Selain Dinas Lingkungan Hidup, Dinsos Purwakarta Trending Topik Dirapat Banggar KUA-PPAS TA 2026

 

Dari Kiri: Ricky Syamsul Fauzi, Dulnasir dan H. Elan Sofiyan

PURWAKARTA – Selain Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinsos P3A) Pemkab Purwakarta, Jawa Barat masih menjadi topik hangat pada rapat Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Purwakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Jumat (19/9/2025).

Selama dua hari - sejak 18 September 2025 sampai 19 September 2025 - rapat Banggar DPRD Purwakarta bersama TAPD Pemkab Purwakarta masih didominasi pertanyaan, kritikan, masukan dan harapan yang tegas dari anggota Banggar DPRD kepada Perangkat Daerah Pemkab Purwakarta, khususnya DLH dan Dinsos P3A.

Awalnya, Dinas Lingkungan Hidup yang dihadirkan pada hari Jumat (19/9/2025) untuk memaparkan pagu anggarannya pada 2026. 

Pada kesempatan sesi waktu untuk anggota Banggar menyampaikan pertanyaan, kritik, masukan dan harapan, H. Elan Sofiyan, SM mengkritik masih banyak sampah yang berceceran di pasar tidak terangkut.

”Saya berharap bila ada pergantian pejabat dilingkungan Pemkab Purwakarta agar menempatkan orang-orangnya yang memang sesuai dengan kompetensinya. Kepada TAPD agar menyampaikan kepada Bupati Dinas mana yang memang kekurangan tenaga kerja. Tolong sampaikan ya bu Nina,”kata H. Elan kepada Wakil Ketua TAPD Pemkab Purwakarta yang juga menjabat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (Kepala BKAD), Hj. Hina Herlina yang akrab disapa Bunda.

Apa yang dikemukakan anggota Banggar H. Elan Sofiyan yang juga menjabat Ketua Komisi III DPRD Purwakarta mendapat dukungan dari anggota Banggar DPRD, Dulnasir, SH.,MH. 

”Saya ingin menambahkan apa yang dikemukakan rekan saya H. Elan mengenai sampah yang masih banyak tidak terangkut. Saya mendapat laporan dan hasil survei lapangan memang jadwal angkut sampah itu kan hari Senin dan Kamis - dua hari dalam seminggu. Coba ditambah waktu angkut sampahnya seminggu tiga kali,”kata Dulnasir yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi I DPRD dari Partai Demokrat dan mantan Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kabupaten Purwakarta itu.

Dari Kiri: Kepala BKPSDM Sri Jaya Midan, Kepala Dinaos Nurcahja dan Kepala BKAD Hj. Nina Herlina

Pada saat Kepala Dinsos P3A R. Muhamad Nurcahja, ST.,MM menyampaikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari anggota Banggar, H. Elan menginterupsi,”Punten pak Kadis izin, saya ada pertanyaan apa artiya BPNT itu. Ini Purwakarta Istimewa lho. Apa artinya BPNT?”tanya H. Elan yang dikabarkan masuk bursa kuat calon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Purwakarta.

”Bantuan Pangan Non Tunai pak,”jawab Kadinsos Nurcahja. 

Jawaban dari Kadinsos Nurcahja langsung disergap H. Elan, ”Tapi pelaksanaanya dilapangan Tunai pak. Kalau Non Tunai ya Non Tunai jangan Tunai. Banyak dilapangan yang Tunai. Dibeberapa kecamatan pakai uang, jangan seperti itu. Harus ada keberanian dari seorang Kepala Dinas terhadap tugas dan Fungsinya. Semua harus Non Tunai, jangan ada uang dipotongin. Itu bayak pak. Dosa tidak melaksanakan sesuai dengan aturan,”sergah H. Elan.

Kerasnya kritik dari H. Elan kepada Dinsos juga datang dari anggota Banggar lainnya, Ricky Syamsul Fauzi, SH yang juga menjabat Ketua Komisi IV DPRD Purwakarta.

Menurut Ricky, kepedulian dari Dinsos kepada masyarakat, rendah. Tidak ada kepedulian, tidak ada penambahan-penambahan nilai honorarium kepada Karang Taruna, Pekerja Sosial lainnya dilapangan. Padahal, ketika masyarakat membutuhkan bantuan merekalah yang lebih pro aktif kepada masyarakat. 

”Dari Dinas Sosial tidak ada kepedulian. Tidak menghargai kerja-kerja yang ada dilapangan. Sementara belanja pegawai membengkak. Hari ini tercoretnya 2.222 KPM terhadap penerima manfaat baik dari BNPT, BPJS, KIS, bantuan-bantuan lainnya, mengapa?”tanya Ricky kepada Kadinsos.

”Seperti dikatakan H. Elan Bansos bantuan pangan itu berdiri pada tahun 2018, akhinya dirupiahkan, karena apa? karena ada kepentingan. Dimana Pemerintah Daerah hadirnya. Harus ada penyuluhan-penyuluhan dilakukan oleh tiga pilar kesosialan. Tolong diperhatikan tiga pilar itu. Dimana letak keberadaan Pemerintah Daerah saat ini. Di momentum ini saya berharap kembali hadirnya Dinas Sosial, hari ini rakyat teu di urus pak,”kata Ricky dengan suara lantang. (Humas Setwan).