 |
| Sekretaris DPRD Purwakarta, Rudi Hartono, S.AP.,M.M. |
PURWAKARTA - Sekretaris DPRD Kabupaten Purwakarta, Rudi Hartono, S.AP.,MM mengapresiasi kinerja di Bagian Risalah dan Perundang-undangan (Risdang) Setwan atas peraihan penghargaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) tingkat Kabupaten/Kota terbaik ke-V pada pertemuan dengan Biro Hukum & HAM Setda Provinsi Jawa Barat.
Sekretaris Dewan (Sekwan) Sekretariat DPRD Purwakarta berharap kedepan apa yang sudah diperoleh agar terus ditingkatkan.
“Saya mengapresiasi kinerja di Bagian Risdang Setwan yang berhasil meriah kembali penghargaan pengelolaan JDIH Tingkat Provinsi Jawa Barat. Dan saya berharap agar capaian sekarang bisa ditingkatkan lagi untuk kedepannya. Yang menerima penghargaan JDIH saya delegasikan ke Kabag Risdang,”kata Sekwan Rudi Hartono kepada media diruang kerjanya, Rabu (01/10/2025)
Kepala Bagian Risalah dan Perundang-undangan, Ari Syamsurizal SH., M.Kn yang diberi tugas oleh Sekwan Rudi Hartono untuk mengikuti pertemuan dan penerimaan penghargaan JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta.dari Biro Hukum & HAM Setda Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan pemberian penghargaan yang diterima Setwan Purwakarta tahun 2025 ini sebagai Pengelola JDIH tingkat Kabupaten/Kota terbaik ke - V berlangsung di Aula Timur Gedung Sate pada Senin 29/09/2025.
Pertemuan dan pemberian pengharagaan anggota JDIH saat itu bertema “Peran JDIH dalam Mendukung Pembangunan di Daerah melalui Transformasi Digital Dokumen Hukum”, acara ini memperkuat sinergi, meningkatkan literasi hukum digital, serta mendorong transparansi dan kepastian hukum demi pembangunan berkelanjutan.
Acara diawali dengan diskusi tentang standarisasi Mobile JDIH. Hal ini menjadi dasar, dikarenakan mobile JDIH dapat mempermudah pencarian dokumen hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Dilanjutkan dengan diskusi Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan Illegal Access. Pada lampiran dokumen hukum yang dipublikasikan (Seperti data bantuan saat krisis/bencana), harus di take down setelah berlakunya UU PDP. Untuk diskusi Illegal Access, Disampaikan bahwa isu sering terjadi karena pihak ketiga dan pentingnya literasi digital sebagai penanganan utama.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Erwan Setiawan menekankan pada Transformasi Digital Dokumen Hukum dan peran JDIH dalam mendukung pembangunan di daerah, termasuk dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan Artificial Intelligence (AI).
Sebagai penutup sambutan, Wakil Gubernur Jawa Barat mengajak kepada Anggota JDIH untuk menjadikan JDIH sebagai perpustakaan hukum terbesar di Jawa Barat yang berkualitas.
Perlu diketahui, pada tahun 2022, Sekretariat DPRD pernah mendapatkan penghargaan serupa dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Kemenkumham RI) pada era Presiden Joko Widodo.
Kemudian pada era Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto, Kemenkumham RI menjadi Kementerian Hukum RI (Kemenkum RI).
Dan pada tahun 2024 tepatnya pada Desember 2024 Setwan Purwakarta juga meraih pengharagaan kategori Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dari serta Menteri Hukum RI, bapak Supratman Andi Agtas. (Humas Setwan).
.jpeg)
