DPRD dan Pemkab Purwakarta Setujui RAPBD Ditetapkan Menjadi APBD TA 2024 Pada Rapat Paripurna

 

Rapat Paripurna Tk. II dalam rangka Persetujuan Bersama terhadap Penetapan Raperda tentang APBD TA. 2024

PURWAKARTA - DPRD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten setempat menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 sebesar Rp2,6 triliun lebih untuk ditetapkan menjadi APBD TA 2024 pada rapat paripurna yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kabupaten Purwakarta, Jl. Ir. H. Juanda, Ciganea, Jatiluhur, Rabu (29/11/2023) malam.

Pengesahan RAPBD TA 2024 menjadi APBD TA 2024 tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama antara pimpinan DPRD dan Pj. Bupati Purwakarta, Benni Irwan setelah juru bicara Banggar, Sri Puji Utami yang menjabat wakil ketua Banggar melaporkan hasil kerja bersama antara Banggar dan TAPD Pemkab Purwakarta melaksanakan pembahasan sebanyak 12 kali pertemuan dan dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir 7 fraksi di DPRD Purwakarta. 

Penyampaian pendapat akhir Fraksi diawali oleh fraksi partai Golkar yang disampaikan oleh H. Mukhtarom, M.Pd. Selanjutnya penyampaian pendapat akhir fraksi dari partai Gerindra disampaikan Fitri Maryani. Pendapat akhir Fraksi partai PKB disampaikan oleh Ceceng Abdul Qodir. Berikutnya fraksi partai PDIP disampaikan oleh Lina Yuliani. Fraksi partai PKS disampaikan oleh H. Dedi Sutardi. Fraksi DPN disampaikan oleh Neneng Kustinah dan fraksi Berani disampaikan oleh Conrad Surawijaya. 

Sebelum rapat ditutup oleh pimpinan rapat H. Ahmad Sanusi, Pj. Bupati Kabupaten Purwakarta Benni Irwan menyampaikan ucapan terimkasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama Banggar dan TAPD Pemkab Purwakarta yang telah berhasil menyelesaikan tugasnya,"Atas nama Pemerintah Kabupaten Purwakarta saya mengapresiasi dan menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya atas kerjasama Banggar dan TAPD yang telah menyelesaikan tugasnya,"kata Pj. Bupati Purwakarta, Benni Irwan.

Rapat paripurna ditutup oleh pimpinan rapat yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD purwakarta, H. Ahmad Sanusi didampingi Wakil Ketua DPRD Sri Puji Utmai dan Wakil Ketua DPRD Warseno dan Sekretaris DPRD H. Suhandi pada pukul 23.06 Wib.   

Hadir dalam kegiatan ini unsur Forkopimda, Sekda, Staff Ahli, Asda, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Tokoh Agama, Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Insan Pers. (Humas Setwan)

Pimpinan DPRD dan Kadis Kominfo Purwakarta Menerima Audiensi Aliansi Wartawan

 

PURWAKARTA - Ratusan wartawan yang mengatasnamakan Aliansi Buruh Kuli Tinta Purwakarta mendatangi gedung DPRD Kabupaten Purwakarta di Jl. Ir. H. Juanda, Ciganea, Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (22/11/2023).

Kedatangan para wartawan yang juga diikuti oleh sejumlah organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Massa (Ormas) itu diterima langsung oleh Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, SM (partai Golkar).,  Wakil Ketua DPRD Sri Puji Utami (Partai Gerindra).

Pada kesempatan tersebut, Koordinator Alianasi Buruh Kuli Tinta Purwakarta, Cep Jenar mempertanyakan anggaran sosialisasi pembangunan Pemerintah Daerah Purwakarta dalam bentuk kerjasama dengan media massa pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2023 yang biasanya setiap tahun selalu dianggarkan, namun pada APBD Perubahan TA 2023 ditiadakan.

"Informasi yang kami dapat dari Dinas terkait, anggaran kerjasama media massa pada APBD Perubahan TA 2023 ditiadakan. Padahal Dinas terkait (Diskominfo) anggaran itu sudah diusulkan. Tapi kenapa tidak disetujui oleh Badan Anggaran DPRD,"kata Cep Jenar.

Atas pertanyaan itu, Ketua DPRD Purwakarta H. Ahmad Sanusi yang akrab di sapa H. Amor dan menjabat Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Purwakarta menjelaskan bahwa Badan Anggaran DPRD tidak pernah menerima usulan itu.

"Anggaran kerjasama media dan Pemda Purwakarta yang pernah kami bahas di Banggar (Badan Anggaran-red) sudah diakomodir pada anggaran APBD Murni TA 2023 yang nilanya Rp.1,3 miliar,"kata H. Amor.

Kemudian untuk anggaran kerjasama media pada APBD TA 2024 masih  sedang kami bahas di Banggar yang nilainya sama sekitar Rp.1,3 miliar,"demikian penjelasan Ketua DPRD Purwakarta. (Humas Setwan)

Keluhan Tak Didengar, Warga Perumnas Royal Campaka dikawal LSM Kompak Ngadu ke DPRD

 

Pimpinan DPRD Purwakarta dan Komisi I saat menerima pengaduan warga Perumnas Royal Campaka

PURWAKARTA - Sudah 3 (tiga) tahun, penghuni Perumnas Royal Campaka, Desa Campaka, Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta  merasa tidak nyaman mengingat keluhan-keluhan yang disampaikan kepada manajemen perumnas Royal Campaka selalu tanpa solusi.

Akhirnya warga meminta didampingi Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Kompak agar dapat membantu menyelesaikan persoalan yang mereka (warga Perumnas Royal Campaka-red) hadapi dan mengadu ke DPRD Purwakarta, Rabu (22/11/2023). 

"Terimkasih atas penerimaan dan waktu yang diberikan pimpinan DPRD kepada kami (Kompak). Saya ingin menyampaikan keluhan warga Perumnas Royal Campaka yang sudah 3 tahun merasa tidak nyaman dengan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Mereka takut untuk melaporkan karena Perumnas Royal Campaka adalah pengembang "plat merah". Mereka takut dianggap menghambat program pemerintah. Maka itu, kepada bapak bapak warga Perumnas untuk tidak takut menyampaikan aspirasinya kepada para wakil rakyat kita yang ada di DPRD Purwakarta,"kata Ketua Harian Kompak, Pandu Fajar Gumelar.

Ketua Harian Kompak, Pandu Fajar Gumelar saat mendampingi warga Perumnas Royal Campaka mengadu ke DPRD Purwakarta

Dari pertemuan antara warga Perumnas Royal Campaka yang dikawal LSM Kompak ada sejumlah persoalan yang dihadapi warga perumnas Royal Campaka soal Drainase (selokan air) yang kurang memadai sehingga setiap kali musim hujan warga Perumnas rumah tinggal mereka kebanjiran. "Apalagi sekarang sudah masuk musim penghujan. Kami khawatir kejadian seperti tahun tahun sebelumnya rumah kami kebanjiran. Kami minta bantuan kepada bapak dan ibu yang terhormat sebagai wakil kami agar ada solusi,"kata seorang warga Perumnas Royal Campaka dihadapan para anggota DPRD Purwakarta yang saat itu mereka kedatangan mereka.

Para Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang menerima kedatangan warga Perumnas Royal Campaka dan LSM Kompak antara lain Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi dari partai Golkar, Wakil Ketua DPRD Sri Puji Utami dari partai Gerindra, Ketua Komisi I DPRD Hj. Nina Heltina, Sekretrais Komisi I Chaerul Amin, Ketua Fraksi PKS H. Dedi Juhari dan H. Muhtarom dari partai Golkar.

Setelah pimpinan DPRD dan anggota Komisi I mendengarkan keluhan yang disampaikan warga Perumnas Royal Campaka, Pimpinan rapat Sri Puji Utami menanyakan langkah apa saja yang sudah di lakasanakan oleh Kepala Desa, Camat setempat atas keluhan warganya serta menanyakan kepada manajemen Perumnas Royal Campaka yang saat itu dihadirkan.

Atas pertanyaan pimpinan rapat, manajemen Perumnas Royal Campaka menjelaskan pihaknya sudah mengadakan pertemuan dengan Kepala Desa, Camat yang juga dihadiri unsur Muspika ada sejumlah point yang disekapati.

"Sekarang Kami (Perumnas-red) sedang mengadakan pengukuran untuk membenahi drainase (selokan). Sebab, kami harus tahu ketinggian tanah yang akan jadi saluran air agar kedepannya tidak bermasalah. Mengenai hal-hal lain sudah tertuang didalam kesepakatan dan kami akan laksanakan,"kata perwakilan manajemen Perumnas Royal Campaka. (Humas Setwan)