Banyak Masukan Anggota DPRD Terkait Pembahasan RAPBD Perubahan TA 2020

Purwakarta – Banyak masukan dan saran yang disampaikan anggota DPRD Purwakarta dari masing-masing Komisi, terkait pembahasan akhir RAPBD Perubahan TA 2020, dalam Rapat Gabungan Komisi, Jumat (28/8/2020).  Ketua DPRD Purwakarta H. Ahmad Sanusi sempat membuka jalannya rapat, sebelum pimpinan rapat diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Sri Puji Utami.

Setelah ekspose atau pemaparan dari TAPD yang disampaikan oleh ASDA I Drs. H. Syaifudin, M.Si mewakili Ketua TAPD Drs. H. Iyus Permana, M, Si.yang berhalangan hadir, Sri Puji Utami memberikan kesempatan kepada masing-masing perwakilan Komisi DPRD, untuk menyampaikan saran dan masukannya, demi sempurnanya berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD-OPD.

Turut dalam rapat pembahasan itu Ketua DPRD Purwakarta H. Ahmad Sanusi, Wakil Ketua Sri Puji Utami, anggota Banggar DPRD, TAPD, sejumlah anggota DPRD dari masing-masing komisi. Dihadiri juga oleh para Kepala OPD, Sekretaris DPRD Drs. H. Suhandi, M.Si didampingi para Kabag dan Subag di lingkungan Setwan.

Dalam kesempatan itu, perwakilan Komisi IV Muksin Junaedi (Fraksi Berani/Partai Hanura), di antaranya mempertanyakan mengapa permohonan bantuan dari STAI KHEZ Muttaqien belum direspon oleh Pemkab Purwakarta, sementara pihak-pihak lain diberikan bantuan. Di samping itu, kenapa TKD petugas di Puskesmas lebih kecil dari pegawai Dinas Kesehatan, padahal tugas  mereka selalu berhadapan dengan masyarakat setiap hari.#

“Hal ini bisa menimbulkan asumsi yang tidak baik,” ujarnya.

Lina Yuliani (Fraksi PDIP) perwakilan Komisi III di antaranya meminta agar pembangunan dilaksanakan merata di semua kecamatan.

“Pembangunan infrastruktur menuju area-area pariwisata, sangat perlu diperhatikan,” ujarnya, seraya menambahkan agar pemerintah daerah memberi perhatian lebih kepada daerah-daerah yang rawan longsor.

Masih dari Komisi III, H. Asep Nuryani, S.Pd.I (Fraksi PKS) meminta pemerintah daerah memperhatikan ketertinggalan pembangunan di Kecamatan Tegalwaru. “Pembangunan Kantor Kecamatan dan Polsek Tegalwaru, juga sangat perlu segera direalisasikan,” tegasnya.

Ketua Komisi II Alaikassalam, SH.I (Fraksi PKB), belum optimalnya pelaksanaan Perda tentang Perubahan Tarif PPJ, menyebabkan beberapa perusahaan melakukan hutang pembayaran kepada pemerintah daerah.

“Apakah pembayaran terhutang dari sejumlah perusahaan bisa ditargetkan sebagai pendapatan sampai akhir tahun?” tanyanya, seraya mempertanyakan, apakah BPHTB dari pembebasan tanah yang dilakukan PT KIC, sudah diterima pemerintah daerah?

Alek, demikian ia biasa dipanggil, juga menyarankan agar pemerintah daerah memfasilitasi pemasangan Tapping Box. Pasalnya, Tapping Box terbukti efektif untuk meningkatkan pajak pendapatan dari restoran dan hotel.

Sementara, Ketua Komisi I Hj. Ina Herlina, antara lain mengharapkan Pemerintah Daerah berkenan memasag WI-Fi di semua sekolah sampai daerah terpencil, sehingga pendidikan sistem online bisa diterima merata pada semua daerah.  Selain itu ia berharap peningkatan pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga masyarakat yang datang dari jauh bisa terlayani dengan cepat.

“Kasihan kalau masyarakat harus kembali pulang, karena alasan blanko kosong. Padahal mereka sudah mengeluarkan ongkos perjalanan yang cukup mahal,” tukasnya.

Sementara, Nina Heltina (Fraksi Gerindra) menyoroti status Direktur RSUD Bayu Asih dan kenaikan yang signifikan pada belanja pegawai pada masing-masing OPD.

Secara umum semua komisi memberikan apresiasi kepada Banggar DPRD dan TAPD, yang telah bekerja keras, membahas RAPBD Perubahan TA 2020. Pasalnya, selama lima hari mereka telah menguras energi, bekerja siang - malam guna menyelesaikan pembahasan anggaran prioritas pada masing-masing OPD. (Humas DPRD).