Pemuda Pancasila Dukung Warga Desa Bunder, Tuntut Komitmen PT Metro Dalam Perekrutan Tenaga Kerja

Purwakarta – Ormas Pemuda Pancasila mendukung warga Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, agar PT Metro Pearl Indonesia (MPI), lebih memprioritaskan warga setempat dalam perekrutan tenaga kerja. Hal itu disampaikan Sekretaris MPC Pemuda Pancasila (PP), Asep Kurniawan, dalam audiensi dengan Komisi I dan IV DPRD Purwakarta, Rabu (6/1/2021).

Dalam audiensi yang dimotori PP, yang melibatkan sejumlah pengurus RT dan RW serta para tokoh masyarakat Desa Bunder itu, mendapat pengawalam ketat dari pihak kepolisian. Hadir pula Kepala HRD PT MPI, Evan Fadli dan jajarannya.

“Persoalan ini bermula adanya karyawan setempat bernama Ernawati, yang dipaksa mengundurkan diri, bukan atas kemauan sendiri seperti yang disampaikan pihak perusahaan,” ujar pria yang akrab disapa Fapet ini. “Bahkan Ernawati, saat ini sudah mencabut pengunduran dirinya tersebut,” tambahnya, yang didampingi sejumlah pengurus PP lainnya.

Dalam penerimaan audiensi tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Said Ali Azmi (Fraksi Gerindra), didampingi anggota Komisi I Dedi Juhari dan Didin Hendrawan, keduanya dari Fraksi PKS. Turut Hadir Kadishub Iwan Suroso, beserta jajarannya.

Adapun pejabat Setwan yang turut mendampingi antara lain Sekretaris DPRD Drs. H. Suhandi, M.Si, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Ari Syamsurizal, SH, M.Kn, serta Kasubag Kerjasama dan Aspirasi Suci Caesari Taufani, SH.

Dari pihak pemerintah Desa, Riman, Kepala Dusun I, didampingi sejumlah pengurus RT dan RW setempat, serta Ketua Karang Taruna setempat, Iman Masturokhman beserta jajarannya. 

“Sebenarnya Disnaker juga kami undang, tapi karena dinas terkait sedang WFH selama dua minggu, sehingga berhalangan hadir dalam kesempatan ini,” ujar Said Ali Azmi, yang biasa disapa Jimi.

Dalam kesempatan itu, Riman menyebutkan, PT MPI selama ini menjadikan pengurus RT dan RW hanya tumbal belaka, dalam proses rekrutmen tenaga kerja di pabrik garment, yang berdomisili di Desa Bunder tersebut.

“Kami jadi tumbal hujatan warga, bahkan dengan kata-kata kasar, akibat proses rekrutmen di PT MPI. Kami dinilai tidak mampu memfasilitasi warga. Padahal, warga disuruh meminta cap stempel dari pengurus RT dan RW, sebagai syarat melamar pekerjaan ke PT MPI. Nyatanya, yang diterima PT MPI, justru kebanyakan dari daerah lain,” ujarnya geram.

Sementara, Ketua Karang Taruna Iman Masturokhman menyatakan, kegaduhan juga sering terjadi, akibat ketidakprofesionalan HRD PT MPI. Menurutnya, seringkali terjadi, yang dites soal keahlian menjahit, tapi yang dibutuhkan bidang asembling atau bidang lainnya.

“Bahkan, ada juga lowongan kerja yang diperuntukkan bagi warga RW setempat, tapi pada kenyataannya di lapangan ada pelamar dari daerah lain. Sebenarnya, kegaduhan tidak akan terjadi, jika perekrutan berasal dari RW setempat diutamakan sampai selesai, baru kemudian diproses warga luar,” tegasnya.

Dadang, tokoh masyarakat setempat, juga mengutarakan, bahwa proses rekrutmen tenaga kerja di PT MPI selama ini sering menggunakan uang pelicin sebesar antara Rp. 4 hingga Rp. 5 juta. “Saya ingin mengetahui sejauh mana komitmen perusahaan dalam menerima tenaga kerja dari Desa Bunder,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Evad Fadli menuturkan, pihaknya akan melakukan tracking terkait kasus Ernawati, karena selama ini hanya mendapatkan laporan dari jajaran di bawahnya. Ia juga menyampaikan, pihaknya selama ini menjalankan amanah dari pihak investor.

“Bahkan terkait pengelolaan lingkungan, PT MPI baru-baru ini mendapat penghargaan dari Bupati Purwakarta,” ujarnya, seraya menjanjikan, akan mendudukan persoalan sesuai peraturan yang berlaku. “ Jika memang ada jajarannya yang keliru, saya akan memberikan sanksi,” tegasnya, seraya berjanji akan memasang rambu-rambu lalu lintas sebagaimana direkomendasikan Dinas Perhubungan.

Sementara, Iman Masturokhman mengemukakan, pihaknya tidak bermaksud mengganggu investor dalam melakukan usaha di Purwakarta. Ia juga tidak menuntut keterlibatan Karang Taruna dalam proses rekrutmen tenaga kerja setempat.

“Kami tak ingin PT MPI mengalami nasib seperti PT Dada, yang mengakibatkan terpuruknya ekonomi lingkungan setempat akibat tutupnya perusahaan itu. Hanya saja, kami ingin perekrutan tenaga kerja diutamakan dari desa setempat,” ujarnya.

Ia juga sudah berkoordinasi dengan HRD PT MPI, agar ada kesepakatan yang dibuat secara tertulis, antara HRD, Karang Taruna dan Pemerintahan Desa, sehingga tidak terjadi kegaduhan seperti sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Dalam kesempatan itu, Jimi mengapresiasi langkah PP yang tidak terburu-buru bergerak sendiri guna mengatasi masalah ini. Tetapi justru memfasilitasi terjadinya audiensi pemerintahan desa setempat, pengurus RT dan RW, pengurus Karang Taruna dengan anggota DPRD.

“Kami sangat mendukung langkah bijaksana yang ditempuh Pemuda Pancasila, yang selama ini selalu membela kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Sementara Dedi Juhari, mengharapkan pihak PT MPI lebih intens mengkomunikasikan masalah ini dengan pihak-pihak terkait saja, sehingga dapat dicarikan solusi yang terbaik. (Humas DPRD)