Ketua Komisi II DPRD Purwakarta Soal Kelangkaan Tahu Tempe, Minta DKUPP Segera Komunikasi dengan Pengrajin

 

Ketua Komisi II DPRD Purwakarta, Alaikassalam, S.Th.I (pegang mic)

PURWAKARTA – Sejak hari Senin (21/2/2022) sampai Rabu (23/2/2022) para pedagang Kupat Tahu dan pedagang Ketoprak yang biasa mangkal dipenjuru Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat sempat tidak bisa mencari nafkah. Penyebabnya adalah ketiadaan salah satu bahan pelengkap dagangan mereka seperti tahu yang tidak ada di pasaran.

Menurut salah seorang pemilik warung di Jl. Ir. H. Juanda, Ciganea, Kecamatan Jatiluhur, dirinya baru hari ini, Kamis (24/2/2022) bisa mendapatkan tahu dipasar tradisional. Itupun dengan stok terbatas hingga jadi rebutan para pedagang, juga harganya lebih mahal dari sebelum adanya kenaikan dan kelangkaan kedelai sebagai bahan baku utama pembuatan Tahu dan Tempe.

Ketua Komisi II DPRD Purwakarta, Alaikassalam, S.Th.I dihubungi melalui telpon selular menjelaskan soal kelangkaan jenis makanan Tahu yang hilang dipasaran sehingga para pedagang Kupat Tahu dan pedagang Ketoprak tidak bisa mencari nafkah akan ditelusuri dan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP).

“Kita segera koordinasikan dengan dinas terkait yaitu perdagangan (DKUPP). Kenapa bisa langka apa penyebabnya, apakah bahan baku pembuatan Tahu Tempe memang tidak ada dipasaran atau ada penimbunan,”kata Alex sapaan Alaikassalam, Kamis (24/2/2022).

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta kepada Dinas KUPP turun kelapangan mencari kejelasan. Sebab, kata Alex, dinas itu (DKUPP-red) yang punya kewenangan dan tanggungjawab terkait dengan bidang industri, perdagangan dan UKM-nya. “Dinas Industri dan Perdagangan harus turun kelapangan, Nanti akan kita koordinasikan ya,”katanya.

Dihubungi terpisah, Kabid Perdagangan DKUPP Kabupaten Purwakarta, Wita Gusrianita, SE mengaku telah mencari solusi soal kelangkaan kedelai sebagai bahan baku pembuatan Tahu dan Tempe dengan cara menempuh jalur koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pusat dan Dinas Pertanian.

“Ada sejumlah persoalan dilapangan yang bisa kami serap antara lain, hasil koordinasi dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta, tahun kemarin program tanam kedelai cuma 35 ha. Juga musim hujan dikita, musimnya tanaman padi,”kata Wita melalui saluran WhatsApp.  

“Selain itu pengrajin tidak minat pakai produk lokal karena bentuk dan kualitas berbeda,”terang Wita.

Dijelaskan Wita, terkait stabilisasi harga kedelai dari Kementerian Perdagangan akan terus berkoordinasi dengan pelaku usaha dalam hal ini Gakoptindo dan AKINDO untuk memantau perkembangan pasar harga. Selain itu kami juga mendorong importir untuk tetap menjaga ketersediaan mengingat terdapat 150 ribu pengrajin tahu tempe yang perlu dijaga keberlangsungan usahanya.

“Di sisi lain, upaya stabilisasi harga kedelai di tingkat pengrajin ini tengah dibahas bersama K/L terkait lainnya di bawah koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian,”demikian dijelaskan Kabid Perdagangan DKUPP, Wita Gusrianita, SE. (Humas Setwan)