 |
| Dari Kiri: Dulnasir, Entis Sutisna, Sri Puji Utami dan Dias Rukmana Praja |
PURWAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Purwakarta mengadakan rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Purwakarta dalam rangka pembahasan RKPD perubahan 2025, bertempat di ruang rapat Gabungan Komisi gedung DPRD Purwakart, Jl. Ir. H. Juanda, Ciganea, Jatiluhur, Selasa 3 Juni 2025.
Rapat dipimpin Ketua Banggar yang juga menjabat Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami didampingi Wakil Ketua I DPRD Dias Rukmana Praja dan Wakil Ketua III DPRD H. Entis Sutisna serta dihadiri seluruh fraksi yang ada di DPRD Purwakarta yakni Fraksi Gerindra, Fraksi Gokar, Fraksi Nasdem, Fraksi PDI P, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi DEPAN dan Fraksi PERHATIAN.
Rapat Banggar DPRD dengan TAPD Pemkab Purwakarta menghadirkan Ketua TAPD yang juga menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Purwakarta, H. Norman Nugraha, Kepala BKAD Nurcahya dan Kepala Bapenda Aep Durrohman beserta jajarannya itu dalam rangka pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) perubahan Tahun Anggaran (TA) 2025.
Luar biasanya, dari jumlah anggota Banggar sebanyak 24 orang, yang hadir rapat hari itu sebanyak 21 anggota dan semuanya menyampaikan beragam pertanyaan yang menjadi perhatian di masyarakat Purwakarta sehingga cukup bikin repot ketua TAPD Norman Nugraha, sehingga sesekali Ketua TAPD meminta bantuan menjawab kepada Kepala BKAD dan Kepala Bapenda, kendati pertanyaan-pertanyaan yang meluncur mampu dijawab.
Misalnya saja Wakil Ketua III DPRD Purwakarta H Entis Sutisna memberondong pertanyaan kepada Sekda Norman Nugraha selaku Ketua TAPD usai Sekda Norman Nugraha memaparkan gambaran umum yang belum secara detail.
Pertanyaan pertama yang meluncur dari Wakil Ketua III DPRD Purwakarta H Entis Sutisna soal anggaran efisiensi seluruh Perangkat Daerah di Pemkab Purwakarta yang jumlahnya mencapai Rp.131 miliar dan alokasi anggaran untuk MBG yang disiapkan oleh Pemkab Purwakarta sebesar Rp.16 miliar.
“Ada yang ingin kami tanyakan terkait dengan efisiensi ada sekitar Rp.131 miliar, tentu alokasi efisiensi ini nanti dimana, buat apa? Selain efisiensi ada program pemerintah pusat Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialokasikan oleh Pemkab Purwakarta sebesar Rp.16 miliar. Kalau gak salah anggaran itu menjadi anggaran pemerintah pusat, nah anggaran itu ada dimana dan untuk apa?”tanya H. Entis Sutisna yang juga masih menjabat Plt. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purwakarta.
Pertanyaan selanjutnya dari H. Entis Sutisna terkait sampai sekarang di Pemkab Purwakarta ada jabatan eselon II (setingkat Kepala Dinas dan Kepala Badan) sedikitnya 10 yang kosong termasuk 4 (empat) pejabat eselon II yang diboyong ke Pemprov Jabar oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
 |
| Sekda Pemkab Purwakarta, Norman Nugraha didampingi Kepala BKAD Nurcahya dan Kepala Bapenda Aep Durrohman |
Dengan kekosongan jabatan itu, kata H. Entis Sutisna, 10 pejabat eselon II Perangkat Daerah Pemkab Purwakarta tentunya efektifitas kerja di Pemerintah Daerah akan terganggu dan diminta segera dilakukan pengisian dengan melaksanakan penjaringan Open Bidding.
“Ini menjadi pertanyaan masyarakat ke kita (DPRD) nih. Tolong dijelaskan,”kata Wakil Ketua III DPRD H. Entis Sutisna.
Pertanyaan berikutnya terkait dengan dana hibah. Kata H. Entis Sutisna, kalau di Provinsi rame hibah di pangkas, di Pemkab Purwakarta malah naik angkanya jadi tiga kali lipat diangka sementara, sementara Bansosnya turun, bahkan belanja aset juga naik.
“Mohon diberikan penjelasan secara umum pengalokasiannya kemana dan untuk apa?”tanya mantan pengacara senior di Purwakarta yang beralih profesi menjadi politisi itu.
Atas pertanyaan dari Wakil Ketua III DPRD Purwakarta itu, Ketua TAPD yang juga menjabat Sekda Pemkab Purwakarta memberikan jawaban terkait anggaran efisiensi sebesar Rp.131 miliar dialokasikan untuk Infrastruktur dan Sanitasi sebesar Rp.125,6 milar.
Penyediaan pangan sebesar Rp.2,9 miliar dan untuk prioritas lainnya yang orientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi sebesar Rp. 3 miliar. “Jadi akumulasi kurang lebih Rp.131,5 miliar. Memang 90 persen kita alokasikan untuk bidang infrastruktur,”jawab Sekda Norman Nugraha.
“Kaitan dengan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai saat ini belum menerima instruksi atau kebijakan yang kiranya harus kita akselerasi dengan APBD dan itu masih tetap ada di Dinas Pendidikan. Dan kalau kebijakan dari pak Mendagri dialokasikan untuk ruang kelas baru. Tapi sampai hari ini kami belum menerima instruksi tertulisnya. Jadi sampai hari ini masih teralokasi di Dinas Pendidikan sebesar Rp.16 miliar,”jawab Sekda lagi.
Mengenai kekosongan jabatan pada level eselon II, Sekda memberi penjelasan, “Sambil menunggu kekosongan jabatan ini kami isi dengan Plt. Kami informasikan bahwa secara administrasi sedang kami proses, dalam waktu dekat kami akan segera kita lakukan Open Bidding,”kata Norman Nugraha.
Mengenai kenaikan dana hibah, kata Sekda, akan dialokasikan untuk pemenuhan olahraga tingkat Provinsi Jawa Barat pada babak kualifikasi dilaksanakannya pertengahan tahun 2025. “Secara umum kebijakan ini kita ikut kebijakan Pemprov Jabar ketika kita anggarkan dihibah. Jadi dana hibah itu untuk babak kualifikasi olahraga tingkat Provinsi Jawa Barat,”kata Sekda Norman. (Humas Setwan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar