Dalam Reses III Tahun 2020, Dedi Juhari Bahas New Normal dan Ajak Masyarakat Mensugesti Diri

Purwakarta -  Fase New Normal atau AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru) di Indonesia,  sebenarnya belum bisa dilaksanakan, jika benar-benar mengacu pada standard protokol kesehatan yang disyaratkan WHO. Namun, keterpurukan ekonomi sebagai dampak pandemi covid-19, membuat pemerintah mengambil langkah tersebut.

Hal ini disampaikan Dedi Juhari, Ketua Fraksi PKS DPRD Purwakarta, saat melakukan kegiatan reses ke-3 Tahun 2020, di kediaman Ketua DPC PKS Kecamatan Purwakarta Agus Riyadi, Perum Dian Anyar RT 007/RW 012, Selasa (9/6/2020) malam.

Sesuai aturan saat pandemi ovid-19, reses yang biasanya dihadiri banyak masyarakat, kali ini hanya dihadiri sekitar 20 undangan, termasuk di antaranya jajaran pengurus DPC Kecamatan Purwakarta,  DPRa (Dewan Pengurus Ranting) PKS tingkat  kelurahan, Ketua RW 012, dan Ketua RT 007 Hery. 

Hadir juga Tim Monitoring dari Setwan DPRD Purwakarta Kabag. Umum Dany Kurniadi, SH, Kasubag Humas Hj. Rd. Helly Sustiawati, S.Sos, M.Si, Kasubag  Kepegawaian Sopyan, SE, dan pendamping Triyono, A.Sn.

Menurut Dedi, ini merupakan ketiga kalinya ia melakukan kegiatan reses, setelah sebelumnya di RW 05 Kampung Sukamulya, dan Perum Dian Anyar RT 016/RW 012 bertemu dengan ibu-ibu Majelis Taklim. Mengingat banyaknya konstituen, kali ini pihaknya sengaja mengadakan kegiatan reses pada tiga titik di lingkungan di Perum Dian Anyar, sedangkan tiga titik lain dilaksanakan di luar perum.

Ia menerangkan, sesuai Keputusan Pimpinan DPRD tentang rencana kerja DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2020, bahwa tugas-tugas DPRD selama satu tahun anggaran meliputi tiga kali reses. Tujuannya, para anggota DPRD kembali ke daerah pemilihan masing-masing untuk  menghimpun  aspirasi para konstituennya, menindaklanjutinya, dan mensosialisasikan berbagai capaian atas kinerjanya.

“Kami memang memiliki tanggung jawab baik secara moral maupun politis kepada konstituen di daerah pemiihan masing-masing,” tegas Dedi.

Dedi menuturkan, sesuai tema reses kali ini yakni “Peran DPRD Dalam Mensukseskan Program Percepatan Penanganan Covid-19 Dalam Pengamanan Daya Beli dan Perekonomian Masyarakat”, pihaknya sengaja membahas tentang New Normal yang akan diterapkan di Purwakarta.

Diterangkannya, New Normal sudah dikenal dalam perang dunia I, yakni suatu kehidupan normal, tapi dengan pola atau tatanan yang baru. Bukan berarti, akan kembali seperti sebelum pandemi covid-19, tapi kehidupan dengan mengikuti protokol kesehatan. Sebetulnya sejak dulu pola ini memang sudah dipakai, tapi masyarakat mengabaikannya. Alhasil, dengan adanya covid-19 ini, masyarakat  dipaksa untuk melakukannya.

Sementara menyoal dampak ekonomi akibat pandemi covid-19, Dedi menjelaskan, bahwa hal in bukan hanya dialami Purwakarta, tetapi seluruh daerah di Indonesia. Rata-rata PAD (Pendapatan Asli Daerah) mengalami penurunan hingga 50 persen, termasuk DKI Jakarta. Hal ini diakibatkan tutupnya  hotel, restoran dan rumah makan, tempat-tempat wisata, mall dsbnya.

Secara nasional bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui 9 pintu, tapi di Purwakarta hanya 4 pintu saja. Yaitu, bantuan Kemensos, Provinsi, Pemda. Dan, Dana Desa bagi masyarakat pedesaan, kecuali Desa Citalang, karena Desa Citalang masuk wilayah Kecamatan Purwakarta. 

Dedi menambahkan, melalui program PSBB Parsial dan Komunal, Purwakarta kini mengalami kemajuan, karena sudah menjadi zona biru. Memasuki fase New Normal, lanjutnya,  kewaspadaan harus tetap ditingkatkan dengan mengikuti aturan sesuai protokol kesehatan.

“Harus berperilaku hidup sehat dan bersih, pakai masker baik sehat terlebih saat sakit, sering mencuci tangan dengan sabun,  menjaga jarak, dan menghindari kerumunan,”ujarnya.

Sebagai muslim, kata Dedi, masyarakat sudah biasa berwudhu lima kali sehari, hanya tinggal pakai sabun saja. Ia juga menyarankan agar masyarakat  untuk mensugesti dan meyakinkan diri, bahwa virus corona akan selesai.

“Sebab, sesuai Hadits Qudsi, bahwa Allah SWT itu sebagaimana prasangka hamba-Nya. Maka, yakinlah bahwa pandemi covid- 19 akan selesai dan kita akan sehat dengan mengikuti anjuran sesuai protokol kesehatan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Dedi juga menampung berbagai aspirasi masyarakat, mulai  perbaikan infrastruktur di lingkungan Perum Dian Anyar yang mulai rusak, mahalnya harga gas di tingkat pengecer, listrik yang tiba-tiba tarifnya naik, permintaan halte bus bagi karyawan sepanjang jalan utama Sadang ke arah Bandung, sampai bagaimana solusi mengatasi populasi kucing liar yang kian mengganggu.

Dedi berjanji akan menjadikan aspirasi-aspirasi tersebut sebagai Pokir (Pokok Pikiran DPRD), yang akan dibahas dengan anggota DPRD lainnya dan disampaikan kepada pemerintah daerah.

“Saya berharap, masyarakat tidak berkecil hati, walau aspirasinya selama ini banyak yang belum mendapat perhatian pemerintah daerah. Tapi, kita tetap harus yakin pada perjalanan prosesnya, “  ujarnya.

Ia juga mengharapkan para  Ketua RT mempunyai data-base penduduk, terutama warga miskin, yang bisa diminta di kelurahan-kelurahan. 

Dengan memiliki data-base, Ketua RT tinggal contreng atau ceklis saja warganya yang menjadi calon penerima bantuan, jika sewaktu-waktu diperlukan. Jadi, sambungnya, tidak perlu harus meminta KTP atau KK warganya.

“Masyarakat tahunya tiba-tiba menerima bantuan, bilamana suatu saat pemerintah akan memberi bantuan sosial. Jadi, yang

tidak menerima tentu tidak akan komplain,” tegasnya. (Humas DPRD)