Sempat Bersitegang, Akhirnya Unras Mahasiswa Diterima Pimpinan DPRD Purwakarta

Aliansi BEM Purwakarta berunjukrasa didepan gedung DPRD Purwakarta

PURWAKARTA - Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Purwakarta berunjukrasa ke gedung DPRD Purwakarta, di Jl. Ir. H. Juanda, Ciganea, Jatiluhur, Jumat sore (21/02/2025).

Para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan negeri dan swasta di Kabupaten Purwakarta tiba didepan gedung DPRD Purwakarta pukul 17.07 Wib. Sebelum diperkenankan memasuki area gedung wakil rakyat, para mahasiswa mengadakan orasi dan sempat membakar ban bekas.

Sempat bersitegang ketika dua pimpinan DPRD Purwakarta yakni Wakil Ketua I DPRD Dias Rukmana Praja dan Wakil Ketua III DPRD H. Entis Sutisna menemui mahasiswa.

Kehadiran dua pimpinan DPRD Purwakarta itu semula ditolak karena mereka (Mahasiswa) hanya mau diterima oleh Ketua DPRD, Sri Puji Utami.

Namun setelah Ketua DPRD Sri Puji Utami yang sedang dalam perjalanan ke Jakarta berdialog dengan mahasiswa melalui sambungan telepon dan meyakinkan bahwa dua pimpinan DPRD Purwakarta yang mewakili dirinya akan mengakomodir yang menjadi aspirasi para mahasiswa.

Pada pukul 18.04 Wib. akhirnya para mahasiswa bersedia berdialog dan menyampaikan aspirasinya dengan kedua pimpinan dewan dan menyampaikan sejumlah tuntutan agar disampaikan ke lembaga DPR RI di Jakarta.

Pimpinan DPRD Purwakarta sedang menandatangani draft tuntutan mahasiswa untuk disampaikan ke DPR RI disaksikan para mahasiswa.

Koordinator Aliansi BEM Purwakarta, Shela Amelia dalam siaran pers yang diterima awak media menyatakan, “Indonesia tengah berada dalam kegelapan. Pemerintah yang seharusnya menjadi pelindung rakyat justru menjauhkan diri dari amanat konstitusi dan cita-cita kemerdekaan. Kebijakan demi kebijakan dilahirkan bukan untuk mensejahterakan, melainkan menindas. Rakyat kecil dibiarkan bergulat dengan kesulitan, sementara kekuasaan terus berpihak pada elit, kapitalis, dan kepentingan asing,”kata Shela Amelia.

Menurutnya, kegelapan ini menyelimuti semua aspek kehidupan. Mulai dari pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, bahkan ruang demokrasi kian dipersempit.

“Pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah melahirkan kebijakan yang mencederai hak-hak rakyat, mulai dari pemangkasan anggaran pendidikan hingga melanggengkan eksploitasi sumber daya manusia dan alam demi keuntungan segelintir pihak,” ujar Shela.

Oleh karena itu, Aliansi BEM Purwakarta menuntut;

1. Cabut instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran yang tidak berpihak pada rakyat

2. Kembalikan anggaran pedidikan kepagu awal, naikkan anggaran pendidikan terutama dana operasional PTN-BH, PTS, dan Beasiswa!

3. Perluas akses pendidikan tinggi kepada anak kelas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi oleh biaya pendidikan yang tinggi!

4. Realisasikan anggaran tukin dosen!

5. Evaluasi total program Makan Bergizi Gratis!

6. Efisiensi dan rombak kabinet Merah Putih!

7. Hapuskan multi fungsi ABRI! Karena keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis.

8. Mendesak Presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintahan pengganti UU perampasan aset!

“Kami menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Pemotongan anggaran pendidikan, pengabaian kesejahteraan tenaga pendidik, hingga privatisasi pendidikan adalah serangkaian bukti bahwa negara telah gagal menjalankan tanggung jawabnya untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tambah Shela.

Setelah dua pimpinan DPRD Purwakarta bersedia menandatangani tuntutan para mahasiswa yang telah disiapkan oleh mereka untuk diteruskan ke DPR RI, tepat pukul 19.00 Wib para mahasiswa membubarkan diri dari gedung DPRD Purwakarta. (Humas Setwan)

Mulai Hari Ini, OmZein dan BangIjo Resmi Jadi Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Masa Jabatan 2025 - 2030

 

Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein dan Wakil Bupati Abang Ijo Hapidin bersama pimpinan DPRD Purwakarta

Purwakarta - Sebanyak 961 Kepala Daerah se-Indonesia hasil Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, hari ini, Kamis 20 Pebruari 2025 secara serentak diambil sumpah jabatan oleh Presiden RI Prabowo Subianto di istana Negara, Jakarta.

Diantara Kepala Daerah yang dilantik Presiden Prabowo Subianto adalah Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein dan Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin. 

Usai mengikuti prosesi pelantikan di Istana Negara, Jakarta. Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein dan Wakil Bupati, Abang Ijo Hapidin beserta rombongan tiba di Gedung DPRD Purwakarta, Ciganea, sekitar pukul 15.10 WIB, Kamis, 20 Februari 2025.

Keduanya, kemudian mengikuti acara serah terima jabatan Bupati Purwakarta dari Penjabat (Pj) Bupati Purwakarta Benni Irwan yang dirangkai dengan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta yang diisi dengan Penyampaian Pidato Sambutan Bupati Purwakarta masa jabatan 2025 - 2030.

Penjabat (Pj.) Bupati Purwakarta Benni Irwan dalam sambutannya mengungkapkan bahwa dalam waktu 1 tahun 5 bulan masa kepemimpinannya, secara umum berbagai dinamika telah dilalui dengan lancar, meskipun ada beberapa hal yang harus ditangani secara khusus. “Kami pamit mohon diri, dengan penuh rasa bangga dan bahagia. Dibawah kepemimpinan yang baru, semoga kabupaten tercinta ini semakin Istimewa dan rakyatnya semakin sejahtera,” kata Benni.

Paripurna DPRD Purwakarta Penyampaian Pidato Bupati Purwakarta

Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein pada Paripurna Penyampaian Pidato

Dalam pembukaan paripurna, Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, Sri Puji Utami juga mengucapkan terimakasih kepada Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan yang telah memimpin Kabupaten Purwakarta dengan baik selama masa transisi kepemimpinan di kabupaten ini. "Rapat paripurna ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan DPRD Purwakarta Nomor 01 Tahun 2022 tentang Tatib DPRD Kabupaten Purwakarta,"kata Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami yang memimpin rapat paripurna didampingi Wakil Ketua I DPRD Dias Rukmana Praja, Wakil Ketua II DPRD, Luthfi Bamala, Wakil Ketua III Entis Sutisna dan Sekretaris DPRD, Drs. H. Suhandi, M.Si.

Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein (OmZein) pada awal pidatonya mengucapkan terimakasih atas jasa-jasa Penjabat Bupati Purwakarta, Benni Irwan yang telah mengabdi untuk Kabupaten Purwakarta selama hampir setahun setengah terakhir ini.

“Saya ingin, energi yang dimiliki Pak Benni, tetap tinggal di Purwakarta, karena saya dan kita semua masih memerlukan bimbingan dan arahan dari beliau. Dan untuk masyarakat Purwakarta, kini Pilkada sudah usai, saya sudah dilantik, untuk kita semua, kedepan, yu sama-sama mari kita membangun Purwakarta Istimewa,” kata Om Zein, begitu Bupati Purwakarta ke-10 itu kerap disapa.

Selain itu, Om Zein juga mengulas sejumlah rencana yang berkaitan dengan insfrastuktur, rumah tidak layak huni dan investasi serta pembangunan desa-desa di Kabupaten Purwakarta. Sementara, soal efisiensi anggaran, ia mengungkapkan bahwa kita semua harus mulai terbiasa dengan efisiensi anggaran. “Kalau saya, sudah sejak lama menjalankan efisiensi dengan menerapkan pola hidup sederhana,” ujarnya.

Usai kegiatan di DPRD Purwakarta, rombongan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta selanjutnya menuju ke kawasan MPP Madukara di Jalan Sudirman, Pasar Jumat untuk mengikuti acara Penyambutan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta dengan Gelaran Dongdang Mapag Pamingpin Anyar yang berakhir di Kantor Pemkab Purwakarta atau Gedung Negara Bale Nagri.

Rangkaian acara penyambutan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta selanjutnya akan dimulai pada pukul 19.30 WIB, yaitu Pertunjukkan Air Mancur Sribaduga di Kawasan Wisata Situ Buleud. Kedua pemimpin Purwakarta yang baru dilantik itu, dijadwalkan hadir pada pertunjukan air mancur.

Rapat Paripurna serah terima jabatan dan Pidato pertama Bupati dihadiri seluruh anggota DPRD Purwakarta, Forkopimda, Sekda Purwakarta dan Perwakilan Pemrov Jabar (Kadis SDA Dikky Achmad Sidik) pada agenda tersebut tampak hadir juga para Pimpinan Perangkat Daerah, Para Asda dan Staff Ahli, para Camat, Ormas dan OKP, Perwakilan Kantor Kemenag, Ketua PA, Ketua MUI, Ketua Lapas Purwakarta, unsur TNI dan Polri, KPU, Bawaslu, unsur Parpol, Lurah dan Kades, Pimpinan Asosiasi, para tokoh masyarakat, para awak media dan ratusan undangan lainnya. (Humas Setwan)

Badan Anggaran DPRD dan TAPD Pemkab Purwakarta Bahas Inpres No.1/2025 terkait Efisiensi Belanja APBD

 

Pimpinan DPRD dan Ketua Komisi pada rapat Banggar dalam rangka Pembahasan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025

PURWAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Purwakarta menggelar rapat dalam rangka Pembahasan Intruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, di ruang rapat Gabungan Komisi gedung DPRD Purwakarta, Jl. Ir. H. Juanda, Ciganea, Jatiluhur, Selasa sore (04 Pebruari 2025).

Rapat Banggar hari itu terlihat istimewa karena dihadiri oleh Ketua DPRD Sri Puji Utami didampingi 3 (tiga) Wakil Ketua DPRD, Para Ketua Komisi dan Para Ketua Fraksi serta sejumlah anggota Badan Anggaran di DPRD Purwakarta.

Dari Pemerintah Daerah yang hadir Ketua TAPD yang juga menjabat Sekda Purwakarta Norman Nugraha, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Nurcahya, Kepala Bapelitbangda, Hj. Nina Herlina, Kepala Bapenda Aep Durohman, Sekretaris DPRD Drs. H. Suhandi, M.Si., para pejabat eselon III a dan III b Pemkab Purwakarta.

Dalam pemaparannya, Ketua TAPD Pemkab Purwakarta Norman Nugraha menjelaskan bahwa kondisi situasi yang kiranya harus dan perlu di sikapi termasuk di Kabupaten Purwakarta, "Saya mencatat ada enam point yang disampaikan oleh ibu pimpinan rapat (pimpinan rapat Ketua Banggar yang juga menjabat Ketua DPRD) mulai terbitnya Inpres nomor 1 tahun 2025 sampai rencana pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta,"kata Ketua TAPD Pemkab Purwakarta, Norman Nugraha.

Ketua TAPD yang juga menjabat Sekda Pemkab Purwakarta, Norman Nugraha saat rapat dengan Banggar DPRD Purwakarta.

Menurut Norman, dengan terbitnya Inpres tersebut pada intinya bahwa instansi mulai dari pusat hingga pemerintah Kabupaten/Kota harus menyelenggarakan efisiensi APBD.

"Yang paling penting poinnya bahwa Instruksi Presiden ini mengamanatkan untuk menunda dan mencadangkan beberapa pos belanja yang kiranya nanti akan dialihkan untuk program prioritas,"ujar Sekda Norman Nugraha. 

Untuk menyesuaikan dengan hal tersebut, Sekda Purwakarta telah mengeluarkan surat terkait dengan penundaan dan efisiensi belanja untuk seluruh perangkat daerah.

Kalau melihat Inpres yang ada, kata Sekda Norman, khusus untuk Kabupaten/Kota ada 7 point yang kiranya harus di sesuaikan yaitu;

1) Membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan Seminar/FGD

2) Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 %.

3) Membatasi belanja honorarium mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.

4) Mengurangi belanja yang bersifat pendukung.

5) Memfokuskan alokasi anggaran pada target kinerja pelayanan publik tidak berdasarkan pemerataan antar OPD atau alokasi tahun anggaran sebelumnya.

6) Selektif dalam memberikan hibah langsung kepada K/L.

7) melakukan penyesuaian belanja APBD TA 2025 bersumber dari TKD.

Rapat Badan Anggaran DPRD bersama TAPD Pemkab Purwakarta hari itu berakhir pukul 17.58 Wib. (Humas Setwan)