Guna Ciptakan Iklim Demokrasi Semakin Baik, KPU Usulkan Dana Hibah Operasional

Purwakarta – Untuk mewujudkan Pemilu berkelanjutan, KPU akan membuat program pendidikan demokrasi di Purwakarta, yang melibatkan semua pihak hingga ke pelosok desa hingga semakin memahami soal kepemiluan. Ini guna menciptakan agar iklim demokrasi semakin baik di Purwakarta. Hal ini disampaikan Ketua KPU Kabupaten Purwakarta  Ahmad Ikhsan, ketika melakukan silaturahmi dan koordinasi dengan Pimpinan DPRD Purwakarta, Jumat (13/3/2020).

“Kami sudah mengajukannya kepada Bupati tentang dana hibah operasional beberapa waktu lalu guna menyelenggarakan pendidikan demokrasi di Purwakarta. Oleh karena itu, kami juga minta dukungan DPRD untuk mensuport program KPU tersebut,”jelas Ahmad Ikhsan. “Permohonan kami sampaikan dalam Anggaran Perubahan Tahun 2020 dan Anggaran Murni Tahun 2021,” sambungnya.

Pada kesempatan itu, Ahmad Ikhsan juga melaporkan, bahwa penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Legislatif tahun lalu di Purwakarta, secara umum berlangsung tertib, aman dan kondusif. Kendati sebelumnya, lanjutnya, sesuai Indeks kerawanan pemilu di Jabar,  Purwakarta termasuk dalam garis merah.

“Namun, berkat sinergitas yang terjalin baik antara TNI, Polri, dan parpol peserta Pemilu, penyelenggaraan  Pemilu di Purwakarta berlangsung kondusif. Dalam arti, tidak ada peristiwa atau kerusuhan yang terjadi. Juga tidak ada unsur kecurangan yang melibatkan KPU atau Bawaslu. Selain itu, partisipasi pemilih juga meningkat,”jelasnya.

Ketua DPRD Purwakarta H. Ahmad Sanusi, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPU atas penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Legislatif tahun lalu.

“Kalau ada sedikit kekurangan di sana-sini, masih terbilang wajar. Kami juga menyambut baik program pendidikan demokrasi yang digagas KPU Purwakarta, yang bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa, agar semakin paham tentang kepemiluan, ” tegasnya.

Sementara itu, Warseno mengatakan, usulan dana hibah operasional prosesnya harus melalui aplikasi Si Hibo terlebih dulu dan nantinya akan dibahas Banggar DPRD. “Sekitar bulan Juni nanti, kami mungkin mulai membahasnya,” ujarnya, seraya menyampaikan dukungannya kepada KPU.

Ketua KPU dan jajarannya tersebut diterima Ketua DPRD Purwakarta H. Ahmad Sanusi, Wakil Ketua DPRD Warseno, SE, Sekretaris Fraksi Golkar Dias Rukmana Praja, SE, Ketua dan Sekretaris Fraksi Gerindra Zusyef Gusnawan, SE dan Said Ali Azmi, Ketua Fraksi PDIP Lina Yuliani, Ketua Fraksi PKS Dedi Juhari, Sekretaris Fraksi DPN Conrad Surawijaya, Sekretaris Fraksi Berani H. Asep Abdulloh.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Fraksi PKS Dedi Juhari meminta kepada KPU agar memperbaiki data pemilih dan form C 1 di TPS jangan sampai kehabisan.

“Pasalnya, ketidak-akuratan  data pemilih sering kali menimbulkan persoalan tersendiri. Terlebih lagi form C 1 sangat dibutuhkan oleh partai politik (Parpol)  guna mengumpulkan data jumlah suara yang diperoleh di tiap TPS, “ ujarnya.

Terkait data pemilih, Ketua KPU mengatakan, saat ini setiap bulan pihaknya selalu melaporkan data pemilih up-date (berkelanjutan) didapat dari BPS, Disdukcapil dan Diskominfo kepada KPU Jabar. Namun, ia juga meminta kepada pihak desa/kelurahan agar melaporkan masyarakat yang sudah meninggal.

“Pasalnya, jika tidak dilaporkan, nama masyarakat yang sudah meninggal akan tetap tercantum dalam data pemilih,” ujarnya.

Sedangkan adanya kekurangan form C 1 sebagaimana disampaikan Dedi Juhari, salah seorang komisioner KPU menyatakan, hal itu karena faktor lemahnya SDM di level bawah saja. Padahal, sebenarnya form C 1 tidak pernah kehabisan.  (Humas DPRD)