Kecewa atas Jawaban TAPD, Seorang Anggota Banggar DPRD Purwakarta Walk Out

 

Pimpinan Badan Anggaran DPRD Purwakarta terdiri dari ketua H. Ahmad Sanusi, SM, Wakil Ketua Banggar, Sri Puji Utami, Hj. Neng Supatini, S.Ag., dan Warseno, SE

Purwakarta – Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Purwakarta yang membahas KUA – PPAS perubahan anggaran tahun 2021 yang menghadirkan pejabat dari OPD Bapenda sempat diwarnai walk out dari seorang anggota Banggar, Rabu (22/9/2021).

Padahal, dari awal rapat yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB lancar-lancar saja walau diselingi perdebatan sengit antara anggota Banggar dengan pejabat Bapenda mengingat lagi-lagi dari satuan organisasi perangkat daerah yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kembali tidak melengkapi data yang dibutuhkan dan masih ditemukan perbedaan data yang dimiliki anggota Banggar dengan data yang dimiliki Bapenda.

Anggota Banggar DPRD Purwakarta

Sampai-sampai kepala Bapenda Hj. Nina Herlina, S.Sos kebingungan, “Maaf, data yang diperoleh anggota Banggar dari siapa?”tanya Kepala Bapenda, Hj. Nina Herlina yang akrab disapa Bunda oleh bawahan dikantornya kepada anggota Banggar yang melontarkan data yang dimiliki.

“Data ini didapat dari Bapenda melalui Risdang DPRD. Risdang dapat data dari pegawai di Bapenda,”sela seorang anggota Banggar, Said Ali Azmi (dari Gerindra) yang akrab disapa Bang Jimmy yang mengaku dari Medan ini. Pengakuan Bang Jimmy diperkuat oleh rekannya Asep Abdulloh yang punya sapaan Asep Uwoh, “Data yang kami terima dalam bentuk PDF dari Bapenda seperti disampaikan Bang Jimmy,”sergah Asep Uwoh.

TAPD Pemkab Purwakarta, Norman Nugraha (baju putih), Aep Durohman dan Ketua TAPD, H. Iyus Permana serta Kepala Bapenda, Hj. Nina Herlina, S.Sos (pegang mike merah).

Karuan saja, Kepala Bapenda semakin bingung data yang dimiliki dengan data yang didapat anggota Banggar berbeda. “Jadi pusing saya,”kata Kepala Bapenda, Bunda Nina.

Padahal, jika mencermati pemaparan Kepala Bapenda, Hj. Nina Herlina ada beberapa sektor pajak daerah yang sudah melampaui target dengan realisasi diatas 100 persen seperti pendapatan dari sektor pajak air bawah tanah dan pajak bumi dan bangunan kendati tahun anggaran berjalan 2021 masih tersisa 3 bulan lagi. Selebihnya, sektor pendapatan pajak yang belum mencapai realisasi dibahas alot dengan berbagai argumen dari kedua belah pihak.

Rapat Banggar dengan TAPD sesi pertama yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 12.12 WIB diskor untuk ISOMAN. Pada sesi pertama kendati terjadi tarik menarik target capaian, namun berhasil disetujui mengingat rapat pada sesi pertama dihadiri langsung oleh ketua TAPD Pemkab Purwakarta, H. Iyus Permana yang juga menjabat sebagai Sekda Purwakarta dan keputusan-keputusan bisa langsung di eksekusi.

Rapat Banggar DPRD Purwakarta dengan TAPD Pemkab Purwakarta yang menghadirkan pejabat Bapenda kembali dilanjutkan pukul 13.20 WIB. Sayangnya, ketika pembahasan target Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sudah ditetapkan dan anggota Banggar meminta sebagian anggaran yang diperoleh dari PPJ dialokasikan untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) include dengan pemeliharaannya, Eh…jawaban TAPD malah membuat seorang anggota Banggar, Hidayat, S.Th.I dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kecewa dan mengambil keputusan walk out.

“Oke. Ini (soal PJU-red) kami catat dulu,”kata seorang anggota TAPD Pemkab Purwakarta yang juga menjabat Kepala Bapelitbangda, Aep Durrohman.

Mendengar ucapan Aep Durrohman seakan tidak berani bertanggungjawab atas kesepakatan diawal mulainya rapat sesi II membuat seorang anggota Banggar Hidayat langsung keluar ruangan rapat Banggar pada pukul 14.55 WIB.

“Dari awal rapat lanjutan kami kan sudah meminta siapa yang bisa bertangungjawab atas kesepakatan ini. Kalau ternyata masih perlu dikoordinasikan dulu, ini tidak fair buat kita. Kalau begini saya juga akan keluar dari rapat ini,”sergah Bang Jimmy, politisi dari partai Gerindra ini.

Perlu diketahui, rapat Banggar DPRD Purwakarta dengan TAPD Pemkab Purwakarta sesi II tidak dihadiri ketua TAPD, H. Iyus Permana dan mendelegasikan kepada anggota TAPD lainnya.

Pada rapat Banggar hari ini, dipimpin langsung Ketua Banggar yang juga menjabat Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, SM (Golkar), Wakil Ketua Banggar Sri Puji Utami (Gerindra), Hj. Neng Supartini, S.Ag (PKB) dan Warseno, SE (PDI-P). Para Wakil Ketua Banggar juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Purwakarta.

Sementara anggota Banggar yang hadir antara lain;  Said Ali Azmi dari Partai Gerindra, Zusyef Gusnawan dari Partai Gerindra, Hidayat, S.Th.I dari PKB, Agus Sundana dari PAN, Dedi Juhari dari PKS, Dedi Sutardi dari PKS, Rifky Fauzi dari Partai Gerindra, Dias Rukmana dari Partai Golkar, Asep Abduloh dari Partai Berkarya, Haerul Amin Prasetyo dari Partai Demokrat, Ceceng Abdul Qodir dari PKB dan Rahman Abdurahman dari Partai Golkar.

Sementara Ketua Banggar, H. Ahmad Sanusi, SM yang akrab disapa H. Amor dari Partai Golkar memberi masukan dan saran serta solusi bagaimana cara meningkatkan pendapatan. Tapi jika strategi dan solusi yang disarankan oleh dirinya dan anggota dewan lainnya tidak dilaksanakan, maka rapat tidak akan dilanjutkan, “Bila perlu beli peralatan yang dibutuhkan Bapenda untuk meningkatkan pendapatan, nanti kita support penuh,”kata Wakil Ketua Banggar, Hj. Neng Supartini, S.Ag.

“Ini yang perlu diperhatikan teknisnya oleh badan pendapatan karena sejak saya jadi anggota dewan di periode pertama sudah menyampaikannya, tetapi sudah beberapa tahun tidak dilaksanakan juga. Kalau tidak ada solusi, pembahasan saya tunda dulu sampai ada kajian-kajian soal pembahasan MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan) ini,”ujar Ketua Banggar H. Ahmad Sanusi, SM.

Kemudian, menjelang akhir rapat Banggar, Ketua Bamus meminta badan pendapatan sebelum menetapkan besaran pajak harus mengadakan dulu uji petik.

“Coba tolong yang dilaporkan kepada kami ini uji petik yang realistis dan masuk logika. Kita ini pemerintahan daerah, Bupati termasuk kita-kita yang ada di DPRD ini mempercayakan sepenuhnya kepada badan pendapatan dan kawan-kawan, jangan sampai badan pendapatan dibohongi oleh wajib pajak. Percuma kita mengadakan rapat kalau laporannya tidak realistis, saya beri waktu sampai besok untuk menentukan pajak MBLB dan pajak reklame yang laporannya masuk logika dan realistis. Demikian rapat ini kita lanjutkan besok (Kamis, 23/9/2021-red),”kata Ketua Banggar, H.Amor menutup rapat Banggar DPRD Purwakarta dengan TAPD Pemkab Purwakarta, hari Rabu (22/9/2021) yang berakhir hingga pukul 15.59 WIB.

Rapat Banggar dengan TAPD yang menghadirkan pejabat Bapenda membahas pendapatan pajak daerah antara lain; pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, PPJ, MBLB, parkir, pajak air bawah tanah, PBB, dan pendapatan pajak dari BPHTB. (Humas DPRD)