Ditanya Siapa Bekingnya Oleh Komisi I DPRD Purwakarta, Pengusaha Galian C Bungkam

Purwakarta – Empat orang pengusaha galian C  (tanah merah) bungkam seribu bahasa, tatkala dicecar oleh Komisi I DPRD Purwakarta, siapa yang menjadi beking mereka. Pasalnya, pengusaha-pengusaha nakal ini ternyata tak mengantongi izin secuilpun dalam operasionalnya.  Selain itu, penguasaan atas lahan galian juga tidak jelas kepemilikannya. Parahnya lagi, sudah berkali-kali ditutup oleh pihak ESDM Provinsi Jawa Barat, tapi beberapa hari berselang sudah buka kembali.

“Usaha kalian jelas melanggar hukum dan tak menghargai aparat pemerintahan Purwakarta sama sekali. Siapa beking kalian? Tak mungkin tak punya beking, karena selama ini berani melanggar pidana!”

Nada geram memang pantas dilontarkan oleh Hj. Nina Heltina ( Fraksi Gerindra ), lantaran pengusaha terkesan berbelit-belit. Semula mereka berkilah dengan berbagai dalih, walau akhirnya mengakui kesalahan mereka.

Selain melanggar hukum, empat pengusaha tambang tanah merah ini, dinilai juga sangat meresahkan masyarakat. Terutama bagi pengendara kendaraan bermotor yang melintasi kawasan Citapen, Kecamatan Sukatani. Pasalnya, truk-truk pengangkut tanah merah itu kerap membuat macet. Selain itu, jika hujan, jalanan menjadi licin dan membahayakan.

“Selain bikin macet, jika hujan juga membuat jalanan licin dan membahayakan. Kalau musim panas, debu tanah merah sangat mengganggu penglihatan dan membuat polusi,”ujar Wakil Ketua Komisi I Ceceng Abdul Qodir, S.Pd.I (Fraksi PKB), yang mengaku jadi korban kemacetan itu.  

Ceceng mengatakan, Komisi I sengaja mengundang para pengusaha tanah merah dan pihak-pihak terkait, guna mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Hadir memenuhi undangan adalah Direktur Pelangi Bunga Lestari Handry, Direktur PT Citra Pantura Indah Dian Kuswedi, Dody dan Yono selaku pengusaha perorangan.

Sedangkan dari pihak-pihak terkait yang hadir antara lain Sekdis Dinas Lingkungan Hidup, Kasatpol PP, Kadis DPMPTSP, Kadishub, Camat Sukatani, Kades Sukajaya dan Kades Sukatani, serta Kepala ESDM Provinsi Jawa Barat Wilayah Purwakarta.

Mengingat sangat pentingnya agenda kegiatan itu, hampir seluruh anggota Komisi I DPRD Purwakarta hadir dalam rapat tersebut. Mereka antara lain Ceceng Abdul Qodir, Hj. Nina Heltina, Haerul Amin (Fraksi DPN/Partai Demokrat), Rahman Abdurrahman, S.Pd (Fraksi Golkar),  Dedi Juhari (Fraksi PKS), Didin Hendrawan (Fraksi PKS), Devi Mutiara Sari (Fraksi DPN/Partai Nasdem), H. Agus Sundana (Fraksi Berani/Partai PAN), H. Komarudin, SH, MH (Fraksi Golkar). Hanya Ketua Komisi I Hj, Ina Herlina H yang berhalangan, lantaran sedang sakit.

Dedi Juhari mengungkapkan, pertemuan ini dalam rangka meluruskan atau klarifikasi dan mencari solusi terbaik, sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Dewan bukan bermaksud menghambat program strategis pembangunan nasional, tapi selesaikan dulu perizinannya. Kalau memang pengusaha mengalami kesulitan dalam pengurusan izin, laporkan kepada kami, pasti akan kami bantu. Bagaimanapun semua instansi harus menjalankan tupoksinya secara baik untuk mendukung dunia usaha,”ujar Dedi.

Komarudin atau biasa dipanggil Komeng menegaskan, pihak ESDM Provinsi Jawa Barat idealnya bekerjasama dengan Polda Jabar untuk mengatasi hal ini.

“Kalau hanya penutupan dengan spanduk saja, pasti tak akan dipedulikan oleh pengusaha yang nakal. Beda halnya, jika usaha mereka yang illegal itu ditutup dengan police-line,”ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala ESDM Provinsi Jabar Wilayah Purwakarta Agus menyampaikan, sebenarnya tidak susah mengurus perizinan sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan, serta memenuhi kelengkapan dokumen perusahaan.

“Dokumen penguasaan lahan harus jelas kepemilikannya. Pengurusannya melalui online tanpa biaya. Tidak akan lama, jika semua kelengkapan dokumen dipenuhi,”ujarnya.

Komisi I dalam kesempatan tersebut meminta para pengusaha untuk menutup usahanya sementara, hingga pengurusan perizinanannya selesai.  Ditanya hingga dua kali oleh Nina Heltina, kesanggupan para pengusaha mengurus perizinanan, mereka menyanggupinya. Namun, apakah para pengusaha ini benar-benar mematuhi komitmennya dengan komisi i, untuk menutup sementara usahanya.

“Nanti malam akan kami monitor, apakah galian tanah merah tersebut benar-benar tutup atau masih berlanjut?”ujar Nina Heltina, yang juga merasa dirugikan akibat kegiatan usaha galian tanah merah itu. Pasalnya, tanpa seizin darinya, pengusaha memarkir Beko warna hijau di atas lahan miliknya, yang kebetulan berada di area dekat galian. ( Humas DPRD )