Pimpinan dan Para Ketua Komisi serta Ketua Fraksi DPRD Purwakarta Terima Audiensi Aliansi Kiansantang

 

Pimpinan dan Para Ketua Komisi serta Ketua Fraksi DPRD Purwakarta Terima Audiensi Aliansi Kiansantang

PURWAKARTA - Setelah berulang kali menyambangi gedung DPRD Purwakarta di Jl. Ir H Juanda, Ciganea Kecamatan Jatiluhur, ingin bertemu pimpinan, para ketua komisi dan para ketua fraksi DPRD Purwakarta serta tim fasilitasi CSR, tak kesampaian. Akhirnya, sebuah komunitas besar masyarakat yang tergabung dalam wadah Aliansi Kiansantang bisa bertemu mengadakan audiensi.

Dana CSR ini memang sangat "SEXY" mengingat nominal yang dihasilkan dari penyisihan keuntungan perusahaan yang wajib di salurkan kepada masyarakat lingkungan perusahaan sangat besar. Ada ratusan perusahaan besar berdiri di wilayah Kabupaten Purwakarta yang beroperasi mengeruk keuntungan dari Bumi Purwakarta Istimewa ini.

Sebelum ada deal pertemuan, kedua belah pihak (Aliansi Kiansantang dan DPRD) saling tuding dan suudzon. Namun setelah semua stakeholder bertemu persoalan yang mengganjal pun tersingkap. Aliansi Kiansantang sebagaimana di kemukakan koordinatornya, H. Elan Sopian SE, pihaknya hanya ingin menyampaikan aspirasi dari masyarakat melalui masing-masing organisasi yang tergabung di komunitas Aliansi Kiansantang agar transparansi pengelolaan dana CSR yang didapat dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Purwakarta benar-benar bisa diserap oleh rakyat Purwakarta sehingga kesejahteraan bisa terasakan secara proporsional.

"Kami (Aliansi Kiansantang-red) bersikukuh ingin bertemu langsung dengan pimpinan DPRD dan pengelola CSR agar yang kami sampaikan bisa langsung di eksekusi tidak menggantung yang akan menimbulkan berbagai persepsi negatif,"kata H. Elan Sopian, SE melalui Ramdan Juniar, S.Kom kepada wartawan media ini, Sabtu (2/10/2021) melalui sambungan telepon.

"Dana CSR itu sangat sexy bro, kalau dikelola dengan profesional dan transparan bisa menghasilkan ratusan miliar setiap tahunnya,"ucap Ramdan.

Ramdan Juniar adalah Ketua Ormas Manggala Garuda Putih (MGP) yang tergabung dalam komunitas Aliansi Kiansantang.

Audiensi Aliansi Kiansantang ke gedung wakil rakyat itu diterima langsung oleh Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, SM dan Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Warseno SE serta para ketua Komisi dan Ketua Fraksi yang ada di DPRD Purwakarta. Dipertemuan diatas juga dihadiri oleh Forum CSR dan tim pengelola dana CSR dari Pemkab Purwakarta.

“Untuk dana CSR tahun 2020 jumlah totalnya Rp.3,2 Milyar, ada 5 dinas yang menyalurkan dana CSR,”demikian dilaporkan Norman Nugraha dihadapan peserta audiensi. Norman Nugraha adalah salah satu tim fasilitasi CSR Pemda Purwakarta.  Dia juga membeberkan dana CSR yang berhasil dikumpulkan dari perusahaan-perusahaan di acara audiensi hari itu, 1 Oktober 2021 di gedung DPRD Purwakarta telah disalurkan ke sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Purwakarta.

Dari pertemuan tersebut, Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi SM yang akrab disapa H. Amor, politis dari Golkar ini merekomendasikan kepada Komisi 1 DPRD Purwakarta agar memasukan unsur masyarakat seperti LSM / Ormas ke dalam Peraturan Daerah (Perda) sesuai regulasi.

Sementara Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Purwakarta, Dedi Juhari menyatakan, Peraturan Bupati (Perbup) maupun Keputusan Bupati (Kepbup) merupakan kewenangan Bupati yang menerbitkannya dengan catatan tidak boleh keluar dari pasal-pasal yang ada di Perda.

"Perbup dan Kepbup merupakan kewenangan bupati sesuai hirarki per-undang undangan. Bupati membuat juklak juknis Kepbup maupun Perbup harus selaras dengan Perda. Idealnya, Bupati ketika akan mengeluarkan Kepbup maupun Perbup berkonsultasi dengan dewan agar selaras dengan produk hukum Perda yang dibuat antara legislatif dengan eksekutif," terang Dedi Juhari yang juga menjabat Sekretaris Komisi 1 DPRD Purwakarta, Sabtu (2/10/2021) melalui saluran telepon.

"Kami akan menyampaikan kepada Bupati sesuai rekomendasi dari pimpinan DPRD dari hasil pertemuan dengan Aliansi Kiansantang kemarin," janji Dedi Juhari yang suka di panggil dengan sebutan pak Ustadz ini.

Aliansi Kiansantang merupakan gabungan 13 Ormas dan LSM besar di Kabupaten Purwakarta antara lain, GMBI, Laskar Merah Putih (LMP), GIBAS, Manggala Garuda Putih (MGP), LSM Kompak, LPKSM, Pagar Nusa, KPLHI, NKRI, Laskar Komando, GRIB, GPRI dan GNRI.

Pimpinan DPRD Purwakarta yang menerima audiensi dengan Aliansi Kiansantang saat itu diantaranya Ketua DPRD, H. Ahmad Sanusi, SM (Golkar). Wakil Ketua DPRD Warseno, SE (PDI-P), Ketua Fraksi PKB, Hidayat, S.Th.I, Ketua Fraksi PKS, Dedi Juhari. (Humas DPRD)