Purwakarta – Ormas
Pemuda Pancasila mendukung warga Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta,
agar PT Metro Pearl Indonesia (MPI), lebih memprioritaskan warga setempat dalam
perekrutan tenaga kerja. Hal itu disampaikan Sekretaris MPC Pemuda Pancasila
(PP), Asep Kurniawan, dalam audiensi dengan Komisi I dan IV DPRD Purwakarta,
Rabu (6/1/2021).
Dalam
audiensi yang dimotori PP, yang melibatkan sejumlah pengurus RT dan RW serta
para tokoh masyarakat Desa Bunder itu, mendapat pengawalam ketat dari pihak
kepolisian. Hadir pula Kepala HRD PT MPI, Evan Fadli dan jajarannya.
“Persoalan
ini bermula adanya karyawan setempat bernama Ernawati, yang dipaksa
mengundurkan diri, bukan atas kemauan sendiri seperti yang disampaikan pihak
perusahaan,” ujar pria yang akrab disapa Fapet ini. “Bahkan Ernawati, saat ini
sudah mencabut pengunduran dirinya tersebut,” tambahnya, yang didampingi
sejumlah pengurus PP lainnya.
Dalam
penerimaan audiensi tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Said Ali Azmi (Fraksi
Gerindra), didampingi anggota Komisi I Dedi Juhari dan Didin Hendrawan,
keduanya dari Fraksi PKS. Turut Hadir Kadishub Iwan Suroso, beserta jajarannya.
Adapun
pejabat Setwan yang turut mendampingi antara lain Sekretaris DPRD Drs. H.
Suhandi, M.Si, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Ari Syamsurizal, SH,
M.Kn, serta Kasubag Kerjasama dan Aspirasi Suci Caesari Taufani, SH.
Dari
pihak pemerintah Desa, Riman, Kepala Dusun I, didampingi sejumlah pengurus RT
dan RW setempat, serta Ketua Karang Taruna setempat, Iman Masturokhman beserta
jajarannya.
“Sebenarnya
Disnaker juga kami undang, tapi karena dinas terkait sedang WFH selama dua
minggu, sehingga berhalangan hadir dalam kesempatan ini,” ujar Said Ali Azmi,
yang biasa disapa Jimi.
Dalam
kesempatan itu, Riman menyebutkan, PT MPI selama ini menjadikan pengurus RT dan
RW hanya tumbal belaka, dalam proses rekrutmen tenaga kerja di pabrik garment,
yang berdomisili di Desa Bunder tersebut.
“Kami
jadi tumbal hujatan warga, bahkan dengan kata-kata kasar, akibat proses
rekrutmen di PT MPI. Kami dinilai tidak mampu memfasilitasi warga. Padahal,
warga disuruh meminta cap stempel dari pengurus RT dan RW, sebagai syarat
melamar pekerjaan ke PT MPI. Nyatanya, yang diterima PT MPI, justru kebanyakan
dari daerah lain,” ujarnya geram.
Sementara,
Ketua Karang Taruna Iman Masturokhman menyatakan, kegaduhan juga sering
terjadi, akibat ketidakprofesionalan HRD PT MPI. Menurutnya, seringkali
terjadi, yang dites soal keahlian menjahit, tapi yang dibutuhkan bidang
asembling atau bidang lainnya.
“Bahkan, ada juga lowongan kerja yang diperuntukkan bagi warga RW setempat, tapi pada kenyataannya di lapangan ada pelamar dari daerah lain. Sebenarnya, kegaduhan tidak akan terjadi, jika perekrutan berasal dari RW setempat diutamakan sampai selesai, baru kemudian diproses warga luar,” tegasnya.
Dadang, tokoh masyarakat setempat, juga mengutarakan, bahwa proses rekrutmen tenaga kerja di PT MPI selama ini sering menggunakan uang pelicin sebesar antara Rp. 4 hingga Rp. 5 juta. “Saya ingin mengetahui sejauh mana komitmen perusahaan dalam menerima tenaga kerja dari Desa Bunder,” ujarnya.
Pada
kesempatan itu, Evad Fadli menuturkan, pihaknya akan melakukan tracking terkait kasus Ernawati, karena
selama ini hanya mendapatkan laporan dari jajaran di bawahnya. Ia juga
menyampaikan, pihaknya selama ini menjalankan amanah dari pihak investor.
“Bahkan
terkait pengelolaan lingkungan, PT MPI baru-baru ini mendapat penghargaan dari
Bupati Purwakarta,” ujarnya, seraya menjanjikan, akan mendudukan persoalan
sesuai peraturan yang berlaku. “ Jika memang ada jajarannya yang keliru, saya
akan memberikan sanksi,” tegasnya, seraya berjanji akan memasang rambu-rambu
lalu lintas sebagaimana direkomendasikan Dinas Perhubungan.
Sementara,
Iman Masturokhman mengemukakan, pihaknya tidak bermaksud mengganggu investor
dalam melakukan usaha di Purwakarta. Ia juga tidak menuntut keterlibatan Karang
Taruna dalam proses rekrutmen tenaga kerja setempat.
“Kami
tak ingin PT MPI mengalami nasib seperti PT Dada, yang mengakibatkan
terpuruknya ekonomi lingkungan setempat akibat tutupnya perusahaan itu. Hanya
saja, kami ingin perekrutan tenaga kerja diutamakan dari desa setempat,”
ujarnya.
Ia
juga sudah berkoordinasi dengan HRD PT MPI, agar ada kesepakatan yang dibuat
secara tertulis, antara HRD, Karang Taruna dan Pemerintahan Desa, sehingga
tidak terjadi kegaduhan seperti sekarang maupun dimasa yang akan datang.
Dalam
kesempatan itu, Jimi mengapresiasi langkah PP yang tidak terburu-buru bergerak
sendiri guna mengatasi masalah ini. Tetapi justru memfasilitasi terjadinya
audiensi pemerintahan desa setempat, pengurus RT dan RW, pengurus Karang Taruna
dengan anggota DPRD.
“Kami
sangat mendukung langkah bijaksana yang ditempuh Pemuda Pancasila, yang selama
ini selalu membela kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Sementara
Dedi Juhari, mengharapkan pihak PT MPI lebih intens mengkomunikasikan masalah
ini dengan pihak-pihak terkait saja, sehingga dapat dicarikan solusi yang
terbaik. (Humas DPRD)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar