Maklum, para ibu rumah tangga yang hadir memenuhi ruangan, bahkan meluber hingga ke teras rumah Ani, warga RT 01/13, Perumahan Panorama, Kelurahan Ciseureuh, Purwakarta itu.
"Ini memang di luar dugaan panitia, yang hadir sekitar dua kali jumlah undangan," ujar Darmawan, Ketua DPRa Kelurahan Ciseureuh, ketika ditemui di tempat acara.
Selain jalan rusak dan banjir, juga tanah longsor di belakang Polres Purwakarta, menjadi keluhan utama warga.
"Jalan rusak seolah menjadi bahan olokan sehari-hari warga lain di luar Panorama," kata Deden, Ketua RT 01/12 kepada Dedi Juhari."Belum lagi banjir yang suka datang dan tanah longsor di belakang Polres Purwakarta," tambahnya.
Menurut Deden, warga telah membentuk “Paguyuban Panorama Bangkit”, untuk mendorong agar developer segera melakukan serah terima perumahan kepada pemda.
“Namun, sampai sekarang belum nampak tanda-tanda keberhasilannya. Padahal, Bupati sudah dua kali menengok perumahan ini," imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Dedi menerangkan, ada sekitar 30 perumahan di Kecamatan Purwakarta, yang masih belum diserahterimakan kepada pemerintah daerah. Artinya, lanjutnya, aset perumahan tersebut masih dikuasai developer.
"Akibatnya pemda tidak bisa membantu perawatan infrastrukturnya, karena terbentur undang-undang," jelas Dedi Juhari, Ketua Fraksi PKS, yang terpilih menjadi anggota DPRD dari Dapil I.
"Walau begitu, hal tersebut menjadi tugas kami selaku anggota dewan untuk mendesak pemda agar segera mengabulkan permintaan warga. Pasalnya, menurut informasi Ketua RT 01/RW 12, bahwa prosesnya sudah masuk ke pemda,” terangnya, seraya menyayangkan tidak hadirnya Lurah Ciseureuh, yang diundang dalam acara reses itu.
"Kalau lurah hadir tentunya bisa mendengarkan secara langsung keluhan warganya," ujarnya.
Dedi mengusulkan, agar pemda ke depan lebih selektif dalam memberi izin pembangunan perumahan. Ditambahkannya, pemda harus mengkajinya benar-benar dari semua aspek, khususnya aspek terjadinya banjir dan longsor.
“Pasalnya, kalau terjadi banjir dan longsor di suatu perumahan, nanti yang repot adalah pemda sendiri,” tukasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dedi Juhari juga menghimbau, masyarakat berhati-hati jika mau membeli perumahan.
“Jangan mudah tergiur oleh iklan pemasaran bebas banjir dan longsor, tanpa menelitinya lebih mendalam,” katanya memberi nasihat.
Dedi Juhari juga mengharapkan pemerintah daerah memperhatikan infrastruktur baik jalan maupun drainase yang ada di perumahan-perumahan. Terutama yang terdapat di Kecamatan Purwakarta, yang sudah diserah terimakan kepada pemda, secara terencana, bertahap, dan berkesinambungan.
“Soalnya, perumahan-perumahan di wilayah Kecamatan Purwakarta kota, merupakan etalase dari Kabupaten Purwakarta,” tegasnya.
Sementara, menghadapi pandemi covid-19 ini, kata Dedi Juhari, terlepas dari pernak-pernik yang terjadi saat penyalurannya, sebenarnya sudah ada ikhtikad baik pemerintah.
"Baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten telah memberikan bermacam-macam bansos," jelasnya.
Dalam kesempatan reses yang bertema "penguatan ekonomi di tengah pandemi" ini, Dedi menjelaskan, PKS juga sudah berupaya membantu warga.
"Ada Ketua Bidang Desa, Tani dan Nelayan DPD PKS, bersama kader-kader lainnya yang kompeten sering terjun ke tengah masyarakat, guna memberikan penyuluhan dan pelatihan," ungkapnya.
Dedi Juhari menyampaikan, bagi warga yang ingin bercocok tanam dengan cara hidroponik, budidaya ikan, dan usaha pertanian lainnya, bisa menghubungi PKS.
"Bantuan penyuluhan dan pelatihan akan kami berikan secara gratis !" tegas Dedi
Waktu yang sempit membuat banyak aspirasi lainnya yang disampaikan warga, dihimpun Dedi Juhari dalam bentuk form tersendiri, guna dibahas bersama-sama anggota dewan lainnya.
Pada kesempatan reses yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan itu, juga dihadiri, Ketua DPC PKS Kecamatan Purwakarta Agus Riyadi dan sejumlah jajarannya, serta Tim Monitoring dari Setwan, Kasubag Humas Hj. Rd Helly Sustiawati, S.Sos, M.Si. (Humas DPRD)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar