Komisi II DPRD Purwakarta Terima Audience dari LPKSM Putra Siliwangi dan Menghadirkan Hiswana Migas

 

Anggota Komisi II DPRD Purwakarta, Fitri Maryani (Gerindra) dan Dedi Sutardi (PKS) saat menerima audience LPKSM Putra Siliwangi dan Hiswana Migas

Purwakarta – Anggota DPRD Purwakarta dari Komisi II menerima audience dari LPKSM Putra Siliwangi menyoal masih tingginya harga gas elpiji 3 kg ditingkat pangkalan. Apalagi ketika sudah sampai kepada pengecer sehingga harga beli masyarakat cukup mahal.

Padahal, berbagai regulasi baik di tingkat pemerintah pusat hingga daearah bahwa Harga Eceran Tetap (HET) ditingkat pangkalan sudah ditetapkan harganya Rp.16.000.

suasana rapat Komisi II DPRD Purwakarta dengan LPKSM Putra Siliwangi, HIswana Migas dan Para pejabat Pemkab Purwakarta

Tapi kenyataan dilapangan HET ditingkat Pangakalan lebih mahal dari yang ditetapkan pemerintah dengan alasan keuntungan para pengusaha gas LPG (gas melon 3 kilogram) itu terlalu kecil sehinga tidak bisa menutupi biaya operasional, “Bahwa apa yang dikemukakan para pengusaha migas ini sudah melanggar aturan yang berdampak tingginya harga gas subsidi 3 kg melambung tinggi di masyarakat,”demikian dikatakan Ketua LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) Putra Siliwangi, Aan Sujiana dihadapan anggota Komisi II DPRD Purwakarta. 

Pada kesempatan tersebut hadir Asda II dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Sekdis Koperasi, UKM, Perdaganan dan Perindustrian (KUPP) Eka Sugriayana, SP, MM., Kabid Gakda SatPol-PP, Iman Sukmana, AP, S.Sos, M.Si., Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi atau ( Hiswana Migas ) Purwakarta, Apry S bersama Kabid LPG Hiswana, Nani Jumiah.

Kehadiran LPKSM Putra Siliwangi diterimaoleh anggota Komisi II DPRD Purwakarta antara lain, Fitri Maryani dari partai Gerindra dan Dedi Sutardi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), “Disini kita ingin mencari solusi. Mengenai ada penyimpangan seperti yang disampaikan ketua LPKSM itu ranahnya Aparat Penegak Hukum (APH) jadi kita sepakati tidak membahas itu. Kami (DPRD-red) akan terjun ke lapangan mengecek kebenaran laporan yang kami terima,”kata pimpinan rapat Fitri Maryani yang didampingi anggota Komisi II Dedi Sutardi dari PKS. (Humas Setwan)