DPRD dan Pemkab Purwakarta Menandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS TA 2024

Dari Kiri Pj Bupati Purwakarta, Benni Irwan, Ketua DPRD Ahmad Sanusi, Wakil Ketua I DPRD Sri Puji Utami, Wakil Ketua II Neng Supartini dan Wakil Ketua III DPRD, Warseno selepas penandatangan kesepakatan KUA PPAS Tahun Anggaran 2024 di gedung DPRD Purwakarta.

PURWAKARTA - DPRD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta mencapai kesepakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2,65 triliun.

Kesepakatan membahas atau pengambilan keputusan mengenai rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024 itu terlaksana pada rapat paripurna DPRD dan jajaran Pemkab Purwakarta ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan pimpinan DPRD dan Penjabat (Pj) Bupati Purwakarta, Benni Irwan di Gedung DPRD Purwakarta, Selasa 24 Oktober 2023.

Rapat paripurna dihadiri Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, SM., Wakil Ketua 1 Sri Puji Utami, Wakil Ketua II Hj. Neng Supartini, S.Ag dan Wakil Ketua III Warseno SE serta sejumlah anggota dewan. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, SM. 

Pj. Bupati Purwakarta, Benni Irwan dalam keterangannya mengatakan, secara teknis pembahasan rancangan KUA dan PPAS  ini sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Pada paripurna ini disepakati rancangannya bersama DPRD. Rancangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan daerah. 

"Disepakati bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2,65 triliun," kata Benni.

Benni menyebutkan bahwa pada KUA-PPAS APBD 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta memiliki 12 program prioritas. Dari 12 program tersebut, ada lima prioritas yang diutamakan dalam penggunaan dana APBD 2024.

"Jadi ada yang sifatnya wajib yaitu kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Selain itu, kami juga akan fokus pada ketahanan pangan serta peningkatan kualitas reformasi birokrasi atau peningkatan pelayanan publik," ucap Benni.

Meski demikian, lima hal yang diutamakan itu tidak bermaksud untuk menyampingkan prioritas yang sudah disepakati. 

"Tentu kami juga akan fokus kepada penanganan stunting lalu menekan penurunan angka kemiskinan hingga anggaran yang perlu disiapkan untuk Pilkada 2024 mendatang," ucapnya.

Benni berharap, penggunaan APBD 2024 bisa tepat sasaran dan bisa dikelola dengan baik di Pemkab Purwakarta. 

"Mudah-mudahan, dari usulan yang kami sampaikan tadi bahwa pemasukan sebesar Rp 2,6 Triliun itu bisa sesuai dengan pengeluaran sekitar Rp 2,6 Triliun juga. Tentu, itu tidak akan mengurangi semangat kami untuk terus meningkatkan pendapatan daerah,"demikian Benni Irwan. (Humas Setwan)