Rabu, 22 April 2020

Pimpinan, Anggota dan Setwan DPRD Purwakarta Ramai-Ramai Sumbang Darah


Purwakarta -  Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta H. Ahmad Sanusi memimpin segenap jajarannya beramai-ramai menyumbangkan darah, Rabu (22/4/2020). Turut mendampinginya antara lain Wakil Ketua Warseno, SE, Ketua Fraksi Golkar Hj. Enah Rohanah dan segenap anggota DPRD lainnya, Sekretaris DPRD Drs. H. Suhandi, M.Si, para Kabag dan Kasubag, serta seluruh ASN dan non ASN di lingkungan Setwan.


 Ahmad Sanusi mengatakan, tujuan donor darah ini untuk memenuhi persediaan darah di PMI Kabupaten Purwakarta, terutama agar tercukupi selama bulan suci Ramadhan 1441 H ini.

“Selain itu, hal ini juga merupakan amal ibadah kita, karena membantu sesama,” ujarnya, seraya menghimbau masyarakat, agar berkenan untuk melakukan donor.



Ia menambahkan, donor darah ini sengaja dilakukan oleh Pimpinan DPRD, anggota dan seluruh pegawai baik ASN dan non ASN di lingkungan Setwan DPRD Purwakarta, guna menambah stok darah di PMI.

“Soalnya, saya mendapat informasi, bahwa selama tanggap darurat covid-19, PMI kekurangan stok darah,” ujarnya.



Faizal,  salah seorang petugas PMI mengatakan, usia calon pendonor dibatasi maksimal 60 tahun. Seseorang yang kurang tidur pada  malam hari, dilarang  mendonorkan darah. Pada proses pelaksanaannya, para calon pendonor, sebelumnya dilakukan pengecekan suhu, diambil sampel darah, dan pengukuran tekanan darah. Pelaksanaan pengambilan darah bagi setiap orang memerlukan waktu sekitar 5 – 10 menit.

“Apabila tekanan darahnya tinggi, diberikan kesempatan beberapa saat dulu untuk menurunkan tekanan darahnya. Apabila tidak turun-turun juga, ya terpaksa yang bersangkutan tidak diijinkan donor pada hari itu,”katanya.



Dihubungi terpisah, Ketua PMI Lalam Martakusumah, M.Si menyampaikan ucapan syukur, atas partisipasi Pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris DPRD dan segenap pegawai Setwan, yang berkenan menyumbangkan darahnya untuk membantu sesama.

Ia mengaku, PMI memang kekurangan stok darah, dampak dari covid-19. Setidaknya, persediaan yang ada hanya cukup untuk sampai awal bulan puasa. “Mudah-mudahan dengan kepedulian dan jiwa kemanusiaan Pimpinan DPRD, bisa juga diteladani oleh masyarakat secara luas,” harap Lalam. (Humas DPRD).

Kunjungan Kerja Komisi II Ke Dinas Lingkungan Hidup, Terkait LKPJ




Purwakarta – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Purwakarta Alaikassalam, SH.I (Fraksi PKB) didampingi Wakil Ketua Komisi II Yadi Nurbahrum (Fraksi PDIP), Fitri Maryani (Fraksi Gerindra), dan Hj. Putriarti Putik H, SE (Fraksi Golkar) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Lingkungan Hidup (LH), Selasa (21/4/2020).

Menurut Alaikassalam, tujuan kunjungan kerja ini ingin mencari tahu sejauhmana kebenaran terkait LKPJ Bupati, yang disampaikan dalam rapat paripurna melalui Vicon, belum lama ini. Alek, demikian sapaan akrabnya menambahkan, Komisi II sudah melakukan kunjungan kerja ke Bapenda dan sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Purwakarta, khususnya OPD yang mempunyai pendapatan dari hasil melayani masyarakat.

“Dari hasil kunjungan kerja Komisi II, kami menyimpulkan sinergitas antara Bapenda dan OPD-OPD perlu lebih ditingkatkan, supaya didapat hasil pendapatan yang lebih maksimal,”ujarnya.

Komisi II, kata Alek, dibagi menjadi dua kelompok kerja (Pokja). Pokja I diketuai dirinya sendiri, yang kini tengah melakukan kunjungan kerja ke Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan Pokja II, diketuai oleh Dias Rukmana Praja,SE melakukan kunjungan kerja ke Bagian Ekonomi Setda Purwakarta.

Pada Dinas LH ini, pihaknya akan mendalami tentang pendapatan yang diperoleh dinas tersebut, masalah yang dihadapi, dan bagaimana solusi untuk meningkatkan pendapatan pada tahun anggaran berikutnya.

“Pendapatan Dinas LH memang sudah cukup bagus, dari target 2 M tercapai lebih dari 90 persen,”ujarnya. “Tapi tentunya akan kita bahas bersama, apa yang bisa dilakukan lagi, supaya pada tahun anggaran berikutnya bisa semakin meningkat,” katanya.



Sementara Fitri Maryani menegaskan, bahwa capaian target harus realistis dan optimis. Terkait hal itu, ia menanyakan hal-hal teknis apa yang menjadi kendala, dan apa yang memungkinkan bisa meningkatkan pendapatan.

Menjawab Komisi II, Kadis LH Drs. RH. Deden Guntari menerangkan, sebenarnya pendapatan LH tidak hanya dari retribusi pungutan sampah (rumah tangga dan perusahaan), tapi juga jasa pelayanan penyedotan tinja, dan laboratorium pengujian kualitas lingkungan hidup.

“Hasil uji laboratorium dibutuhkan perusahaan, sebagai salah satu prasyarat untuk mengajukan ijin usaha,” jelas Deden yang didampingi antara lain Sekdis Hariman Budi Anggoro, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan H. Iwan Kuswandi,  Kabid Pengelolaan Sampah Acep Yuli Mulya, Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Endah Yuniastuti, dan sejumlah pejabat lainnya di lingkungan dinas tersebut.

Deden menambahkan, kendala teknis yang dihadapi LH antara lain terlambatnya evaluasi Gubernur tentang Perda kenaikan tarif, tidak adanya tenaga analis, dan laboratorium yang dimiliki hanya mampu menguji 5 parameter dari 19 parameter yang dibutuhkan perusahaan.

“Tidak heran, jika penghasilan dari sektor ini kurang maksimal, karena perusahaan lebih memilih jasa laboratorium lain yang lebih komplit.” jelasnya. “Sekarang ini kami mempergunakan tenaga THL, tetapi hanya sebagai pembantu analis,” ungkapnya.

Deden menjelaskan, sebenarnya ada potensi lain yang dimiliki LH untuk meningkatkan pendapatan. Yaitu, lanjutnya, ada perusahaan yang meminta tinja sebanyak 2 ton sehari untuk mengurai bakteri, karena bahan kimia yang biasa dipakai sekarang terbilang mahal.

“Sayangnya, belum ada peraturan perundang-undangan yang mendukung, sehingga kami tak berani memenuhinya,” ungkapnya. (Humas DPRD).

Jumat, 17 April 2020

Pimpinan DPRD Himbau Masyarakat Untuk Donor Darah



Purwakarta – Pandemi global covid-19 yang melanda dunia, terjadi juga di Indonesa, khususnya juga marak di Purwakarta. Imbas dari hal itu, PMI Kabupaten Purwakarta sangat kekurangan persediaan darah, karena jauh berkurangnya masyarakat yang berkenan mendonorkan darahnya. Keprihatinan itu diungkapkan oleh Ketua PMI Lalam Martakusumah, M.Si, Jumat (17/4/2020).

“Akibat maraknya pandemi covid-19, membuat PMI Purwakarta saat ini kekurangan pendonor, sehingga  sangat kekurangan stok darah. Maklum, banyak orang sekarang ini memilih berada di rumah saja, sebagaimana himbauan pemerintah,” ujar Lalam prihatin, ketika ditemui di kantor baru PMI, di Jalan Ibrahim Singadilaga No. 212 (Depan Puskesmas Koncara), Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta.


Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Purwakarta Hj. Neng Supartini, S.Ag, atas nama Pimpinan DPRD  menghimbau, agar masyarakat tidak perlu takut untuk mendonorkan darah, karena selain demi kemanusiaan, alat-alat di PMI yang dipergunakan untuk kepentingan donor darah semuanya dalam keadaan steril. Tidak terkontaminasi jenis virus apapun.

“Bagaimanapun, sumbangan darah kita sangat membantu pasien yang sedang membutuhkan,” ujar Neng Supartini. “Yang perlu diperhatikan, agar pengurus PMI benar-benar memperhatikan standard penanganan covid-19 dalam mengambil dana pendonor, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,”tukasnya.


Ia juga memberikan apresiasi kepada Ketua PMI, yang telah berusaha keras melakukan jemput bola, guna melakukan upaya-upaya lain seperti bekerja sama dengan resimen Armed,  TNI/Polri, oganisasi kemasyarakatan, partai politik, dan kalangan OPD, dan pihak-pihak lain dalam upaya memenuhi stok darah di PMI Purwakarta.

Sementara itu, Lalam yang juga mantan anggota DPRD Purwakarta ini menerangkan, saat ini persediaan darah dengan berbagai golongan di PMI Purwakarta cuma sekitar 80 labu, sedangkan kebutuhan Purwakarta akan darah setiap hari sekitar 100 labu.


“Cukup memprihatinkan memang, karena sebagian besar kesembuhan seorang pasien, seringkali amat tergantung ada atau tidaknya persediaan darah di PMI,”jelasnya Ia melanjutkan, setiap hari yang datang ke kantor PMI untuk mendonorkan darah sangat minim, hanya sekitar 10 orang. “Itu pun tidak semua bisa bertindak sebagai donor, lantaran setelah diperiksa, kondisi atau berat badannya tidak memungkinkan,”tambahnya.

Oleh karena itu, kata Lalam, pihaknya sering melakukan jemput bola dengan menggunakan mobil unit milik PMI, untuk mendatangi perusahaan-perusahaan, agar mendapatkan banyak pendonor.


Dalam kesempatan itu, Lalam mengucapkan terima kasih kepada resimen Armed, jajaran TNI dan Polri, beberapa organisasi kemasyarakatan seperti FKKPI dan GIBAS, Fraksi PKB DPRD Purwakarta, jajaran pengurus DPC PKB dan PC NU Purwakarta, jajaran pengurus partai Nasdem, Dishub, Satpol PP, PDAM, dan para Kepala OPD Pemkab Purwakarta, dan pihak-pihak lainnya yang secara tulus ikhlas telah mengajak anggotanya untuk mendororkan darah, demi kemanusiaan. (Humas DPRD)

Selasa, 14 April 2020

Paripurna DPRD Purwakarta Melalui Vicon, Tentang Penyampaian LKPJ Bupati Akhir Tahun 2019



Purwakarta – Di tengah  keprihatinan mendalam lantaran masih maraknya pandemi virus corona  di dunia, yang juga melanda Indonesia dan khususnya di Purwakarta, DPRD Kabupaten Purwakarta menggelar rapat paripurna tentang Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) melalui Vicom (video conference), di ruang rapat utama, Senin  ( 13/4/2020).

Rapat paripurna tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta H. Ahmad Sanusi, didampingi para Wakil Ketua DPRD, yakni Sri Puji Utami, Hj. Neng Supartini, S.Ag, dan Warseno SE. Rapat dinyatakan memenuhi quorum, karena dihadiri lebih dari separuh anggota DPRD. Sehubungan untuk menjaga jarak fisik (phicycal distancing), sesuai instruksi Pimpinan DPRD, yang wajib hadir antara lain para Ketua Komisi, para Ketua Fraksi, Ketua Bapemperda, tiga orang perwakilan Banggar dan tiga orang perwakilan Banmus, dan sejumlah anggota DPRD lainnya. Sedangkan, bagi anggota dewan yang tidak hadir, bisa mengikuti lewat aplikasi Zoom Meeting. Ikut mendampingi Pimpinan DPRD adalah Sekretaris DPRD Drs.H. Suhandi, M.Si, dan diikuti pula oleh para pejabat di lingkungan Setwan DPRD.

Bupati Purwakarta  Anne Ratna Mustika menyampaikan laporannya dari Balai Nagri Pemkab Purwakarta. Turut mengikuti rapat melalui Vicom dari kantornya masing-masing, adalah Wakil Bupati H. Aming, Sekda,  para camat, serta para Kepala  OPD, Badan, Kantor di lingkungan Pemkab Purwakarta.

Mengawali rapat, Ahmad Sanusi memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Ilahi, sehingga semua pihak masih berkesempatan mengikuti pelaksanaan rapat paripurna, dalam keadaan sehat walafiat.

Ketua DPRD menerangkan, Kepala Daerah atau Bupati berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD, sesuai UU No. 23/2014, sebagaimana telah diubah UU No. 9/2015 tentang perubahan kedua atas UU No. 23/2014 tentang pemerintah daerah yang telah dijabarkan lebih lanjut melalui PP No. 3/2007 tentang laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD. Dan informasi laporan  penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat, yang mana telah diubah melalui PP. No. 13/2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.


Berdasarkan Pasal 19 ayat 1 PP No. 13 Tahun 2019, Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan satu kali dalam setahun, paling lambat 3 bulan setelah anggaran berakhir.

Namun, berdasarkan Surat Kemendagri No. 700/1723/OTDA perihal perpanjangan waktu penyerahan LKPJ untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan tugas rutin di lingkungan pemerintah daerah, khususnya untuk memenuhi Pasal 71 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2014, yang daerahnya ditetapkan status kejadian luar biasa (KLB) covid-19, dapat menyampaikan LKPJ dengan memanfaatkan sarana teleconference dan/atau Vicon, dan waktu penyampaiannya diundur paling lambat 30 April 2020.

Sesuai PP No. 13/2019, tujuan penyampaian LKPJ untuk mewujudkan otonomi daerah berdasarkan UU. No. 23/2014 tentang pemerintahan daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan efisien sesuai prinsip tata kelola pmerintahan yang baik.

Adapun ruang lingkup, materi dan mekanisme pembahasan LKPJ Bupati akhir tahun anggaran, sesuai Pasal 15 PP No. 13/2019, mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Selanjutnya, kata Ahmad Sanusi, berdasarkan Pasal 20 ayat 1 PP No. 13/2019, paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima, DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan capaian kinerja program kerja dan kegiatan, dan pelaksanaan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.


Sementara itu, pernyataan Tim Satgasus covid-19 Kabupaten Purwakarta, bahwa Purwakarta dinyatakan relatif aman, sangat penting untuk menjaga territorial di wilayah Kabupaten Purwakarta agar tetap kondusif. Ia juga menyampaikan apresiasi serta dukungan penuh kepada para tenaga medis serta instansi terkait yang telah bekerja keras untuk melayani dan memberikan bantuan kesehatan.

Ketua DPRD juga mengharapkan Kepada masyarakat Purwakarta, untuk terus memberi dukungan dengan cara mengikuti semua anjuran pemerintah, guna memutus mata rantai penyebaran covid-19. Disiplin belajar dan bekerja dari rumah, disiplin menjaga jarak, disiplin menjaga kebersihan dan kesehatan, menjaga stamina, dan menghindari kerumunan massa.

“ Yang lebih penting lagi, sering mencuci tangan dan selalu menggunakan masker ketika ke luar rumah. Atau lebih baik tidak ke luar rumah, jika tidak urgen sekali,”  tegas Ahmad Sanusi. 

Pada akhir rapat paripurna, Ketua DPRD meminta Ketua Bapemperda H. Komarudin, SH, MH untuk membacakan doa.  Doa khusus dibacakan yang bersangkutan, agar kita semua segera terbebas dari virus wabah corona. (Humas DPRD).


Kamis, 09 April 2020

DPRD Minta Percepatan Pembangunan Jembatan Alternatif, Pengganti Jembatan Bodem Yang Ambruk



Purwakarta – Pimpinan DPRD Purwakarta mengundang Kadis PU Binamarga dan Pengairan, Kamis (9/4/2020), terkait ambruknya jembatan Ciherang (Bodem) di Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Purwakarta  (3/4/2020) lalu, dan menewaskan seorang warga Subang.

Jembatan yang menghubungkan antara Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Campaka itu memang selalu ramai dilewati masyarakat, terlebih ada pabrik di sekitarnya, yang di tengah pandemi corona ini, tidak meliburkan karyawannya.

Hadir dalam rapat kerja itu selain Ketua DPRD H. Ahmad Sanusi, Wakil Ketua DPRD Hj, Neng Supartini, Wakil Ketua DPRD Warseno, SE, Ketua Komisi III Drs. Akun Kurniadi, MM, Wakil Ketua Komisi III Asep Abdullah, Sekretaris DPRD Drs. H. Suhandi, M.Si, juga Kadis PU Binamarga dan Pengairan Ryan Oktavia dan tiga orang jajarannya.


Ketua DPRD Purwakarta H. Ahmad Sanusi, mengaku prihatin atas terjadinya musibah tersebut. Selain melakukan klarifikasi atas musibah yang terjadi, ia juga mengharapkan kepada dinas terkait untuk segera membangun jembatan alternatif, sehingga akses masyarakat tidak terganggu. Ia juga mempertanyakan, apakah hal tersebut murni akibat bencana atau ada unsur  kelalaian penyedia jasa (pemborong) ?

“Di sekitar sana memang ada pabrik yang tidak meliburkan karyawannya di tengah pandemi corona saat ini. Dalam hitungan menit saja, sudah banyak motor yang mengantri untuk melewati jembatan tersebut. Karena itu, sangat diperlukan sekali jembatan alternatif pengganti sementara,”tegasnya.

Menjawab pertanyaan tersebut, Kadis PU Binamarga dan Pengairan Ryan Oktavia menerangkan, apakah itu murni bencana atau ada unsur kelalaian dari penyedia jasa, pihaknya masih menunggu hasil penelitian dari tim ahli (Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan) dari Kementerian PUPR.

“Sesuai peraturan perundang-undangan, kami sudah melaporkannya ke Pusjatan, dan sedang menunggu penjelasan dari tim ahli. Masalahnya, tidak bisa cepat hasilnya kita peroleh, karena kantor mereka masih tutup akibat pandemi virus corona,”jelasnya. “Begitupun pihak berwajib juga menunggu dari penjelasan yang sama,”ujar Ryan.


Namun untuk mengatasi tersebut, kata Ryan, pihaknya sudah mengambil langkah-langkah cepat sebagaimana instruksi Bupati. Alternatifnya, mungkin pihaknya akan menyewa jembatan Balley, untuk membantu akses masyarakat yang biasa melalui jalur tersebut. Hanya saja, menurut informasi yang diperolehnya, harga sewa jembatan Balley itu seharga Rp. 480.000 per hari.


“Masalahnya, berapa lama kita akan menggunakan jembatan Balley itu? Karena hal itu terkait jumlah anggaran yang dibutuhkan. Nah, tentunya hal ini masih  perlu dikonsultasikan dulu dengan Bupati dan Tim APD, terkait juga adanya kebijakan pusat penggunaan anggaran fokus penanganan wabah covid-19,“ tukasnya, seraya menambahkan, pihaknya tidak bisa memutuskan sendiri.

Dalam kesempatan itu, Ryan juga meminta dukungan DPRD, jika ke depan pihaknya mengajukan peningkatan anggaran tanggap darurat dan cadangan. Pasalnya, saat ini anggaran cadangan terlalu minim, sehingga tak mampu mengcover dengan cepat, jika terjadi bencana seperti ini. (Humas DPRD).

Hj. Putriarti Putik H, SE Laksanakan Penyemprotan Disinfektan di Dapil VI


Purwakarta  -  Terus meningkatnya jumlah ODP (orang dalam pemantauan) di Purwakarta, membuat DPRD Purwakarta turut merasa prihatin. Itulah sebabnya, Pimpinan DPRD, mulai Senin (6/4/2020) menugaskan anggotanya untuk turun langsung ke lapangan, ke daerah pemilihan masing-masing.

Para wakil rakyat itu melakukan  monitoring sekaligus menggugah kesadaran masyarakat, agar selalu menggunakan masker, terutama kalau ke luar rumah.  Bahkan sebaiknya berada atau beraktivitas di rumah saja, jika tidak ada urgen sekali untuk keluar rumah. Kewajiban penggunaan masker ini sebagaimana direkomendasikan oleh WHO dan anjuran pemerintah, untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19.


Sebagai bentuk tanggung jawab sebagai wakil rakyat dan dilandasi rasa kemanusiaan yang tinggi, anggota Komisi II DPRD Hj. Putriarti Putik H, SE, melakukan kegiatan monitoring di daerah pemilihan VI meliputi Kecamatan Jatiluhur, Sukasari, dan Sukatani. Ia mengunjungi posko-posko, Puskesmas, Polsek, Kecamatan, Kelurahan dan kampung-kampung untuk mensosialisasikan kewajiban penggunaan masker.

“Monitoring ini juga dilakukan oleh anggota DPRD lainnya, ke setiap daerah pemilihan masing-masing, untuk mengetahui sejauh mana kesiapan para petugas posko baik di kelurahan maupun di tingkat RW, dalam penanganan dan penanggulangan covid-19 yang sedang mewabah ini,”jelasnya.


Tidak itu saja, dibantu oleh Timnya, Putriarti Putik juga melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya, agar wilayah Dapil VI menjadi steril dari wabah virus corona. Selain itu, ia juga membagi-bagikan ribuan masker dan hand sanitizer kepada warga, agar terhindar dari virus corona.

“Semoga bencana non alam akibat mewabahnya virus corona ini segera berlalu dari Purwakarta khususnya, dan Indonesia umumnya, sehingga masyarakat bisa berkegiatan seperti sedia kala,” harap anggota Fraksi Golkar ini dengan nada prihatin, seraya menghimbau, agar masyarakat selalu mengikuti anjuran pemerintah untuk menjaga jarak dan berperilaku hidup bersih dan sehat. (Humas DPRD).

Rabu, 08 April 2020

Pimpinan dan Anggota DPRD Purwakarta Aktif Mencegah Penyebaran Covid-19


Purwakarta – Menurut Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan covid -19, bahwa Purwakarta masih relatif aman, karena tidak tergolong zona merah maupun wilayah transmisi lokal penyebaran virus corona. Sampai Selasa (7/4/2020), jumlah orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 204 orang, pasien dalam pengawasan (PDP) 7 orang, dan terkonfirmasi positif 3 orang, serta meninggal nihil.
Meskipun begitu, terus bertambahnya peningkatan jumlah ODP di Purwakarta, membuat DPRD Purwakarta turut merasa prihatin. Itulah sebabnya, mereka turun ke lapangan, ke daerah pemilihan masing-masing. Para wakil rakyat itu melakukan monitoring sekaligus menggugah kesadaran masyarakat untuk selalu menggunakan masker, terutama kalau ke luar rumah.

Ketua DPRD H. Ahmad Sanusi, melakukan kegiatan di Dapil II, meliputi Kecamatan Campaka, Cibatu, Bungursari, dan Babakancikao. Saat mengunjungi Desa Campakasari, Kecamatan Campaka, ia  diterima oleh Kades Abdul Kodir dan bidan desa Luri Marlina.
“Di sini terdapat orang dalam pemantauan (ODP)  3 orang, 2 orang dari Malaysia dan seorang dari Taiwan. Alhamdulillah, setelah selesai masa pemantauan, tak ada seorang pun yang menjadi pasien dalam pengawasan (PDP),” tegas anggota Fraksi Golkar ini, seraya menambahkan selain melakukan monitoring pihaknya juga membagikan APD (alat pelindung diri) berupa masker dan hand sanitizer.


Wakil Ketua DPRD Sri Puji Utami dari Fraksi Gerindra, yang juga berasal dari daerah pemilihan (Dapil II), juga aktif melakukan monitoring d Kecamatan Bungursari. Selain membagikan ribuan maskaer, ia juga membagikan sejumlah sembako kepada masyarakat kurang mampu.

“Seluruh anggota DPRD saat ini berkegiatan di daerah pemilihan masing-masing. Ada yang melakukan penyemprotan disinfektan, ada yang berbagi alat semprot, hand sanitizer, masker, juga sembako,” ujar politisi Gerindra ini.


Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Hj. Neng Supartini, S.Ag dari PKB, Ketua Fraksi PDIP Ina Herlina, serta anggota  Fraksi Golkar Anita Diana, memonitoring kesiapan petugas beberapa posko di Desa Cijunti, Kecamatan Campaka. Turut mendampingi mereka adalah Kapolsek dan Camat Campaka.
Menurut Neng, masyarakat harus semakin menyadari, bahwa situasi  saat ini bukanlah sesuatu yang normal-normal saja, melainkan perlu perhatian khusus semua pihak, agar terhindar dari virus corona. Salah satunya, kata dia, sekarang wajib menggunakan masker.

“Masyarakat harus patuh pada anjuran pemerintah, membiasakan hidup bersih, selalu menjaga kesehatan, menjaga jarak, dan sesering meungkin mencuci tangan,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Purwakarta Warseno, SE membagi-bagikan ribuan masker kepada masyarakat daerah pemilihan I (Kecamatan Purwakarta), juga mensosialisasikan pentingnya masker untuk mencegah penyebaran virus corona.

"Masyarakat sekarang wajib menggunakan masker ini, karena hal ini direkomendasikan oleh WHO dan anjuran pemerintah, guna memutus mata rantai virus corona. Pasalnya, manusia bisa tertular dari muncratan air ludah seseorang yang terindikasi terpapar virus corona,” ujar politisi PDIP ini.
Ketua Fraksi PKS Dedi Juhari menyumbangkan sejumlah alat semprot dan disinfektan kepada Lurah Ciseureuh. Ia berjanji, setiap hari akan terus berkeliling ke Dapil 1 (Kecamatan Purwakarta) guna memonitoring pencegahan dan penanggulangan covid-19.

Agus Sugianto, SE membagi-bagikan disinfektan dan alat semprot kepada Lurah Munjul Jaya dan pengurus Karang Taruna setempat. Sementara, ribuan masker juga dibagikan untuk seluruh pengurus Karang Taruna Kecamatan Purwakarta.
"Semoga dapat membantu warga mencegah penyebaran merebaknya virus corona," ujar politisi PAN, seraya menghimbau masyarakat hendaknya disiplin dan selalu mematuhi anjuran pemerintah, demi keselamatan semua pihak.

Hal yang sama juga dilakukan Zaenal Arifin, anggota Fraksi PKB, Ketua Fraksi Golkar Hj. Enah Rohanah dan H. Ujang Rosadi anggota  Fraksi PDIP yang terrpilih dari daerah pemilihan IV, meliputi Kecamatan Bojong dan Darangdan. Hanya saja politisi PKB yang akrab dipanggil Bentar ini melkukan monitoring di Desa Cibingbindan beberapa desa lain di Kecamatan Bojong. Sedangkan Enah Rohanah dan Ujang Rosadi di Kecamatan, Desa, dan Polsek Darangdan.
"Setiap hari saya mengunjungi kesiapan beberapa posko, dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran covid-19," jelas Bentar(Humas DPRD)

Selasa, 07 April 2020

DPRD Purwakarta Lakukan Monitoring Pencegahan Covid-19



Purwakarta – Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, mulai Senin (6/4/2020) turun ke lapangan untuk melaksanakan monitoring pencegahan dan penanggulangan covid-19, sekaligus mensosialisasikan kewajiban penggunaan masker bagi masyarakat. Demikian dijelaskan Wakil Ketua DPRD Sri Puji Utami, di ruang kerjanya, Selasa (7/4/2020). 

“Seluruh anggota DPRD ini berkegiatan di daerah pemilihan masing-masing. Ada yang melakukan penyemprotan disinfektan, ada yang berbagi alat semprot, hand sanitizer, masker, juga sembako,” ujar politisi Gerindra ini, seraya menerangkan, pihaknya berkegiatan di daerah pemilihan II meliputi Kecamatan Bungursari, Campaka, Cibatu dan Babakancikao.

Dia menegaskan, kegiatan anggota DPRD ini selain dilaksanakan secara pribadi, ada juga yang bekerja sama dan melibatkan pengurus partai masing-masing. “Tujuannya, supaya gerakan pencegahan dan penanggulangan covid-19 ini lebih merata ke seluruh penjuru Purwakarta,”ujarnya.


Kendati masyarakat tidak perlu panik, kata Sri Puji Utami, tapi juga tidak boleh menganggap remeh  kejadian ini. “Saya prihatin, karena masih banyak masyarakat yang berkeliaran atau mengunjungi tempat keramaian tanpa menggunakan masker,”ujarnya, seraya menambahkan dirinya juga membagikan sekitar 5.000 buah masker dan sembako kepada masyarakat.

Sri Puji Utami menjelaskan, sebelum ditugaskan oleh Pimpinan DPRD, para anggota DPRD sebenarnya juga sudah melaksanakan kegiatan ini di daerah pemilihan masing-masing. Terlebih saat ini, lanjutnya, semua wajib melakukannya, karena memang sudah diputuskan melalui rapat paripurna tentang perubahan rencana kerja DPRD Purwakarta beberapa waktu lalu.

Lebih jauh Puji menerangkan, setelah rapat paripurna, rencana kegiatan dimusyawarahkan terlebih dulu oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD. Selanjutnya, katanya, dilakukan rapat Pimpinan DPRD yang dihadiri oleh para Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi, Ketua Komisi, Bapemperda, Badan Kehormatan, Sekda, Kepala BKAD, Kepala Inspektorat, Sekretaris DPRD dan para Kabag. Tujuan rapat ini, imbuhnya, membahas teknis pelaksanaan kegiatan supaya tidak saling tumpang tindih antara Pemkab Purwakarta (Satgasus) dan anggota DPRD.


Adapun yang menjadi dasar hukum kegiatan ini, terang Puji, pertama UU 23/2014 tentang pemerintah daerah  dan tupoksi DPRD, yakni budgeting, legislasi, dan monitoring; kedua sumpah jabatan DPRD yang mengakomodir aspirasi masyarakat; dan ketiga  adalah tanggung jawab dan sisi kemanusiaan anggota DPRD.

Rencananya, kata Puji, pihaknya akan mendatangi posko-posko di tingkat RW yang dibentuk oleh Tim Satgasus. Apakah efektif atau tidak posko yang telah terbentuk, bagaimana persiapannya (alat-alat yang dimiliki), apakah mereka  dibekali cara penanganan bilamana ada masyarakat yang dicurigai terpapar?

“Ini penting, soalnya jangan-jangan posko dibentuk, tapi tak dipersiapkan alat-alat yang dibutuhkan dan sdm-nya tidak memahami sama sekali cara menanggulangi jika ada masyarakat yang terindikasi covid-19,” tukas Puji.


Puji menjelaskan, hasil dari kegiatan DPRD ini akan dilaporkan ke pemerintah daerah, khususnya Satgasus. Ia juga berharap, walaupun kecil, apa yang dilakukan DPRD ini  semoga berkah dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia kembali menghimbau masyarakat agar selalu memakai masker, berperilaku hidup sehat dan bersih, sering mencuci tangan, selalu mengikuti himbauan dan anjuran pemerintah pusat dan daerah, serta sabar dan tawakal menghadapi musibah ini.

“Semoga pandemi virus corona segera dapat teratasi, sehingga kehidupan masyarakat kembali normal seperti sediakala. Yang utama, semua pihak harus senantiasa berdoa, memohon pertolongan Allah SWT,” ujarnya. (Humas DPRD)

Jumat, 03 April 2020

DPRD Purwakarta Putuskan Perubahan Rencana Kerja



Purwakarta – Sesuai instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tenang refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019, maka DPRD Purwakarta pun memutuskan untuk melakukan perubahan Rencana Kerja DPRD Purwakarta Tahun Anggaran 2020.

Keputusan tersebut ditetapkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta H. Ahmad Sanusi, dalam rapat paripurna yang membahas tentang perubahan rencana kerja DPRD Kabupaten Purwakarta, setelah mendapat persetujuan dari peserta rapat, Jumat (3/4/2020).

Hadir  dalam rapat paripurna antara lain Ketua DPRD H. Ahmad Sanui, Wakil Ketua DPRD Warseno, SE, sejumlah anggota DPRD, Sekretaris DPRD Drs. H. Suhandi, M.Si, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Dicky Darmawan, SH, M. Hum. Jumlah peserta rapat sebanyak 24 orang anggota DPRD dan  dinyatakan memenuhi quorum sesuai Tatib DPRD.

Diterangkan oleh Ahmad Sanusi, rancangan Keputusan DPRD tersebut sebelumnya telah melalui pengkajian oleh para anggota DPRD. Perubahan rencana kerja ini, lanjutnya,  dimaksudkan, agar tercipta langkah-langkah cepat, tepat, fokus, sinergi dan terpadu, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal oleh anggota maupun lembaga DPRD.


“Selain itu juga  sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban anggota DPRD,” jelas Ahmad Sanusi.

Rapat yang diselenggarakan di tengah-tengah pandemi wabah covid-19 yang melanda dunia itu berlangsung khidmat dan penuh keprihatinan, terutama menyikapi terus meningkatnya jumlah orang dalam pemantauan (ODP) di Purwakarta sendiri. Karena itu, Ketua DPRD H. Ahmad Sanusi yang membuka rapat, mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama mendoakan para tenaga medis, dokter dan seluruh masyarakat, yang telah terpapar dan menjadi korban virus corona, diterima di sisi Allah SWT.

“Semoga mereka diterima Allah SWT sesuai amal ibadah mereka, dan mendapat tempat yang layak di sisi-Nya,” harap Ahmad Sanusi.  

Setelah rapat tersebut, dilanjutkan rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang dipimpin oleh Wakil Ketua Warseno, SE. Diputuskan dalam rapat tersebut tentang jadwal acara dan kegiatan DPRD Kabupaten Purwakarta. Baik itu kegiatan komisi-komisi maupun rapat-rapat, juga penjadwalan rapat paripurna tentang Laporan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2019 yang diagendakan pada bulan April dan Mei Tahun 2020. (Humas DPRD)

Kamis, 02 April 2020

Sri Puji Utami : Dirut RSBA Diminta Klarifikasi Ulang




Purwakarta – Wakil Ketua DPRD Purwakarta Sri Puji Utami, meminta Dirut RSBA (Rumah Sakit Bayu Asih) dr. Agung Darwis, agar segera memberikan klarifikasi ulang, terkait seorang warga Desa Ciwareng yang meninggalnya diduga karena virus corona beberapa hari lalu.  Pasalnya, akibat dari peristiwa itu, menimbulkan dampak psikologis yang sangat besar bagi keluarga korban khususnya, dan masyarakat Desa Ciwareng pada umumnya.

Sebagaimana diberitakan oleh media dan sempat menjadi viral di Purwakarta, Senin (30/3/2020) lalu, seorang warga Perumahan Griya Mukti, Desa Ciwareng, Kecamatan Babakancikao meninggal dunia. Ia meninggal, setelah sempat sejam diisiolasi di RSBA, dan diduga terpapar corona. 

Menurut Dirut RSBA Agung Darwis, tim medis belum menyimpulkan apakah pasien ini positif corona atau tidak.  Pasien dimasukkan ruang isolasi, hanya semata untuk pengamanan dan menghindari risiko. Sehingga, saat pemakaman, pihak RSBA juga memperlakukan almarhum sesuai SOP dalam penanganan corona. 

“Saya tidak menyalahkan Dirut Bayu Asih, karena memang sudah ditetapkan seperti itu SOP penanganan jenazah, orang yang diduga meninggal akibat virus corona,” ujar Sri Puji Utami. “Namun, atas permintaan keluarga korban dan warga, Dirut Bayu Asih sebagai sumber pertama, selayaknya  segera memberikan klarifikasi ulang, untuk meluruskan berita yang sempat viral ini,” tegas anggota Fraksi Gerindra ini,  di ruang kerjanya, Kamis (2/4/2020).

Menurut Puji, klarifikasi ulang ini sangat penting, untuk memberi ketenangan dan kenyamanan bagi keluarga korban dan masyarakat Desa Ciwareng pada umumnya. Pasalnya,  setelah dilakukan Rapid Test, enam orang keluarga korban tidak terindikasi virus corona alias negatif. 

Puji mengaku mendapat informasi tersebut dari Lukman, selaku Kepala Dusun I, yang membawahi RW, di wilayah lokasi rumah korban. Ia melanjutkan, hal ini perlu segera diluruskan, karena kalau tidak, dampak psikologis akan terus dirasakan, terutama oleh keluarga korban.

“Sesuai penuturan Lukman, keluarga korban sampai sekarang merasa dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya. Pasalnya, akibat berita itu, membuat keluarga korban seakan-akan juga terpapar virus corona. Padahal, setelah menjalani Rapid Test, enam orang keluarga korban, menunjukkan negatif  semua,” urai Puji. 

Pada kesempatan yang sama Puji mengharapkan, pemerintah daerah segera merelokasi anggaran. Terutama belanja fisik yang tidak prioritas, untuk segera dilalihkan menjadi belanja medis guna mendukung kinerja tim medis dan paramedis.

“Kebutuhan tim medis dan paramedis seperti APD dan alat penunjang lainnya, saat ini jauh lebih diperlukan guna penanganan covid-19 ini,” tegasnya.

Atas nama DPRD Purwakarta, Puji juga memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya, terhadap tim medis dan paramedis yang menjadi garda terdepan dalam penanganan virus corona.

Menghadapi kondisi saat ini, ia juga mengharapkan masyarakat Purwakarta tidak perlu panik, tetapi tetap selalu mengikuti himbauan dan arahan pemerintah atau pihak berwenang. 

“Kalau tidak ada urgen sekali, sebaiknya masyarakat tetap belajar dan beraktfitas dari rumah. Selalu menjaga jarak atau menghindari kerumunan, membiasakan menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan. Dan yang lebih penting, harus selalu optimis dan yakin bahwa musibah ini pasti akan segera berlalu,” tegasnya. 

Sementara itu, informasi yang berhasil dihimpun media ini, menyebutkan bahwa korban sebenarnya adalah tamu (pendatang) dari Jakarta, di mana putranya tinggal di Perumahan Griya Mukti. Almarhum semasa hidupnya, memang dalam keadaan sakit paru-paru ketika bertamu. Bahkan, sempat muntah darah, sewaktu dibawa ke RSBA. (Humas DPRD)