Komisi III DPRD Purwakarta Berhasil Memfasilitasi Penyerahan Sepihak PSU 8 Perumahan ke Pemkab Purwakarta

Ketua Komisi III DPRD Purwakarta, Hidayat, S.Th.I (baju putih) dan anggota Komisi II DPRD Purwakarta, Agus Sugianto pada Rapat komisi III Mengenai Tindak Lanjut Serah Terima PSU Perumahan Di Kabupaten Purwakarta

PURWAKARTA - DPRD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat melalui Komisi III dan Komisi II DPRD Purwakarta setelah melalui rangkaian penelitian dan kajian lapangan serta beberapa kali diadakan pertemuan pihak pengembang perumahan, warga perumahan dan pemerintah Kabupaten Purwakarta menindaklanjuti penyerahan aset Fasilitas Umum (Fasum) terhadap 8 (Delapan) Perumahan yang ditinggalkan pengembangnya.

Pada Rapat Kerja itu, rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Purwakarta, Hidayat, S.Th.I ditemani rekan sejawatnya anggota DPRD Purwakarta dari Komisi II, Agus Sugianto dengan menghadirkan Camat Babakan Cikao Rustaman Arifin, SH., Camat Jatiluhur Endang Saepudin SKM., Camat Purwakarta Aan, S.Pd.I, M.Si., dan Camat Bungursari Drs. Wawan Darmawan, M.Si.

Menghadirkan pula Kepala Kelurahan Ciseureuh, Lurah Munjuljaya, Kepala Desa Cikopo, Kepala Desa Kadumekar, Kepala Desa Ciwareng dan Kepala Desa Mekargalih serta menghadirkan pula Tim Verifikasi Pemkab Purwakarta diantaranya yang mewakili Sekda Purwakarta, Kepala DPUTR, Kepala DPMPTSP, Kepala Disperkim, Kepala Bepelitbangda, Kepala Bapenda, Kepala BKAD c.q. Bidang Aset, Kepala Bagian Hukum Setda Pemkab Purwakarta.

"Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadiran Alloh subhanahu wata'ala, pada siang menjelang sore ini kita dipertemukan di aula ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta. Kami Komisi III DPRD Kabupaten Purwakarta mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada tamu undangan yang kami undang menghadiri undangan yang kami sampaikan,"demikian sambutan pembuka yang disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Purwakarta, Hidayat, S.Th.I didampingi anggota Komisi II DPRD Purwakarta, Agus Sugianto pada rapat kerja tindak lanjut penyerahan sepihak Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) dari masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Senin 12 Februari 2024.

Perwakilan warga 8 perumahan di Kabupaten Purwakarta pada rapat kerja dengan Komisi III dan para pejabat Pemkab Purwakarta terkait penyerahan sepihak PSU kepada Pemkab Purwakarta

"Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan dari beberapa kali pertemuan sebelumnya. Perlu diketahui pada pertemuan kali ini merupakan penyerahan PSU secara sepihak dari mayarakat kepada pemerintah daerah. Kami dari Komisi III yang membidangi perumahan membantu memfasilitasi penyerahan sepihak dari masyarakat melalui Disperkim kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta mengingat pengelola perumahan tidak diketahui keberadaannya dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya kepada warga perumahan tidak dipenuhi dalam waktu yang cukup lama puluhan tahun tapi tidak terealisasi. Sedangkan PSU perumahan dan kawasan permukiman merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau,"kata Hidayat.

Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. "Kami berharap penyerahan sepihak ini bisa dilakukan secepat-cepatnya sesuai dengan mekanisme yang harus ditempuh untuk mendapat kepastian. Mekanisme yang sudah ditempuh pihak Disperkim setelah memberi waktu dan diumumkan yang cukup kepada pihak pengembang namun tidak ada respon,"kata Hidayat.

Ke-8 perumahan yang diserahkan secara sepihak kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta yaitu;

1. Perumahan Kopo Permai,

2. Perumahan Ciganea Indah,

3. Perumahan Kota Permata,

4. Perumahan Mulya Mekar,

5. Perumahan Buana Indah,

6. Perumahan Pondok Jaya,

7. Perumahan Taman Citalang, dan

8. Perumahan Griya Hegarmanah.

Dengan diserahkan sepihak delapan perumahan kepada Pemkab Purwakarta, maka perumahan-perumahan tersebut menjadi aset Pemkab Purwakarta. Dengan demikian tanggungjawab PSU di 8 perumahan akan menjadi tanggungjawab Pemkab Purwakarta sebagaimana warga mendapatkan hak yang sama dengan warga diluar perumahan atau warga perumahan yang aset perumahan sudah diserahkan oleh pengembang kepada Pemkab Purwakarta. (Humas Setwan)

Istimewa; Ketua DPRD dan Ketua Komisi IV Serta Sekretaris DPRD Purwakarta Berkenan Menerima Outing Class Pelajar SMPN 1 Campaka

 

Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, SM (pakai peci) saat menerima kunjungan para siswa siswi SMPN 1 Campaka di aula rapat utama gedung DPRD Purwakarta, Rabu 31 Januari 2024

PURWAKARTA - Ada yang istimewa atas kedatangan para pelajar, guru serta Kepala Sekolah SMPN 1 Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat yang mengadakan outing class ke gedung DPRD Kabupaten Purwakarta pada hari Rabu, 31 Januari 2024.

Bagaimana tidak istimewa, biasanya para pelajar yang mengadakan outing class ke DPRD Purwakarta diterima oleh pejabat Sekretariat DPRD atau anggota DPRD saja. Tapi, kedatangan para pelajar yang hadir jumlahnya mencapai 530 siswa/siswi kelas VII dan VIII dipandu 35 orang guru dan  dipimpin langsung oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Campaka, Agus Supriatna, S.Pd diterima langsung oleh Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, SM., Ketua Komisi IV DPRD Purwakarta Hj. Ina Herlina dan Sekretaris DPRD Purwakarta, Drs. H. Suhandi, M.Si.

Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Campaka, Agus Supriatna (pakai iket kepala) menyerahkan cinderamata kepada Ketua Komisi IV Hj. Ina Herlina disaksikan oleh Sekretaris DPRD, Drs. H. Suhandi, M.Si.

Usut punya usut, kedatangan para pelajar yang istimewa itu rupanya Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi dan Ketua Komisi IV Hj. Ina Herlina ternyata alumni SMPN 1 Campaka. ,"Saya ini alumni SMPN 1 Campaka. Kalian harus bangga menjadi siswa siswi SMPN 1 Campaka. Sebab, alumni SMPN 1 Campaka ada yang jadi Ketua DPRD (Ahmad Sanusi dari partai Golkar), yang jadi Wakil Ketua I DPRD bu Sri Puji Utami dari partai Gerindra, Wakil Ketua II DPRD bu Neng Supartini dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan bu Hj. Ina Herlina dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan alumni SMPN 1 Campaka,"ujar Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi yang akrab disapa H. Amor itu.

"Kedepan, Bupati Purwakarta harus dari alumni SMPN 1 Campaka,"kata H. Amor memberi support kepada para siswa siswi SMPN 1 Campaka dan disambut aplus tepuk tangan meriah para siswa yang hadir memadati ruang rapat utama  gedung DPRD Purwakarta.

Para siswa, guru, kepala sekolah SMPN 1 Campaka dan Sekretaris DPRD Purwakarta, Suhandi foto bersama usai mengadakan outing class

Pada sesi akhir acara, Sekretaris DPRD Purwakarta, H. Suhandi memberikan pemaparan tentang pendidikan demokrasi, memperkenalkan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD serta menjelaskan keberadaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang ada di DPRD Purwakarta antara lain Komisi-komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan lainnya. (Humas Setwan)

Sering Terjadi Kecelakaan: Ketua Komisi III DPRD Purwakarta Minta Jalan Menuju Desa Cisarua Kecamatan Tegalwaru Segera Diperbaiki

 

Masyarakat Desa Cisarua gotong royong memperbaiki jalan rusak meminimalisir pengendara roda 2 kecelakaan

PURWAKARTA - Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Hidayat, S.Th.I merasa prihatin atas sering terjadinya kecelakaan para pengendara kendaraan roda 2 yang melintas di jalan menuju Desa Cisarua, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Padahal, menurut Ketua Komisi III DPRD, Hidayat, pihak telah berulang kali menyampaikan kepada Dinas terkait untuk segera dilakukan penanganan peningkatan atau paling tidak pemeliharaan, namun sayang belum juga di realisasikan.

"Kami dari komisi 3 sudah seringkali menyampaikan agar lokasi tersebut segera ada penanganan apakah pemeliharaan ataupun peningkatan namun belum juga ada realisasinya,"ungkap Hidayat melalui pesan singkatnya, Jumat (12/01/2024) ketika disampaikan kepadanya ada keluhan dari Kepala Desa Cisarua, Kecamatan Tegalwaru H. Dodi Ismail yang menyatakan warga sekitar yang melintas dijalan depan SMKN Tegalwaru menuju kantor Desa Cisarua sering menyebabkan terjadi kecelakaan pengendara terjatuh akibat jalan tersebut sudah rusak babak belur apalagi dimusim penghujan ini. 

Jalan menuju Desa Cisarua Kecamatan Tegalwaru rusak parah

"Sudah beberapa emak-emak yang melintas dijalan itu mengalami kecelakaan. Apalagi pada musim penghujan ini aspal terkelupas dan jalanan jadi retak-retak,"kata Kades Cisarua, H. Dodi Ismail, Jumat (12/01/2024).

Berdasarkan data yang diperoleh, pada hari Selasa (8/8/2023) lalu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Purwakarta, Ryan Oktavia berjanji akan memperbaiki ruas jalan yang rusak dan berbahaya bagi pengendara kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda dua yang mengarah ke Desa Cisarua dan sekitarnya di Kecamatan Tegalwaru, pada tahun 2023.

“Insya Alloh akan kita perbaiki tahun ini (tahun 2023-red) ,”kata Kadis PUTR Kabupaten Purwakarta, Ryan Oktavia menjawab usai mengadakan rapat dengan Komisi III DPRD Purwakarta, Selasa (8/8/2023) digedung DPRD Purwakarta, Jl. Ir. H. Juanda, Ciganea, Jatiluhur.

Pada rapat kerja antara Komisi III DPRD Purwakarta dan Dinas PUTR Pemkab Purwakarta di ruang Komisi III hari itu, Selasa  (8/8/2023) dipimpin langsung Ketua Komisi III, Hidayat S.Th.I (F. PKB), Sekretaris Komisi III Rifky Fauzi, SH (F.Gerindra), Lina Yuliani (F.PDIP), Neneng Sri Kustinah (F. DPN) dan Hj. Tuti Rohani SH (F. Golkar). (Humas Setwan)

Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Purwakarta Mengadakan Study Banding Ke Setwan Subang

PURWAKARTA - Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Non ASN pada Bagian Risalah dan Perundang-undangan Sub. Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat mengadakan kunjungan kerja ke Sekretariat DPRD Kabupaten Subang, Selasa (5/12/2023).

Dalam kunjugan kerja Study Banding Pegawai ASN dan Non ASN Setwan Kabupaten Purwakarta itu dipimpin oleh pejabat Perencanaan Ahli Muda (Jafung) pada Bagian Risdang Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta, Yayan Eryanto dan diterima oleh PPPU perancang Perundang-undangan Rahman dan pejabat protokol Sekretariat DPRD Subang, Deden R pada Bagian Risdang Sekretariat DPRD Kabupaten Subang, Jawa Barat, di ruang Bamus gedung DPRD Kabupaten Subang.

Pada kesempatan tersebut, pejabat dari Risdang Setwan Purwakarta berkonsultasi mengenai jumlah anggota DPRD Kabupaten Subang dan terkait kerjasama media massa dengan sekretariat DPRD Subang, "Jumlah anggota DPRD Subang ada 50 anggota. Mengenai kerjasama pihak kami (Sekretariat DPRD Subang) dengan media massa bekerjasama dengan sebuah Komunitas Aliansi Wartawan Subang (AWAS),"kata Deden. (Humas Setwan)

DPRD dan Pemkab Purwakarta Setujui RAPBD Ditetapkan Menjadi APBD TA 2024 Pada Rapat Paripurna

 

Rapat Paripurna Tk. II dalam rangka Persetujuan Bersama terhadap Penetapan Raperda tentang APBD TA. 2024

PURWAKARTA - DPRD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten setempat menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 sebesar Rp2,6 triliun lebih untuk ditetapkan menjadi APBD TA 2024 pada rapat paripurna yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kabupaten Purwakarta, Jl. Ir. H. Juanda, Ciganea, Jatiluhur, Rabu (29/11/2023) malam.

Pengesahan RAPBD TA 2024 menjadi APBD TA 2024 tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama antara pimpinan DPRD dan Pj. Bupati Purwakarta, Benni Irwan setelah juru bicara Banggar, Sri Puji Utami yang menjabat wakil ketua Banggar melaporkan hasil kerja bersama antara Banggar dan TAPD Pemkab Purwakarta melaksanakan pembahasan sebanyak 12 kali pertemuan dan dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir 7 fraksi di DPRD Purwakarta. 

Penyampaian pendapat akhir Fraksi diawali oleh fraksi partai Golkar yang disampaikan oleh H. Mukhtarom, M.Pd. Selanjutnya penyampaian pendapat akhir fraksi dari partai Gerindra disampaikan Fitri Maryani. Pendapat akhir Fraksi partai PKB disampaikan oleh Ceceng Abdul Qodir. Berikutnya fraksi partai PDIP disampaikan oleh Lina Yuliani. Fraksi partai PKS disampaikan oleh H. Dedi Sutardi. Fraksi DPN disampaikan oleh Neneng Kustinah dan fraksi Berani disampaikan oleh Conrad Surawijaya. 

Sebelum rapat ditutup oleh pimpinan rapat H. Ahmad Sanusi, Pj. Bupati Kabupaten Purwakarta Benni Irwan menyampaikan ucapan terimkasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama Banggar dan TAPD Pemkab Purwakarta yang telah berhasil menyelesaikan tugasnya,"Atas nama Pemerintah Kabupaten Purwakarta saya mengapresiasi dan menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya atas kerjasama Banggar dan TAPD yang telah menyelesaikan tugasnya,"kata Pj. Bupati Purwakarta, Benni Irwan.

Rapat paripurna ditutup oleh pimpinan rapat yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD purwakarta, H. Ahmad Sanusi didampingi Wakil Ketua DPRD Sri Puji Utmai dan Wakil Ketua DPRD Warseno dan Sekretaris DPRD H. Suhandi pada pukul 23.06 Wib.   

Hadir dalam kegiatan ini unsur Forkopimda, Sekda, Staff Ahli, Asda, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Tokoh Agama, Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Insan Pers. (Humas Setwan)

Pimpinan DPRD dan Kadis Kominfo Purwakarta Menerima Audiensi Aliansi Wartawan

 

PURWAKARTA - Ratusan wartawan yang mengatasnamakan Aliansi Buruh Kuli Tinta Purwakarta mendatangi gedung DPRD Kabupaten Purwakarta di Jl. Ir. H. Juanda, Ciganea, Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (22/11/2023).

Kedatangan para wartawan yang juga diikuti oleh sejumlah organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Massa (Ormas) itu diterima langsung oleh Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, SM (partai Golkar).,  Wakil Ketua DPRD Sri Puji Utami (Partai Gerindra).

Pada kesempatan tersebut, Koordinator Alianasi Buruh Kuli Tinta Purwakarta, Cep Jenar mempertanyakan anggaran sosialisasi pembangunan Pemerintah Daerah Purwakarta dalam bentuk kerjasama dengan media massa pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2023 yang biasanya setiap tahun selalu dianggarkan, namun pada APBD Perubahan TA 2023 ditiadakan.

"Informasi yang kami dapat dari Dinas terkait, anggaran kerjasama media massa pada APBD Perubahan TA 2023 ditiadakan. Padahal Dinas terkait (Diskominfo) anggaran itu sudah diusulkan. Tapi kenapa tidak disetujui oleh Badan Anggaran DPRD,"kata Cep Jenar.

Atas pertanyaan itu, Ketua DPRD Purwakarta H. Ahmad Sanusi yang akrab di sapa H. Amor dan menjabat Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Purwakarta menjelaskan bahwa Badan Anggaran DPRD tidak pernah menerima usulan itu.

"Anggaran kerjasama media dan Pemda Purwakarta yang pernah kami bahas di Banggar (Badan Anggaran-red) sudah diakomodir pada anggaran APBD Murni TA 2023 yang nilanya Rp.1,3 miliar,"kata H. Amor.

Kemudian untuk anggaran kerjasama media pada APBD TA 2024 masih  sedang kami bahas di Banggar yang nilainya sama sekitar Rp.1,3 miliar,"demikian penjelasan Ketua DPRD Purwakarta. (Humas Setwan)

Keluhan Tak Didengar, Warga Perumnas Royal Campaka dikawal LSM Kompak Ngadu ke DPRD

 

Pimpinan DPRD Purwakarta dan Komisi I saat menerima pengaduan warga Perumnas Royal Campaka

PURWAKARTA - Sudah 3 (tiga) tahun, penghuni Perumnas Royal Campaka, Desa Campaka, Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta  merasa tidak nyaman mengingat keluhan-keluhan yang disampaikan kepada manajemen perumnas Royal Campaka selalu tanpa solusi.

Akhirnya warga meminta didampingi Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Kompak agar dapat membantu menyelesaikan persoalan yang mereka (warga Perumnas Royal Campaka-red) hadapi dan mengadu ke DPRD Purwakarta, Rabu (22/11/2023). 

"Terimkasih atas penerimaan dan waktu yang diberikan pimpinan DPRD kepada kami (Kompak). Saya ingin menyampaikan keluhan warga Perumnas Royal Campaka yang sudah 3 tahun merasa tidak nyaman dengan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Mereka takut untuk melaporkan karena Perumnas Royal Campaka adalah pengembang "plat merah". Mereka takut dianggap menghambat program pemerintah. Maka itu, kepada bapak bapak warga Perumnas untuk tidak takut menyampaikan aspirasinya kepada para wakil rakyat kita yang ada di DPRD Purwakarta,"kata Ketua Harian Kompak, Pandu Fajar Gumelar.

Ketua Harian Kompak, Pandu Fajar Gumelar saat mendampingi warga Perumnas Royal Campaka mengadu ke DPRD Purwakarta

Dari pertemuan antara warga Perumnas Royal Campaka yang dikawal LSM Kompak ada sejumlah persoalan yang dihadapi warga perumnas Royal Campaka soal Drainase (selokan air) yang kurang memadai sehingga setiap kali musim hujan warga Perumnas rumah tinggal mereka kebanjiran. "Apalagi sekarang sudah masuk musim penghujan. Kami khawatir kejadian seperti tahun tahun sebelumnya rumah kami kebanjiran. Kami minta bantuan kepada bapak dan ibu yang terhormat sebagai wakil kami agar ada solusi,"kata seorang warga Perumnas Royal Campaka dihadapan para anggota DPRD Purwakarta yang saat itu mereka kedatangan mereka.

Para Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang menerima kedatangan warga Perumnas Royal Campaka dan LSM Kompak antara lain Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi dari partai Golkar, Wakil Ketua DPRD Sri Puji Utami dari partai Gerindra, Ketua Komisi I DPRD Hj. Nina Heltina, Sekretrais Komisi I Chaerul Amin, Ketua Fraksi PKS H. Dedi Juhari dan H. Muhtarom dari partai Golkar.

Setelah pimpinan DPRD dan anggota Komisi I mendengarkan keluhan yang disampaikan warga Perumnas Royal Campaka, Pimpinan rapat Sri Puji Utami menanyakan langkah apa saja yang sudah di lakasanakan oleh Kepala Desa, Camat setempat atas keluhan warganya serta menanyakan kepada manajemen Perumnas Royal Campaka yang saat itu dihadirkan.

Atas pertanyaan pimpinan rapat, manajemen Perumnas Royal Campaka menjelaskan pihaknya sudah mengadakan pertemuan dengan Kepala Desa, Camat yang juga dihadiri unsur Muspika ada sejumlah point yang disekapati.

"Sekarang Kami (Perumnas-red) sedang mengadakan pengukuran untuk membenahi drainase (selokan). Sebab, kami harus tahu ketinggian tanah yang akan jadi saluran air agar kedepannya tidak bermasalah. Mengenai hal-hal lain sudah tertuang didalam kesepakatan dan kami akan laksanakan,"kata perwakilan manajemen Perumnas Royal Campaka. (Humas Setwan)