Ketua Fraksi PKS DPRD Purwakarta Dedi Juhari Melaksanakan Reses Pertama di Kelurahan Nagritengah

 

Ketua Fraksi PKS DPRD Purwakarta, H. Dedi Juhari saat melaksanakan Reses di Kelurahan Nagri Tengah ( Foto: Vena Comelina, SM - Humas Setwan)

PURWAKARTA - Ketua Fraksi PKS ( Partai Keadilan Sejahtera) DPRD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, H. Dedi Juhari melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun 2023 di RT.02 RW. 01 Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan/Kabupaten Purwakarta, Selasa 14 februari 2023.

Masa reses adalah waktu anggota DPRD melakukan kunjungan ke konstituen atau Daerah pemilihan (Dapil) untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat. Itu berarti reses dilakukan dalam kerangka anggota DPRD Purwakarta menjalankan tugasnya dalam hal legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Kegiatan Reses anggota DPRD Purwakarta dari Daerah Pemilihan I (Dapil I) ini dihadiri Ketua RW, RT, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta warga masyarakat sekitar kegiatan.

“Kegiatan reses adalah suatu kegiatan dimana semua anggota DPRD berkesempatan turun ke Dapil-nya masing-masing bersilaturahmi sambil menyerap aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan dan dibahas dalam rapat paripurna DPRD,”terang pak Ketua Fraksi – sapaan H. Dedi Juhari. 

Reses yang dilaksanakan H. Dedi Juhari merupakan kegiatan pertama masa Reses Anggota DPRD Purwakarta Masa Sidang II Tahun 2023

Dalam pertemuan tersebut sejumlah warga yang hadir menyampaikan aspirasinya agar Dedi Juhari sebagai wakil rakyat bisa membantu dan mendorong ke pihak terkait dalam mengatasi masalah warga yang menunggak pembayaran BPJS Kesehatan.

Warga Kelurahan Nagri Tengah yang mengikuti kegiatan reses anggota DPRD Purwakarta, Dedi Juhari (Foto: Vena Comelina, SM - Humas Setwan)

“Saya berharap pak Dewan bisa membantu dalam hal menyelesaikan masyarakat yang punya tunggakan BPJS Kesehatan sehingga bisa berobat kembali. Pak Dewan juga bisa membantu kendaraan ambulan bagi warga yang sakit atau meninggal,”ujar seorang warga, Adim Dimyati.

Adim juga minta dibantu pengambilan KTP dirinya yang ditahan disalah satu rumah sakit karena dijadikan jaminan saat membantu warganya yang sakit, namun terkendala pembayaran.

Menanggapi keluh kesah yang dialami warga, Dedi Juhari menjelaskan bahwa persoalan tunggakan BPJS Kesehatan adalah sudah menjadi permasalahan nasional memang harus dilunasi terlebih dahulu baru bisa aktif Kembali.

Mengenai warga masyarakat Purwakarta yang tidak mampu dan punya tunggakan hal tersebut pernah diusulkan olehnya ke Pemerintah daerah dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) agar dialokasikan pembayarannya dari dana APBD, tapi belum ada tanggapan yang serius dari pemerintah daerah dan perlu ada kajian lebih dalam terutama dari definisi tidak mampu.

“Insya Allah nanti akan kita diusulkan kembali,”terang H. Dedi Juhari.

Terkait mobil ambulan bagi warga yang memerlukan Dedi menjelaskan bahwa PKS punya mobil ambulan yang bisa dipakai oleh masyarakat, “Insya Allah PKS ada mobil ambulan yang bisa dipakai untuk pelayanan masyarakat dengan gratis. Silahkan hubungi pengurus partai PKS,” jelas Dedi Juhari. (Humas Setwan)