Purwakarta - Ribuan umat Islam dari berbagai elemen plus ormas Laskar Merah Putih (LMP) melakukan unjuk rasa damai di gedung DPRD Purwakarta, Jumat (26/6/2020). Selepas shalat Jumat mereka berdatangan dari segala penjuru, menuju gedung DPRD Purwakarta.
Puluhan aparat kepolisian berjaga-jaga di belakang pintu gerbang, mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun, hingga sore hari aksi unjuk rasa berlangsung tertib dan aman dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Di depan pintu gerbang gedung DPRD para ulama yang tergabung dalam Persatuan Ulama Purwakarta (PUP) melakukan orasi bergantian sambil bershalawat. Intinya, mereka menolak RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) yang merupakan inisiasi dari DPR RI. Bahkan, para pendemo minta RUU HIP dicabut dari Prolegnas (Program Legislasi Nasional).
Pasalnya, RUU HIP disinyalir justru akan mendegradasi Pancasila itu sendiri. Bahkan diduga juga akan mengganti haluan negara dengan paham komunisme, leninisme, marxisme, liberalisme atau paham-paham lain yang bertentangan dengan Pancasila.
Setelah cukup lama berorasi, sekitar pukul 02.30 WIB, 20 perwakilan tokoh ulama diizinkan beraudiensi dengan anggota dewan. Di antaranya ada Ketua PUP, KH. Asep Jamaluddin. Turut mendampingi para kyai kharismatik seperti KH Syah Alam Ridwansyah dari Ponpes Al Islam dan KH. Nana Suryana dari Ponpes Darul Hikmah Cibatu, serta sejumlah ulama dan ormas lainnya.
Perwakilan ulama kondang di Purwakarta ini, diterima di ruang gabungan komisi oleh Wakil Ketua DPRD Sri Puji Utami dan Hj. Neng Supartini, S.Ag. Mendampingi pimpinan dewan sejumlah anggota Komisi I antara lain Wakil Ketua Komisi I Ceceng Abdul Qodir, S.Pd.I (Fraksi PKB), H. Komarudin, SH, MH (Fraksi Golkar), Hj. Nina Heltina (Fraksi Gerindra), Dedi Juhari (Fraksi PKS), Didin Hendrawan (Fraksi PKS), Devi Mutiara Sari (Fraksi DPN/Partai Nasdem), Rahman Abdurrahman, S.Pd (Fraksi Golkar).
KH Asep Jamaludin menyatakan, RUU HIP ini diduga kuat justru akan merusak Pancasila dan menghancurkan NKRI. Oleh karena itu, para ulama minta DPRD Purwakarta untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada DPR RI.
"Para ulama mensinyalir RUU HIP ini akan mengubah Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila, yang memungkinkan masuknya kembali paham komunisme. Selain itu diduga akan merongrong agama dan NKRI," tukasnya. "Sesungguhnya RUU HIP ini justru lebih ganas dibanding virus corona," sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, KH Syah Alam Ridwansyah mengatakan, menyikapi hal ini NU dan Muhamadiyah satu bahasa dan satu irama. Isyarat-isyarat dari pimpinan umat di pusat ditangkap oleh umat, sehingga terjadi penolakan RUU HIP di mana-mana.
"Pancasila merupakan ijtima para ulama, yang wajib diikuti. Jadi, ketika ada pihak-pihak yang mencoba merongrong, maka Pancasila sebagai ideologi negara kita, harus kita bela habis-habisan," ujar KH Syah Alam Ridwansyah, seraya menegaskan, ulama sudah berjuang sejak masa perlawanan terhadap penjajah, masa kemerdekaan, hingga masa reformasi sekarang.
Karena itu, PUP menyampaikan maklumat lewat anggota DPRD Purwakarta, agar disampaikan kepada DPR RI. Di antara isi maklumat, PUP mendesak Kapolri untuk mengusut tuntas baik perorangan atau organisasi, yang menjadi inisiator atau pencetus RUU HIP.
Selain itu, tambah Ridwan, Presiden Jokowi harus membekukan Orpol dan Ormas, yang menjadi inisiator.
Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami, menyambut baik aspirasi para ulama. Menurutnya, para ulama sejak dulu punya peran penting dalam membangun negara.
"DPRD Purwakarta satu frekuensi dengan para ulama, untuk sama-sama berjuang menolak RUU HIP. Pimpinan bersama Komisi I siap mengakomodir dan membawa aspirasi para ulama ke DPR RI dengan segera," ujarnya.
Bagi kita semua, kata Puji, Pancasila sudah final dan NKRI adalah harga mati, yang tak bisa dikutak-katik lagi.
"Semoga perjuangan kita mendapat rahmat Allah SWT," harapnya.
Di akhir pertemuan dengan para ulama itu, anggota DPRD didaulat audiens untuk memberikan orasi di atas mobil truk yang disulap menjadi panggung orasi. Berturut-turut anggota DPRD menyampaikan orasi di depan gedung wakil rakyat. Mulai dari Sri Puji Utami (Fraksi Gerindra), Hj.Neng Supartini (Fraksi PKB), Dedi Juhari (Fraksi PKS), H. Komarudin (Fraksi Golkar). (Humas DPRD).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar