakan tanah yang terjadi di Desa Pasirmunjul, Kecamatan Sukatani, semoga korban diberikan kesabaran dan ketabahan menghadapi musibah yang menimpa.

Fraksi Partai Gerindra menyampaikan apresiasi kepada Bupati Purwakarta beserta jajaran pemerintah daerah yang telah gerak cepat menangani musibah tersebut.

Terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024 yang telah disampaikan Bupati, Fraksi Gerindra memandang telah banyak pencapaian hasil kinerja dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan pengakuan dari pemerintah pusat terutama dengan dicapainya WTP 10 kali berturut-turut dari BPK.

“Untuk itu kami Fraksi partai Gerindra mengucapkan selamat atas keberhasilannya dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada OPD Pemkab Purwakarta dengan harapan ditahun-tahun kedepan Kabupaten Purwakarta lebih maju sebagaimana harapan warga masyarakat Kabupaten Purwakarta,”demikian disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Purwakarta, Teddy Nandung Heryawan.

Anggota DPRD Purwakarta menghadiri rapat paripurna tingkat 1, Jumat 13 Juni 2025

Fraksi Gerindra mencatat perekonomian Purwakarta diantaranya Ekonomi makro mengalami perlambatan dari tahun 2023 sebesar 4,3 %.

Tingkat inflasi Kabupaten Purwakarta tahun 2023 dari 2,89 % menjadi 1,43 % ditahun 2024. “Hal ini mengalami penurunan yang signifikan asumsi dasar makro tahun 2024,”ungkap Teddy Nandung.

Indeks pembangunan manusia Kabupaten Purwakarta tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Persentase angka kemiskinan tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan tingkat pengangguran pada tahun 2024 menurun dibandingkan tahun 2023.

“Fraksi Gerindra mencatat indikator ekonomi makro tersebut terjadi anomali disharmoni atau tidak sinkron,”katanya. (Humas Setwan).

Ketua DPRD Purwakarta; Sejarah Baru di Kepemimpinan Presiden Prabowo Stok Pangan Indonesia Mencapai 4 Juta Ton

Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami

PURWAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto mencatatkan sejarah baru dalam tata kelola pangan nasional. 

Untuk pertama kalinya sejak Perum Bulog berdiri pada tahun 1969, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menembus angka fantastis 4 juta ton sampai bulan Mei 2025.

Stok beras pemerintah Indonesia ini merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah Perum Bulog berdiri.

Pencapaian ini menandai kesuksesan dalam bidang ketahanan pangan dan mencapai kedaulatan pangan.

Stok beras yang melimpah ini memungkinkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan beras ke masyarakat dan menjaga stabilitas harga beras.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan bukti peningkatan kesejahteraan petani dan kemandirian bangsa.

Menteri Pertanian menyampaikan apresiasi atas perhatian Presiden RI Prabowo Subianto terhadap sektor pertanian. Ia memastikan bahwa produksi beras dan jagung akan menjadi fokus utama pemerintah dalam tahun-tahun mendatang.

Senada dengan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Sri Puji Utami mengapresiasi atas capaian itu. 

“Saya sebagai Ketua DPRD Purwakarta dan atas nama kader Partai Gerindra di Kabupaten Purwakarta merasa bangga kepada Presiden RI Bapak Prabowo Subianto yang berhasil mencatatkan sejarah baru dalam tata kelola pangan nasional,”ucap Ketua DPRD Purwakarta yang masih menjabat Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Purwakarta dengan nada bangga dan haru, Selasa malam (10/6/2025) via selular.

“Ini baru terjadi lho sejak berdirinya Bulog tahun 1969. Alhamdulillah dibawah kepemimpinan Presiden Bapak Prabowo,”ujarnya.

Bu Puji, sapaan Ketua DPRD Purwakarta Sri Puji Utami, menambahkan betapa besar perhatian Presiden RI Prabowo Subianto memperhatikan nasib petani. Dimana hasil panen petani tidak usah pusing-pusing menjual kepada para tengkulak. “Hasil panen petani langsung dibeli oleh Bulog,”pungkasnya. (Humas Setwan)

DPRD Purwakarta Berhasil Menunda Rencana Penggusuran Rumah Warga Oleh PJT II

Wakil Ketua DPRD Luthfi Bamala (memegang mic) saat menerima warga korban rencana penggusuran 

PURWAKARTA - Suasana haru dan tangis tertahan dari puluhan warga yang terdampak rencana penggusuran di lahan milik Perum Jasa Tirta II (PJT II) ketika mereka mengadukan nasibnya ke anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Selasa 10 Juni 2025.

Mereka menyampaikan keluhan dan kegelisahan terkait rencana penggusuran yang akan dilakukan PJT II Wilayah II menyusul serangkaian surat peringatan yang dilayangkan PJT II kepada sekitar 417 pemilik rumah.

Kedatangan puluhan warga itu diterima Wakil Ketua II DPRD Purwakarta, Luthfi Bamala, Ketua Komisi I Warseno, Ketua Komisi II Devi Mutiarasari, Ketua Komisi III H. Elan Sofiyan, Ketua Komisi IV Ricky Syamsul Fauzi serta anggota DPRD lainnya, Asep Abdulloh, Zaenal Arifin, Dedi Sutardi, Alaikassalam dan Dedi Juhari.

Dari Pemkab Purwakarta yang hadir diantarnya pejabat dari Bapperida, Satpol-PP, Dinas Perkim, Dinas PUTR.

Selain itu lembaga vertikal yang hadir antara lain Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Purwakarta dan General Manajer (GM) PJT II Wilayah II Jhon Rio dan beberapa pejabat PJT II Wilayah II setingkat Direktur.

Surat rekomendasi ditandatangani Wakil Ketua DPRD Purwakarta dan GM PJT II Wilayah II

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan kegundahannya atas rencana yang akan dilakukan oleh PJT II menggusur rumah mereka yang berdiri diatas lahan tanah PJT II secara mendadak dan tidak melalui musyawarah.

“Kami waktu mau mendirikan rumah diatas lahan PJT meminta izin terlebih dahulu. Kemudian setiap tahun kami bayar sewa sebesar Rp.462 ribu ditanah seluas 42 Meter Persegi,”ucap seorang warga dengan menahan tangis.

“Kami ini manusia bukan hewan yang bisa diusir kapan saja. Kami butuh persiapan dan biaya untuk pindah. Kalau kami orang mampu tidak mungkin menempati lahan tanah Negara. Dimana letak keadilan yang beradab itu,”timpal warga lainnya.

Atas keluhan warga, para ketua komisi di DPRD Purwakarta ikut terbawa situasi kesedihan dan kepedihan yang dirasakan warga. “Negara harus hadir disaat rakyat membutuhkan. Jangan asal main gusur. Mereka sama punya hak yang dilindungi Undang-undang. Kami akan berjuang agar penggusuran ditunda sampai ada win-win solution,”kata para Ketua Komisi di DPRD Purwakarta. 

Warga sedikit merasa lega ketika PJT II sepakat penundaan penggusuran sampai dicapai mufakat saling menguntungkan dengan dibuatnya surat rekomendasi yang ditandatangani Wakil Ketua II DPRD Luthfi Bamala dan GM PJT II wilayah II Jhon Rio. (Humas Setwan)

Ketua DPRD Purwakarta Mendukung Presiden Prabowo Mencabut IUP Tambang Raja Ampat

Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, Sri Puji Utami

PURWAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Sri Puji Utami yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Purwakarta, memberikan dukungan penuh kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas keputusan bersejarahnya mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Sebagaimana diketahui, Raja Ampat dikenal memiliki salah satu ekosistem laut terkaya di dunia dengan ribuan spesies ikan, terumbu karang, dan mamalia laut yang hidup di perairannya. 

Keputusan untuk menghentikan tambang di wilayah ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam upaya pelestarian alam, serta menegaskan komitmen untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan global.

“Keputusan itu diambil oleh Presiden RI Bapak Prabowo Subianto sebagai upaya untuk melindungi dan menjaga kelestarian alam serta keanekaragaman hayati di salah satu kawasan ekosistem laut paling kaya di bawah dunia,”kata Sri Puji Utami, Selasa malam (10/6/2025) melalui telpon selular.

Menurut wanita pertama dalam sejarah kepemimpinan di legislatif sebagai Ketua DPRD di Kabupaten Purwakarta ini, keputusan Presiden Prabowo ini adalah langkah yang sangat strategis dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga Indonesia sebagai negara yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga peduli terhadap lingkungan hidup. 

“Saya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta dan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Purwakarta menyambut baik keputusan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami merasa bahwa langkah Presiden Prabowo adalah contoh nyata bagi seluruh bangsa Indonesia untuk menjaga kelestarian alam kita,”ucapnya, tegas.

Raja Ampat, yang terletak di Papua Barat, merupakan salah satu surga bagi biodiversitas laut dengan berbagai spesies endemik dan terumbu karang yang sangat penting bagi ekosistem global. Kawasan ini sudah dikenal dunia sebagai destinasi wisata alam yang memikat banyak wisatawan lokal dan mancanegara, sekaligus sebagai area konservasi laut yang penting.

Sebelumnya, kawasan ini sempat menghadapi ancaman besar berupa eksploitasi tambang yang dapat merusak ekosistem laut dan kehidupan masyarakat setempat. 

Aktivitas tambang yang tidak ramah lingkungan berpotensi merusak terumbu karang dan mengancam keberlanjutan sektor pariwisata yang telah menjadi sumber penghidupan bagi banyak warga Raja Ampat.

Bu Puji, sapaan Ketua DPRD Purwakarta Sri Puji Utami mengungkapkan, penghentian tambang ini tidak hanya bermanfaat bagi ekosistem Raja Ampat, tetapi juga memberikan dampak positif bagi ekonomi jangka panjang. 

Dengan menjaga kelestarian alam, sektor pariwisata yang berbasis pada keindahan alam bisa terus berkembang, meningkatkan pendapatan daerah, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih berkelanjutan. 

“Ini adalah bentuk kebijakan yang sangat bijak dan memiliki visi jauh ke depan. Dengan melindungi Raja Ampat, kita tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga mengamankan masa depan ekonomi berbasis ekowisata bagi masyarakat Papua Barat,”kata Bu Puji.

Sri Puji Utami merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Purwakarta yang mampu memenej partai besutan Prabowo Subianto itu berhasil meraih kursi terbanyak dan mengantarkan dirinya menduduki posisi sebagai Ketua DPRD Purwakarta pertama yang dijabat oleh seorang perempuan.

Partai Gerindra Kabupaten Purwakarta juga berhasil mengusung Saepul Bahri Binzein atau yang akrab disapa Om Zein menjadi Bupati Purwakarta periode 2025-2030. (Humas Setwan)

Wakil Ketua Banggar DPRD Pertanyakan Anggaran Efisiensi, MBG, Kekosongan Jabatan dan Dana Hibah Kepada Ketua TAPD Pemkab Purwakarta

 

Dari Kiri: Dulnasir, Entis Sutisna, Sri Puji Utami dan Dias Rukmana Praja

PURWAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Purwakarta mengadakan rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Purwakarta dalam rangka pembahasan RKPD perubahan 2025, bertempat di ruang rapat Gabungan Komisi gedung DPRD Purwakart, Jl. Ir. H. Juanda, Ciganea, Jatiluhur, Selasa 3 Juni 2025.

Rapat dipimpin Ketua Banggar yang juga menjabat Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami didampingi Wakil Ketua I DPRD Dias Rukmana Praja dan Wakil Ketua III DPRD H. Entis Sutisna serta dihadiri seluruh fraksi yang ada di DPRD Purwakarta yakni Fraksi Gerindra, Fraksi Gokar, Fraksi Nasdem, Fraksi PDI P, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi DEPAN dan Fraksi PERHATIAN.

Rapat Banggar DPRD dengan TAPD Pemkab Purwakarta menghadirkan Ketua TAPD yang juga menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Purwakarta, H. Norman Nugraha, Kepala BKAD Nurcahya dan Kepala Bapenda Aep Durrohman beserta jajarannya itu dalam rangka pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) perubahan Tahun Anggaran (TA) 2025.

Luar biasanya, dari jumlah anggota Banggar sebanyak 24 orang, yang hadir rapat hari itu sebanyak 21 anggota dan semuanya menyampaikan beragam pertanyaan yang menjadi perhatian di masyarakat Purwakarta sehingga cukup bikin repot ketua TAPD Norman Nugraha, sehingga sesekali Ketua TAPD meminta bantuan menjawab kepada Kepala BKAD dan Kepala Bapenda, kendati pertanyaan-pertanyaan yang meluncur mampu dijawab.

Misalnya saja Wakil Ketua III DPRD Purwakarta H Entis Sutisna memberondong pertanyaan kepada Sekda Norman Nugraha selaku Ketua TAPD usai Sekda Norman Nugraha memaparkan gambaran umum yang belum secara detail. 

Pertanyaan pertama yang meluncur dari Wakil Ketua III DPRD Purwakarta H Entis Sutisna soal anggaran efisiensi seluruh Perangkat Daerah di Pemkab Purwakarta yang jumlahnya mencapai Rp.131 miliar dan alokasi anggaran untuk MBG yang disiapkan oleh Pemkab Purwakarta sebesar Rp.16 miliar.

“Ada yang ingin kami tanyakan terkait dengan efisiensi ada sekitar Rp.131 miliar, tentu alokasi efisiensi ini nanti dimana, buat apa? Selain efisiensi ada program pemerintah pusat Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialokasikan oleh Pemkab Purwakarta sebesar Rp.16 miliar. Kalau gak salah anggaran itu menjadi anggaran pemerintah pusat, nah anggaran itu ada dimana dan untuk apa?”tanya H. Entis Sutisna yang juga masih menjabat Plt. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purwakarta. 

Pertanyaan selanjutnya dari H. Entis Sutisna terkait sampai sekarang di Pemkab Purwakarta ada jabatan eselon II (setingkat Kepala Dinas dan Kepala Badan) sedikitnya 10 yang kosong termasuk 4 (empat) pejabat eselon II yang diboyong ke Pemprov Jabar oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. 

Sekda Pemkab Purwakarta, Norman Nugraha didampingi Kepala BKAD Nurcahya dan Kepala Bapenda Aep Durrohman

Dengan kekosongan jabatan itu, kata H. Entis Sutisna, 10 pejabat eselon II Perangkat Daerah Pemkab Purwakarta tentunya efektifitas kerja di Pemerintah Daerah akan terganggu dan diminta segera dilakukan pengisian dengan melaksanakan penjaringan Open Bidding.

“Ini menjadi pertanyaan masyarakat ke kita (DPRD) nih. Tolong dijelaskan,”kata Wakil Ketua III DPRD H. Entis Sutisna.

Pertanyaan berikutnya terkait dengan dana hibah. Kata H. Entis Sutisna, kalau di Provinsi rame hibah di pangkas, di Pemkab Purwakarta malah naik angkanya jadi tiga kali lipat diangka sementara, sementara Bansosnya turun, bahkan belanja aset juga naik. 

“Mohon diberikan penjelasan secara umum pengalokasiannya kemana dan untuk apa?”tanya mantan pengacara senior di Purwakarta yang beralih profesi menjadi politisi itu.

Atas pertanyaan dari Wakil Ketua III DPRD Purwakarta itu, Ketua TAPD yang juga menjabat Sekda Pemkab Purwakarta memberikan jawaban terkait anggaran efisiensi sebesar Rp.131 miliar dialokasikan untuk Infrastruktur dan Sanitasi sebesar Rp.125,6 milar.

Penyediaan pangan sebesar Rp.2,9 miliar dan untuk prioritas lainnya yang orientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi sebesar Rp. 3 miliar. “Jadi akumulasi kurang lebih Rp.131,5 miliar. Memang 90 persen kita alokasikan untuk bidang infrastruktur,”jawab Sekda Norman Nugraha.

“Kaitan dengan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai saat ini belum menerima instruksi atau kebijakan yang kiranya harus kita akselerasi dengan APBD dan itu masih tetap ada di Dinas Pendidikan. Dan kalau kebijakan dari pak Mendagri dialokasikan untuk ruang kelas baru. Tapi sampai hari ini kami belum menerima instruksi tertulisnya. Jadi sampai hari ini masih teralokasi di Dinas Pendidikan sebesar Rp.16 miliar,”jawab Sekda lagi.

Mengenai kekosongan jabatan pada level eselon II, Sekda memberi penjelasan, “Sambil menunggu kekosongan jabatan ini kami isi dengan Plt. Kami informasikan bahwa secara administrasi sedang kami proses, dalam waktu dekat kami akan segera kita lakukan Open Bidding,”kata Norman Nugraha. 

Mengenai kenaikan dana hibah, kata Sekda, akan dialokasikan untuk pemenuhan olahraga tingkat Provinsi Jawa Barat pada babak kualifikasi dilaksanakannya pertengahan tahun 2025. “Secara umum kebijakan ini kita ikut kebijakan Pemprov Jabar ketika kita anggarkan dihibah. Jadi dana hibah itu untuk babak kualifikasi olahraga tingkat Provinsi Jawa Barat,”kata Sekda Norman. (Humas Setwan)